Bappenas Nilai Wacana Provinsi Bogor Raya Bukan Solusi
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 07:32 WIB
Bappenas Nilai Wacana Provinsi Bogor Raya Bukan Solusi
A
A
A
DEPOK - Wacana pembuatan provinsi baru seperti yang ramai dibicarakan yaitu Bogor Raya, dianggap kurang tepat sasaran oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegoro.
Menurut Bambang, wacana pembentukan pemerintahan baru bukan penyelesaian dari masalah pelayanan publik masyarakat. Pasalnya, perkembangan dari wilayah perkotaan terjadi secara alamiah.
"Jadi, bukan berdasarkan batas administratif. Masih ada solusi lain, dibandingkan harus membuat provinsi," kata Bambang saat diskusi terbuka Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Berbasis Smart City di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Kamis (22/8/2019).
(Baca juga: Pemkot Bogor Dukung LIPI Jadikan KRB sebagai Situs Warisan Dunia)
Bambang menuturkan, untuk pengembangan wilayah metropolitan diwujudkan dengan melaksanakan kerja sama antarpemerintah daerah. Utamanya adalah di bidang infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
"Jadi wilayah metropolitan yang kami usulkan itu, mendorong adanya kerja sama antarpemerintah daerah dalam menangani masalah fasilitas publik tertentu misalkan sampah, air, tergantung dari kebutuhan masing-masing wilayah metropolitan," ucapnya.
Dengan demikian, nantinya masyarakat di daerah metropolitan akan mendapatkan fasilitas setara seperti Kota Jakarta tanpa harus membentuk wilayah administrasi sendiri. Format usulan tersebut nantinya juga akan dikoordinasi mencakup seluruh kebutuhan masyarakat salah satu contohnya adalah bagaimana pembangunan transportasi publik tidak terhalang oleh garis batas wilayah administrasi.
"Sekarang ini, MRT hanya bisa sampai Lebak Bulus. Alasannya, setelah Lebak Bulus kesananya wilayah Tangerang. Seharusnya, transportasi ini diperpanjang tanpa melihat batas wilayah ini yang kita usulkan," kata Bambang.
(Baca juga: Wacana Pembentukan Provinsi Bogor Raya, Pengamat Sindir Wali Kota Bogor)
Dia memberikan usulan solusi dalam pembangunan jangka menengah untuk lima tahun kedepan bagi wilayah penunjang Kota Jakarta. "Kita berikan penyelesaian masalah tersebut, yaitu pengembangan wilayah metropolitan termasuk juga metropolitan Jakarta yang nantinya mencakup daerah yang disebutkan tadi (Bogor Raya)," tukasnya.
Jika hal tersebut direalisasikan maka kedepannya tidak perlu adalagi ungkapan pembentukan provinsi baru. "Kalaupun misal, dibentuk provinsi baru maka akan muncul lagi kebutuhan baru. Nah, apakah harus dibentuk lagi kan tidak mungkin. Di sini kami bukan tidak setuju namun, hanya menyarankan saja bahwa ada pendekatan yang lebih baik," tutupnya.
Menurut Bambang, wacana pembentukan pemerintahan baru bukan penyelesaian dari masalah pelayanan publik masyarakat. Pasalnya, perkembangan dari wilayah perkotaan terjadi secara alamiah.
"Jadi, bukan berdasarkan batas administratif. Masih ada solusi lain, dibandingkan harus membuat provinsi," kata Bambang saat diskusi terbuka Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Berbasis Smart City di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Kamis (22/8/2019).
(Baca juga: Pemkot Bogor Dukung LIPI Jadikan KRB sebagai Situs Warisan Dunia)
Bambang menuturkan, untuk pengembangan wilayah metropolitan diwujudkan dengan melaksanakan kerja sama antarpemerintah daerah. Utamanya adalah di bidang infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
"Jadi wilayah metropolitan yang kami usulkan itu, mendorong adanya kerja sama antarpemerintah daerah dalam menangani masalah fasilitas publik tertentu misalkan sampah, air, tergantung dari kebutuhan masing-masing wilayah metropolitan," ucapnya.
Dengan demikian, nantinya masyarakat di daerah metropolitan akan mendapatkan fasilitas setara seperti Kota Jakarta tanpa harus membentuk wilayah administrasi sendiri. Format usulan tersebut nantinya juga akan dikoordinasi mencakup seluruh kebutuhan masyarakat salah satu contohnya adalah bagaimana pembangunan transportasi publik tidak terhalang oleh garis batas wilayah administrasi.
"Sekarang ini, MRT hanya bisa sampai Lebak Bulus. Alasannya, setelah Lebak Bulus kesananya wilayah Tangerang. Seharusnya, transportasi ini diperpanjang tanpa melihat batas wilayah ini yang kita usulkan," kata Bambang.
(Baca juga: Wacana Pembentukan Provinsi Bogor Raya, Pengamat Sindir Wali Kota Bogor)
Dia memberikan usulan solusi dalam pembangunan jangka menengah untuk lima tahun kedepan bagi wilayah penunjang Kota Jakarta. "Kita berikan penyelesaian masalah tersebut, yaitu pengembangan wilayah metropolitan termasuk juga metropolitan Jakarta yang nantinya mencakup daerah yang disebutkan tadi (Bogor Raya)," tukasnya.
Jika hal tersebut direalisasikan maka kedepannya tidak perlu adalagi ungkapan pembentukan provinsi baru. "Kalaupun misal, dibentuk provinsi baru maka akan muncul lagi kebutuhan baru. Nah, apakah harus dibentuk lagi kan tidak mungkin. Di sini kami bukan tidak setuju namun, hanya menyarankan saja bahwa ada pendekatan yang lebih baik," tutupnya.
(maf)
