PPP Purwakarta Tegaskan Jadi Oposisi, Golkar Tak Gentar
Senin, 22 Juli 2019 - 06:05 WIB
PPP Purwakarta Tegaskan Jadi Oposisi, Golkar Tak Gentar
A
A
A
PURWAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan akan mengkritisi setiap kebijakan Pemkab Purwakarta. Untuk itu, Partai Golkar mengaku tak gentar dengan adanya sejumlah partai politik (parpol) yang menyatakan oposisi di DPRD Purwakarta.
Ketua DPC PPP Purwakarta, Budi Sopani Muplih mengatakan, parpolnya akan menyokong penuh bagi dua kadernya yang menjadi anggota DPRD. Diharapkan kehadiran kader PPP menjadi penyeimbang atas setiap kebijakan pemerintah.
Sebab, selama ini hubungan antara eksekutif dan legislatif terkesan pincang. Tidak ada penyeimbang dari lembaga legislatif. “Tidak selamanya oposisi itu berseberangan. Adakalanya mendukung terhadap kebijakan yang dinilai positif,”ungkap Budi, Minggu 21 Juli 2019.
Salah satu sikap tegas partainya yang sudah ditunjukkan adalah mengkritisi soal pendapatan daerah yang belum tergali maksimal. Hampir tidak mencapai target yang diharapkan, semisal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan (BPHTB) hanya pada kisaran antara 25-30%.
Sementar aitu, Ketua DPD II Partai Golkar Purwakarta, Sarif Hidayat menegaskan, sikap politik PPP yang diimplementasikan oleh kadernya di DPRD akan sangat positif dalam upaya mewujudkan dinamika politik di DPRD.
“Kami tidak memandang sikap opisisi itu akan menjadi kontraproduktif bagi DPRD. Justru sebaliknya akan sangat positif. Dalam setiap kebijakan tentu saja perlu penyeimbang melalui sikap kritis,”ungkap Sarif yang kini masih menjabat Ketua DPRD Purwakarta kepada SINDOnews.
Dia pun menyadari dinamika politik di DPRD Purwakarta akan lebih dinamis. Apalagi, banyak wajah-wajah baru yang menjadi anngota DPRD periode 2019-2024. Tak khawatirnya partai berlambang pohon beringin ini, menurut dia, terlepas dari jumlah anggota DPRD dari Partai Golkar paling banyak, yakni 11 kursi.
Ketua DPC PPP Purwakarta, Budi Sopani Muplih mengatakan, parpolnya akan menyokong penuh bagi dua kadernya yang menjadi anggota DPRD. Diharapkan kehadiran kader PPP menjadi penyeimbang atas setiap kebijakan pemerintah.
Sebab, selama ini hubungan antara eksekutif dan legislatif terkesan pincang. Tidak ada penyeimbang dari lembaga legislatif. “Tidak selamanya oposisi itu berseberangan. Adakalanya mendukung terhadap kebijakan yang dinilai positif,”ungkap Budi, Minggu 21 Juli 2019.
Salah satu sikap tegas partainya yang sudah ditunjukkan adalah mengkritisi soal pendapatan daerah yang belum tergali maksimal. Hampir tidak mencapai target yang diharapkan, semisal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan (BPHTB) hanya pada kisaran antara 25-30%.
Sementar aitu, Ketua DPD II Partai Golkar Purwakarta, Sarif Hidayat menegaskan, sikap politik PPP yang diimplementasikan oleh kadernya di DPRD akan sangat positif dalam upaya mewujudkan dinamika politik di DPRD.
“Kami tidak memandang sikap opisisi itu akan menjadi kontraproduktif bagi DPRD. Justru sebaliknya akan sangat positif. Dalam setiap kebijakan tentu saja perlu penyeimbang melalui sikap kritis,”ungkap Sarif yang kini masih menjabat Ketua DPRD Purwakarta kepada SINDOnews.
Dia pun menyadari dinamika politik di DPRD Purwakarta akan lebih dinamis. Apalagi, banyak wajah-wajah baru yang menjadi anngota DPRD periode 2019-2024. Tak khawatirnya partai berlambang pohon beringin ini, menurut dia, terlepas dari jumlah anggota DPRD dari Partai Golkar paling banyak, yakni 11 kursi.
(wib)
