Kekurangan 4.000 Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Berdayakan Honorer
Jum'at, 28 Juni 2019 - 15:15 WIB
Kekurangan 4.000 Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Berdayakan Honorer
A
A
A
MAJALENGKA - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Majalengka Ahmad Suswanto mengungkapkan, sampai Juni 2019 Kabupaten Majalengka kekurangan sekitar 4.000 tenaga guru. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menyiasatinya dengan melibatkan tenaga honorer.
"Jumlah siswa, jumlah sekolah, dengan jumlah guru yang ada, belum memadai. Masih terjadi kekurangan sekitar 3.600 atau 4.000 guru jika kita mau standard. Semua jenjang, baik SD maupun SMP," kata Ahmad.
Ahmad Suswanto mengatakan, kekurangan tersebut terjadi untuk semua sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Kekurangan tersebut, salah satunya disebabkan tidak ada pengangkatan guru baru.
Di sisi lain, tidak sedikit guru yang masuk masa pensiun. "Lima tahun kan kita tidak mengangkat guru. Sekarang belum terjadi pengangkatan," jelasnya.
"Mau tidak mau anak-anak yang honorer diberdayakan, dengan catatan kami tahun ini tidak boleh mengangkat honorer. Karena rencananya Kategori 2 mau direkrut seleksi untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," lanjut Ahmad.
"Jumlah siswa, jumlah sekolah, dengan jumlah guru yang ada, belum memadai. Masih terjadi kekurangan sekitar 3.600 atau 4.000 guru jika kita mau standard. Semua jenjang, baik SD maupun SMP," kata Ahmad.
Ahmad Suswanto mengatakan, kekurangan tersebut terjadi untuk semua sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Kekurangan tersebut, salah satunya disebabkan tidak ada pengangkatan guru baru.
Di sisi lain, tidak sedikit guru yang masuk masa pensiun. "Lima tahun kan kita tidak mengangkat guru. Sekarang belum terjadi pengangkatan," jelasnya.
"Mau tidak mau anak-anak yang honorer diberdayakan, dengan catatan kami tahun ini tidak boleh mengangkat honorer. Karena rencananya Kategori 2 mau direkrut seleksi untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," lanjut Ahmad.
(wib)
