Lulusan SMP di Kendal Jateng Lebih Meminati SMK dibanding SMA
Jum'at, 28 Juni 2019 - 17:14 WIB
Lulusan SMP di Kendal Jateng Lebih Meminati SMK dibanding SMA
A
A
A
KENDAL - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK di Kabupaten Kendal , Jawa Tengah, dengan sistem zonasi mulai melakukan verifikasi berkas. Dari 14 SMA negeri di Kabupaten Kendal, sebanyak 10 sekolah daya tampungnya masih sisa dibandingkan calon peserta didik yang melakukan verifikasi berkas di sekolah itu.
Namun tidak demikian dengan PPDB SMK Negeri di Kabupaten Kendal. Seluruh SMK Negeri di Kabupaten Kendal mengalami kelebihan jumlah calon peserta didik yang melakukan verifikasi berkas dibandingkan jumlah daya tampung tiap SMK.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan XIII Provinsi Jawa Tengah, Santoso mengatakan, para lulusan SMP di Kabupaten Kendal lebih meminati SMK dibanding SMA. Hal itu terbukti pendaftar SMK mengalami kelebihan peserta.
"Pada PPDB SMA, Gubernur melakukan penyesuaian yang tidak menyimpang dari Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB 2019. Yakni melakukan penyesuaian yakni memberikan jalur zonasi prestasi sebesar 20 persen dari daya tampung sekolah agar mengakomodir para siswa berprestasi yang masih dalam satu zona," katanya.
Menurutnya, bagi sekolah yang kekurangan siswa akan mendapatkan limpahan siswa dari sekolah yang telah memenuhi daya tampung namun mempertimbangkan jarak sekolah itu dengan domisili siswa tersebut.
"Namun permasalahan itu akan muncul pada SMA N 2 Sukorejo dan SMA N 1 Patean, karena SMA di sekitarnya juga sedikit yang mendaftar," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Noor Ahmad mengatakan bahwa dari kunjungan di Kabupaten Kendal, pihaknya mendapatkan beberapa catatan untuk menjadi bahan evaluasi PPDB 2019. Satu di antaranya yakni masih adanya ketidakkeseimbangan.
"Dengan adanya sistem zonasi ini maka sekolah yang dekat dengan permukiman seperti di kota-kota akan mendapatkan jumlah lebih banyak siswa dibandingkan sekolah yang berada di daerah yang kurang penduduk," katanya.
Selain itu adanya zonasi maka akan membuat sekolah yang berada di perkotaan akan berkembang sangat baik karena diisi siswa perkotaan dibanding dengan sekolah di pedesaan.
"Maka dari itu dilakukan pemerataan baik tenaga pendidikan maupun sarana prasarana di tiap sekolah agar tidak ada tumpang tindih fasilitas sekolah baik di kota maupun di desa," pungkasnya.
Namun tidak demikian dengan PPDB SMK Negeri di Kabupaten Kendal. Seluruh SMK Negeri di Kabupaten Kendal mengalami kelebihan jumlah calon peserta didik yang melakukan verifikasi berkas dibandingkan jumlah daya tampung tiap SMK.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan XIII Provinsi Jawa Tengah, Santoso mengatakan, para lulusan SMP di Kabupaten Kendal lebih meminati SMK dibanding SMA. Hal itu terbukti pendaftar SMK mengalami kelebihan peserta.
"Pada PPDB SMA, Gubernur melakukan penyesuaian yang tidak menyimpang dari Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB 2019. Yakni melakukan penyesuaian yakni memberikan jalur zonasi prestasi sebesar 20 persen dari daya tampung sekolah agar mengakomodir para siswa berprestasi yang masih dalam satu zona," katanya.
Menurutnya, bagi sekolah yang kekurangan siswa akan mendapatkan limpahan siswa dari sekolah yang telah memenuhi daya tampung namun mempertimbangkan jarak sekolah itu dengan domisili siswa tersebut.
"Namun permasalahan itu akan muncul pada SMA N 2 Sukorejo dan SMA N 1 Patean, karena SMA di sekitarnya juga sedikit yang mendaftar," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Noor Ahmad mengatakan bahwa dari kunjungan di Kabupaten Kendal, pihaknya mendapatkan beberapa catatan untuk menjadi bahan evaluasi PPDB 2019. Satu di antaranya yakni masih adanya ketidakkeseimbangan.
"Dengan adanya sistem zonasi ini maka sekolah yang dekat dengan permukiman seperti di kota-kota akan mendapatkan jumlah lebih banyak siswa dibandingkan sekolah yang berada di daerah yang kurang penduduk," katanya.
Selain itu adanya zonasi maka akan membuat sekolah yang berada di perkotaan akan berkembang sangat baik karena diisi siswa perkotaan dibanding dengan sekolah di pedesaan.
"Maka dari itu dilakukan pemerataan baik tenaga pendidikan maupun sarana prasarana di tiap sekolah agar tidak ada tumpang tindih fasilitas sekolah baik di kota maupun di desa," pungkasnya.
(rhs)
