Pemprov DKI Ingin Jadikan Jakarta Kota Aman bagi Warga
Jum'at, 30 Agustus 2019 - 21:47 WIB
Pemprov DKI Ingin Jadikan Jakarta Kota Aman bagi Warga
A
A
A
JAKARTA - Economist Intelligence Unit ( EIU) merilis Jakarta diperingkat 53 dari 60 kota teraman berdasarkan 57 indikator yang terbagi dalam empat pilar, yaitu keamanan digital, infrastruktur, kesehatan, dan pribadi. Kolaborasi menjadi faktor penting bagi Pemprov DKI untuk mengatasi hal tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku belum mengetahui rilis indeks kota teraman tersebut dan memilih untuk membacanya terlebih dahulu. "Saya akan baca terlebih dahulu," kata Anies usai meluncurkan Strategi Pertahanan Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Dalam pidato peluncuran strategi pertahanan tersebut, Anies menuturkan, berkeinginan Jakarta sebagai kota di mana warganya mendapakan kebutuhan hidup yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kita berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat. Karena berbicara ketahanan bukan ketahanan pemerintah provinsi, tapi ketahanan kota. Ketahanan kota itu artinya melibatkan warga, karena itu kita harus membangun kolaborasi dengan warga," ujarnya.
Anies menjelaskan, kolaborasi itu dilakukan di saat belum ada masalah. Sehingga pada saat nantinya menghadapi masalah, Pemprov DKI Jakarta akan mampu merespons dengan cepat.
Salah satu strateginya adalah Jakarta Sehat, dan Jakarta Sehat ini salah satu tantangan yang mendasar bagi semua. Pemprov DKI berkeinginan Jakarta sebagai kota dimana warganya mendapakan kebutuhan hidup yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
"Dan tentunya dalam strategi ini, semua SKPD bisa menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapannya di masyarakat pun lewat jajaran yang ada menjangkau, sehingga dampaknya bisa mendistribusikan strategi ini menjadi pengetahuan yang dipakai dalam keseharian," ungkapnya.
Salah satu indikator keamanan yaitu keamanan infrastruktur. Kepala Dinas Bina Marga, Harri Nugroho menuturkan, dalam membangun infrastruktur pihaknya tentu berupaya memberikan rasa aman bagi pekerja dan masyarakat. Salah satunya dengan memilih bahan material yang aman.
Namun, lanjut Harri, dalam kondisi digital menuju 4.0, sistem pengawasan berbasis teknologi harus dikedepankan. Salah satunya dengan pemasangan perangkat kamera CCTV yang terpasang diberbagai infrastruktur kota. "Dengan adanya CCTV aksi vandalisme dan tingkat kejahatan di sejumlah infrastruktur bisa diminimalisir," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike meminta agar Pemprov DKI Jakarta menambah sistem keamanan di Jakarta. Khususnya di fasilitas umum dan sosial, termasuk dengan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Politisi PDI Perjuangan itu mendukung apabila semua wilayah kota terpasang CCTV. Namun dia menyarankan agar CCTV tersebut bisa didapatkan masyarakat melalui aplikasi di smartphone. Sehingga ketika ada suatu kejadian, masyarakat dan pihak keamanan setempat bisa langsung mengamankan.
"Dengan sistem pengawasan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, tentunya tindak kejahatan bisa diminimalisir," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku belum mengetahui rilis indeks kota teraman tersebut dan memilih untuk membacanya terlebih dahulu. "Saya akan baca terlebih dahulu," kata Anies usai meluncurkan Strategi Pertahanan Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Dalam pidato peluncuran strategi pertahanan tersebut, Anies menuturkan, berkeinginan Jakarta sebagai kota di mana warganya mendapakan kebutuhan hidup yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kita berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat. Karena berbicara ketahanan bukan ketahanan pemerintah provinsi, tapi ketahanan kota. Ketahanan kota itu artinya melibatkan warga, karena itu kita harus membangun kolaborasi dengan warga," ujarnya.
Anies menjelaskan, kolaborasi itu dilakukan di saat belum ada masalah. Sehingga pada saat nantinya menghadapi masalah, Pemprov DKI Jakarta akan mampu merespons dengan cepat.
Salah satu strateginya adalah Jakarta Sehat, dan Jakarta Sehat ini salah satu tantangan yang mendasar bagi semua. Pemprov DKI berkeinginan Jakarta sebagai kota dimana warganya mendapakan kebutuhan hidup yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
"Dan tentunya dalam strategi ini, semua SKPD bisa menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapannya di masyarakat pun lewat jajaran yang ada menjangkau, sehingga dampaknya bisa mendistribusikan strategi ini menjadi pengetahuan yang dipakai dalam keseharian," ungkapnya.
Salah satu indikator keamanan yaitu keamanan infrastruktur. Kepala Dinas Bina Marga, Harri Nugroho menuturkan, dalam membangun infrastruktur pihaknya tentu berupaya memberikan rasa aman bagi pekerja dan masyarakat. Salah satunya dengan memilih bahan material yang aman.
Namun, lanjut Harri, dalam kondisi digital menuju 4.0, sistem pengawasan berbasis teknologi harus dikedepankan. Salah satunya dengan pemasangan perangkat kamera CCTV yang terpasang diberbagai infrastruktur kota. "Dengan adanya CCTV aksi vandalisme dan tingkat kejahatan di sejumlah infrastruktur bisa diminimalisir," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike meminta agar Pemprov DKI Jakarta menambah sistem keamanan di Jakarta. Khususnya di fasilitas umum dan sosial, termasuk dengan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Politisi PDI Perjuangan itu mendukung apabila semua wilayah kota terpasang CCTV. Namun dia menyarankan agar CCTV tersebut bisa didapatkan masyarakat melalui aplikasi di smartphone. Sehingga ketika ada suatu kejadian, masyarakat dan pihak keamanan setempat bisa langsung mengamankan.
"Dengan sistem pengawasan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, tentunya tindak kejahatan bisa diminimalisir," ucapnya.
(whb)
