Pemkab Bogor Alokasikan Rp32 Miliar untuk Pilkades di 273 Desa
Kamis, 27 Juni 2019 - 18:02 WIB
Pemkab Bogor Alokasikan Rp32 Miliar untuk Pilkades di 273 Desa
A
A
A
BOGOR - Guna terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 273 desa berjalan lancar pada November mendatang, Pemkab Bogor mengalokasikan Rp32 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak ini dimajukan dari jadwal awal yang telah disepakati. Hal ini dilakukan untuk menjaga keefektifan kinerja desa terutama tenaga PNS yang kini tengah di Plt-kan.
"Iya inikan tadinya pemilihan akan dilakukan pada 2020, tapi kita majukan prosesnya. Karena kalau terlalu lama kasihan juga, tidak efektif. Kita juga butuh tenaga PNS yang kini di Plt-kan untuk kembali bekerja sesuai fungsinya," kata Ade Yasin pada wartawan Kamis (27/6/2019).
Dalam penyelenggaran Pilkades serentak ini, lanjut Ade, Pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kepada penyelenggara. Anggaran tersebut untuk meringankan beban biaya yang ditanggung, baik oleh panitia maupun calon itu sendiri.
"Anggarannya dari APBD, untuk besarannya sesuai dengan jumlah pemilih di tiap desa yang acuannya dari daftar pemilih. Kita anggarkan Rp15.000 untuk tiap pemilih," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana menjelaskan, dalam pesta demokrasi tingkat desa se-Kabupaten Bogor tahun ini akan mengikutsertakan 273 desa."Betul, sejak awal kita mengusulkan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019," jelasnya.
Meski demikian, Deni belum bisa memastikan karena anggaran sebesar itu baru usulan dan bisa saja berubah, karena pihaknya sampai saat ini masih meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Pilkada 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor.
"Jadi, nanti kan ada verifikasi lagi dari panitia pemilihan desa. Dan asumsi anggarannya per kepala (pemilih-red) itu sebesar Rp15.000," ungkapnya.
Untuk mekanisme pemilihannya, Deni mengatakan, Pilkades di Kabupaten Bogor masih didominasi oleh pemilihan dengan sistem manual.
"Hanya ada satu desa yang nanti pemilihannya dengan sistem elektronik. Tapi belum ditentukan desa mana. Karena sekarang kita masih tawarkan ke desa-desanya, kalau merkeka mau nanti kita verifikasi untuk ditentukan sebagai desa yang memaki sistem elektronik. Yang jelas, anggarannya hanya cukup untuk satu desa jika pakai sistem elektronik ini," jelasnya.
Sebelumnya, rencana pelaksanaan Pilkades serentak di 273 desa ini telah disepakati oleh Pemkab Bogor bersama dengan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak ini dimajukan dari jadwal awal yang telah disepakati. Hal ini dilakukan untuk menjaga keefektifan kinerja desa terutama tenaga PNS yang kini tengah di Plt-kan.
"Iya inikan tadinya pemilihan akan dilakukan pada 2020, tapi kita majukan prosesnya. Karena kalau terlalu lama kasihan juga, tidak efektif. Kita juga butuh tenaga PNS yang kini di Plt-kan untuk kembali bekerja sesuai fungsinya," kata Ade Yasin pada wartawan Kamis (27/6/2019).
Dalam penyelenggaran Pilkades serentak ini, lanjut Ade, Pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kepada penyelenggara. Anggaran tersebut untuk meringankan beban biaya yang ditanggung, baik oleh panitia maupun calon itu sendiri.
"Anggarannya dari APBD, untuk besarannya sesuai dengan jumlah pemilih di tiap desa yang acuannya dari daftar pemilih. Kita anggarkan Rp15.000 untuk tiap pemilih," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana menjelaskan, dalam pesta demokrasi tingkat desa se-Kabupaten Bogor tahun ini akan mengikutsertakan 273 desa."Betul, sejak awal kita mengusulkan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019," jelasnya.
Meski demikian, Deni belum bisa memastikan karena anggaran sebesar itu baru usulan dan bisa saja berubah, karena pihaknya sampai saat ini masih meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Pilkada 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor.
"Jadi, nanti kan ada verifikasi lagi dari panitia pemilihan desa. Dan asumsi anggarannya per kepala (pemilih-red) itu sebesar Rp15.000," ungkapnya.
Untuk mekanisme pemilihannya, Deni mengatakan, Pilkades di Kabupaten Bogor masih didominasi oleh pemilihan dengan sistem manual.
"Hanya ada satu desa yang nanti pemilihannya dengan sistem elektronik. Tapi belum ditentukan desa mana. Karena sekarang kita masih tawarkan ke desa-desanya, kalau merkeka mau nanti kita verifikasi untuk ditentukan sebagai desa yang memaki sistem elektronik. Yang jelas, anggarannya hanya cukup untuk satu desa jika pakai sistem elektronik ini," jelasnya.
Sebelumnya, rencana pelaksanaan Pilkades serentak di 273 desa ini telah disepakati oleh Pemkab Bogor bersama dengan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
(whb)
