Terapkan Sistem Aplikasi, Mal Pelayanan Publik Bogor Jadi Pilot Project
Senin, 26 Agustus 2019 - 22:30 WIB
Terapkan Sistem Aplikasi, Mal Pelayanan Publik Bogor Jadi Pilot Project
A
A
A
BOGOR - Setelah hampir satu bulan dilakukan ujicoba, Mal Pelayanan Publik akhirnya diresmikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin di Graha Tiyasa, Lippo Plaza Keboen Raya, Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (26/8/2019).
Syafruddin memuji sistem pelayanan antrean yang diterapkan di MPP Kota Bogor. Pasalnya, sistem antrean untu melayani publik ini lebih canggih dan unggul dibanding 16 MPP lainnya di Indonesia.
Syafruddin pun sempat mencoba sistem antrean di MPP Kota Bogor yang menggunakan aplikasi. Dengan adanya aplikasi tersebut masyarakat bisa melakukan registrasi melalui sistem online untuk mendapat nomor antrean, sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam MPP.
"Tempat pelayanan publik pertama di Jawa Barat dan ke 17 di Indonesia. Kita lihat di sini ada nilai plus khususnya mal pelayanan publik ini jadi sistem antrean diatur sedemikian rupa sehingga nantinya diharapkan tidak membludak," kata Syafruddin di lokasi.
Menurut dia, kebutuhan akan MPP di kabupaten dan kota di Indonesia sangat mendesak. Pihaknya menilai bahwa pelayanan publik yang ada belum bisa melayani dengan maksimal.
Dalam lima tahun terakhir inovasi-inovasi pelayanan terus dikembangkan. Jumlah pelayanan mencapai 14.000 pelayanan publik dan hingga Agustus ini, mencapai 3.156 inovasi."Untuk MPP sendiri, kami berkomitmen untuk membangun 35 lagi. Sehingga MPP serupa menjadi 52 dan hanya Bogor yang menggunakan sistem aplikasi. Mungkin bisa menjadi pilot project untuk yang akan mengembangkan MPP," tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, pada 2019 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor sebagai bentuk program reformasi birokrasi yang saat ini berjalan dengan menitikberatkan kepada kecanggihan teknologi dan sistem komunikasi informasi. Pelayanan yang ada kini merupakan pelayanan publik yang memaksimalkan kecanggihan teknologi.
"Di Graha Tiyasa ini dipadukan dua hal, pertama adalah layanan daring yang selama beberapa tahun terakhir sudah diimplementasikan oleh Pemkot Bogor. Kedua layanan langsung secara fisik melayani warga, karena tidak semua warga cukup familiar dengan daring," katanya.
Dua hal itu pula lah yang menurut Bima membedakan MPP Kota Bogor dengan daerah lainnya. Belum lagi ditambah dengan keleluasaan warga yang bisa mendaftar dahulu melalui daring.
Menurutnya, berdasarkan kajian Pemkot Bogor di beberapa daerah, hal yang paling penting di MPP adalah sosialisasi. Hal ini lantaran MPP di beberapa daerah tidak terlalu ramai. Entah karena kendala geografis dengan rentang jarak yang jauh, atau warga yang tidak terlalu paham bagaimana mengunduh aplikasi.
"Di atas itu semua, MPP juga mengedepankan semangat kolaborasi, berbagai instansi berbeda. Kami berterima kasih ke Lippo Group sehingga bisa terlaksana MPP di sini," ucapnya.
Syafruddin memuji sistem pelayanan antrean yang diterapkan di MPP Kota Bogor. Pasalnya, sistem antrean untu melayani publik ini lebih canggih dan unggul dibanding 16 MPP lainnya di Indonesia.
Syafruddin pun sempat mencoba sistem antrean di MPP Kota Bogor yang menggunakan aplikasi. Dengan adanya aplikasi tersebut masyarakat bisa melakukan registrasi melalui sistem online untuk mendapat nomor antrean, sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam MPP.
"Tempat pelayanan publik pertama di Jawa Barat dan ke 17 di Indonesia. Kita lihat di sini ada nilai plus khususnya mal pelayanan publik ini jadi sistem antrean diatur sedemikian rupa sehingga nantinya diharapkan tidak membludak," kata Syafruddin di lokasi.
Menurut dia, kebutuhan akan MPP di kabupaten dan kota di Indonesia sangat mendesak. Pihaknya menilai bahwa pelayanan publik yang ada belum bisa melayani dengan maksimal.
Dalam lima tahun terakhir inovasi-inovasi pelayanan terus dikembangkan. Jumlah pelayanan mencapai 14.000 pelayanan publik dan hingga Agustus ini, mencapai 3.156 inovasi."Untuk MPP sendiri, kami berkomitmen untuk membangun 35 lagi. Sehingga MPP serupa menjadi 52 dan hanya Bogor yang menggunakan sistem aplikasi. Mungkin bisa menjadi pilot project untuk yang akan mengembangkan MPP," tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, pada 2019 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor sebagai bentuk program reformasi birokrasi yang saat ini berjalan dengan menitikberatkan kepada kecanggihan teknologi dan sistem komunikasi informasi. Pelayanan yang ada kini merupakan pelayanan publik yang memaksimalkan kecanggihan teknologi.
"Di Graha Tiyasa ini dipadukan dua hal, pertama adalah layanan daring yang selama beberapa tahun terakhir sudah diimplementasikan oleh Pemkot Bogor. Kedua layanan langsung secara fisik melayani warga, karena tidak semua warga cukup familiar dengan daring," katanya.
Dua hal itu pula lah yang menurut Bima membedakan MPP Kota Bogor dengan daerah lainnya. Belum lagi ditambah dengan keleluasaan warga yang bisa mendaftar dahulu melalui daring.
Menurutnya, berdasarkan kajian Pemkot Bogor di beberapa daerah, hal yang paling penting di MPP adalah sosialisasi. Hal ini lantaran MPP di beberapa daerah tidak terlalu ramai. Entah karena kendala geografis dengan rentang jarak yang jauh, atau warga yang tidak terlalu paham bagaimana mengunduh aplikasi.
"Di atas itu semua, MPP juga mengedepankan semangat kolaborasi, berbagai instansi berbeda. Kami berterima kasih ke Lippo Group sehingga bisa terlaksana MPP di sini," ucapnya.
(whb)
