F-PKS DPRD Bekasi Setuju Kota Bekasi Gabung ke DKI Jakarta
Minggu, 18 Agustus 2019 - 15:21 WIB
F-PKS DPRD Bekasi Setuju Kota Bekasi Gabung ke DKI Jakarta
A
A
A
BEKASI - Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi menyerahkan sepenuhnya tawaran bergabung Kota Bekasi menjadi bagian DKI Jakarta kepada masyarakat Kota Patriot. F-PKS setuju bila Kota Bekasi menjadi bagian DKI Jakarta daripada Pemprov Jawa Barat.
Ketua F-PKS DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro mengaku sepakat dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi agar tawaran gabung dengan DKI Jakarta diserahkan ke masyarakat. Namun, secara pribadi, Chairuman lebih cenderung agar Kota Bekasi masuk menjadi bagian DKI Jakarta ketimbang Jawa Barat.
"Ketergantungan dan keterikatan antara Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta lebih besar. Seperti pada persoalan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, transportasi dan pertumbuhan perkotaan. Itu hampir semuanya itu merupakan subkoordinasi dari DKI," kata Chairuman pada wartawan Minggu (18/8/2019).
Contoh lain, lanjut dia, konteks penanganan keamanan, karena Bekasi masuk dalam Polda Metro Jaya. Kemudian bantuan keuangan provinsi, DKI lebih besar memberikan bantuan dibandingkan Jawa Barat, pada ahun lalu saja bantuan dari DKI bisa sekitar Rp500 miliar, dari Jawa Barat Rp100 miliar paling mencapai Rp20-30 miliar. Artinya, impact keuangan DKI sebagai daerah perbatasan lebih besar dibandingkan Jawa Barat.( Baca: Enggan Gabung ke Bogor Raya, Kota Bekasi Dapat Tawaran Masuk Jakarta )
Untuk itu, Choiruman mengaku, sistem pemerintahan tentunya harus menyesuaikan kondisi politik di Kota Bekasi jika nantinya bergabung dengan DKI Jakarta. Artinya, Kota Bekasi tetap melangsungkan proses pemilihan wali kota dan wakil wali Kota serta anggota DPRD."Biarpun gabung DKI, Bekasi tetap berbeda," ucapnya.
Ketua F-PKS DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro mengaku sepakat dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi agar tawaran gabung dengan DKI Jakarta diserahkan ke masyarakat. Namun, secara pribadi, Chairuman lebih cenderung agar Kota Bekasi masuk menjadi bagian DKI Jakarta ketimbang Jawa Barat.
"Ketergantungan dan keterikatan antara Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta lebih besar. Seperti pada persoalan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, transportasi dan pertumbuhan perkotaan. Itu hampir semuanya itu merupakan subkoordinasi dari DKI," kata Chairuman pada wartawan Minggu (18/8/2019).
Contoh lain, lanjut dia, konteks penanganan keamanan, karena Bekasi masuk dalam Polda Metro Jaya. Kemudian bantuan keuangan provinsi, DKI lebih besar memberikan bantuan dibandingkan Jawa Barat, pada ahun lalu saja bantuan dari DKI bisa sekitar Rp500 miliar, dari Jawa Barat Rp100 miliar paling mencapai Rp20-30 miliar. Artinya, impact keuangan DKI sebagai daerah perbatasan lebih besar dibandingkan Jawa Barat.( Baca: Enggan Gabung ke Bogor Raya, Kota Bekasi Dapat Tawaran Masuk Jakarta )
Untuk itu, Choiruman mengaku, sistem pemerintahan tentunya harus menyesuaikan kondisi politik di Kota Bekasi jika nantinya bergabung dengan DKI Jakarta. Artinya, Kota Bekasi tetap melangsungkan proses pemilihan wali kota dan wakil wali Kota serta anggota DPRD."Biarpun gabung DKI, Bekasi tetap berbeda," ucapnya.
(whb)
