Ibu Kota Pindah ke Kaltim, BKKBN Siap Berkantor di Kutai

YOGYAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo memindah ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur disambut positif Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan siap berkantor di sana, setelah mendapatkan dukungan dan persetujuan dari DPR RI.

"Saya menyambut baik ini (pemindahan ibukota) karena akan membantu program kependudukan," terang Hasto dikonfirmasi melalui selulernya, Selasa (27/8/2019).

Pemindahan ibu kota ke Indonesia Timur, kata Hasto, salah satunya akan mengatasi masalah kesenjangan bonus demografi. Selama ini bonus demografi lebih banyak menumpuk di Jawa dan Indonesia bagian barat.

Untuk itu, kepindahan ini akan meratakan bonus demografi agar tidak terjadi kesenjangan antara Indonesia barat dan timur. "BKKBN siap menjadi yang pertama pindah ke Kutai, setelah ada izin dan persetujuan dari DPR," terang Hasto.

Mantan Bupati Kulonprogo ini melihat, kepindahan ibu kota baru akan membantu pola migrasi baru dalam kependudukan. Selama ini bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja.

Jadi pemindahan ibu kota dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja yang ikut ke sana. "Saya yakin kalau ibu kota pindah akan ada migrasi angkatan kerja ke Indonesia Timur," terang Hasto.

Langkah yang akan dilakukan secepatnya adalah melakukan koordinasi, untuk melihat kesulitan yang ada di sana. Hal ini sangat penting agar permasalahan yang ada bisa dibahas oleh lembaga dan kementerian lainnya.