Kalimantan Selatan: Pembangunan Berorientasi Kesejahteraan Rakyat

BANJAMASIN - Perubahan sosial di daerah yang bergerak cepat dan masyarakat yang terbuka menuntut kehadiran pemimpin berintegritas, bervisi kuat serta memiliki nurani untuk rakyat. Sosok pemimpin seperti itu ada di Kalimantan Selatan, mereka adalah Gubernur Sahbirin Noor dan Wakil Gubernur Rudy Resnawan.

Didukung lembaga legislatif, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta segenap komponen masyarakat, Kalsel yang genap berusia 69 tahun pada Rabu (14/08/2019) besok, layak disebut daerah bervisi membangun Indonesia dari daerah.

Bagaimana perkembangan dan kemajuan pembangunan di provinsi yang memiliki penduduk 4, 1 juta jiwa dan juga layak menjadi calon ibu kota negara RI?

Hampir empat tahun Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan memimpin Kalsel sejak dilantik pada 12 Februari 2016, masyarakat bisa merasakan pertumbahan perekonomian yang stabil dan terjaga.

Inflasi yang stabil serta berbagai proyek pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas publik lainnya mulai dituntaskan.

Gaya kepemimpinan terbuka dan komunikatif berhasil mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sehingga berbagai proyek pembangunan fisik maupun non fisik dapat dilaksanakan dengan lancar.

Jargon 'Bergerak' yang dikobarkan Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin, berhasil melecut kinerja ASN di lingkup Pemprov Kalsel. Berbagai kebijakan dan arah pembangunan pendahulunya juga berhasil diteruskan hingga hingga berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Di tengah lesunya pertambangan batubara akibat nilai jual yang fluktuatif, perekonomian Kalsel mampu bertahan. Bahkan pertumbuhannya terus meningkat dalam tiga tahun terakhir hingga di atas rata-rata nasional.

Hal ini sesuai dengan kebijakan Paman Birin-Rudy Resnawan sejak awal dilantik ingin melepaskan Kalsel dari ketergantungan penggerak ekonomi dari sektor pertambangan ke sektor industri kreatif seperti pariwisata dan optimalisasi bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Berdasarkan data dari BPS pertumbuhan ekonomi di Kalsel dalam tiga tahun terakhir mulai tahun 2016 hingga 2018, mengalami peningkatan dengan besaran 4,38 persen, 5,01 persen dan terakhir 5,13 persen.

Tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir di tingkat 4,52 persen, 4,70 persen dan 4, 65 persen, dimana tingkat kemiskinan tahun 2018 lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen.

Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dengan besaran yaitu 5,45 persen, 4, 77 persen dan terakhir tahun 2018 sebesar 3,50 persen. Dimana tingkat pengangguran tahun 2018 lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,01 persen.

Gini ratio di Kalimantan Selatan dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu per September 2017 sebesar 0,347; dan per September 2018 sebesar 0,340 atau lebih rendah dari gini ratio nasional sebesar 0,380. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan dalam dua tahun terakhir meningkat, yaitu tahun 2017 sebesar 69,65, menjadi 70,17 pada 2018.

Kuatnya pertumbuhan ekonomi Kalsel ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat serta meningkatnya investasi karena pembangunan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan harapan kita menggeser dominasi sektor tambang secara bertahap.

"Saya berharap pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik lagi, dengan mendorong pengembangan sektor pertanian, pariwisata, industri pengolahan, serta penyelesaian proyek-proyel infrastruktur strategis,” terang Paman Birin saat Musrenbang Kalsel 2019.

Pada 2018, daya beli masyarakat juga stabil. Ini karena inflasi mampu dikendalikan dengan regulasi terukur. Inflasi Kalimantan Selatan tercatat 2,63 persen. Angka ini lebih rendah dari angka rata-rata inflasi Kalimantan dan nasional.

Sahbirin menekankan khususnya kepada jajaran SKPD di lingkungan pemprov agar bersinergi dengan kabupaten kota, menyusun program pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang ingin diwujudkan.

“Susunlah rencana pembangunan yang memberikan dampak positif bagi peningkatan SDM, Peningkatan daya saing ekonomi, pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, lebih dari itu hadirkanlah program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Selain indikator keberhasilan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat tersebut, Paman Birin dan Rudy Resnawan juga berhasil mempertahankan tradisi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 atau enam kali berturut-turut.

Selain itu Pemprov Kalsel maupun Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalsel berhasil meraih sekitar 60-an prestasi dan penghargaan tingkat nasional sejak memimpin Kalsel pada tahun 2016.

Sementara itu, Ketua Bappeda Nurul Fajar Desira mengatakan, pada tahun 2020 Pemprov Kalsel menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalsel menjadi 5,3 persen, menurunkan angka kemiskinan menjadi 4, 2persen , menekan infalsi di bawah 2,63 persen, membuka lapangan kerja agar angka pengangguran menurun menjadi 4,1 persen.

Mempertahankan gini ratio di angka 0,33, meningkatkan IPM menjadi 71,2 serta terus memperbaiki indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 69,5 melalui program penghijauan hingga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.