Kapolres Jakpus: Pengalihan Lalin di Depan MK Melihat Dinamika di Lapangan
Selasa, 25 Juni 2019 - 15:13 WIB
Kapolres Jakpus: Pengalihan Lalin di Depan MK Melihat Dinamika di Lapangan
A
A
A
JAKARTA - Polres Jakarta Pusat menyatakan sistem pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) diberlakukan secara normal tanpa ada pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan melihat kondisional di lapangan.
"Hari ini aktivitas di depan Gedung MK berjalan normal. Terkait pengalihan arus kita akan lihat situasi dinamika di lapangan," ungkap Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan di Gedung MK Jakarta pada Selasa (25/6/2019).
Menurutnya, terkait pengalihan dan penutupan arus di depan Gedung MK, banyak aktivitas masyarakat yang terganggu saat jalan dialihkan. Atas dasar itu dia mengimbau agar tidak melakukan aksi massa dan bisa melihat prekembangan sidang juga putusan sidnag pada 27 Juni nanti lewat televisi dan media saja.
"Saya menyampaikan dengan pengalihan kemarin atau penutupan di depan MK banyak masyarakat terganggu, saya berharap masyarakat nonton di TV saja. Karena sudah ada imbauan juga dari tokoh-tokoh bahwa tidak ada pengarahan didepan kantor MK pada saat penetapan," jelasnya.
Aparat gabungan yang bertugas di MK terdiri dari TNI dan Polri jumlahnya masih sebanyak 13.747 personel. Harry mengatakan pengamanan di MK sudah dibagi per ring. Pertama pengamanan di dalam itu khususnya di kantor MK sudah ditempatkan baik dari unsur TNI dan Polri.
"Ring kedua di sekitar depan jalan dan cakupannya di sekitar Patung Kuda. Di Patung Kuda kemarin ada beberapa aksi masyarakat. Kita arahkan tidak boleh aksi di depan MK dan mereka diarahkan di depan area Patung Kuda," ucapnya.
"Hari ini aktivitas di depan Gedung MK berjalan normal. Terkait pengalihan arus kita akan lihat situasi dinamika di lapangan," ungkap Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan di Gedung MK Jakarta pada Selasa (25/6/2019).
Menurutnya, terkait pengalihan dan penutupan arus di depan Gedung MK, banyak aktivitas masyarakat yang terganggu saat jalan dialihkan. Atas dasar itu dia mengimbau agar tidak melakukan aksi massa dan bisa melihat prekembangan sidang juga putusan sidnag pada 27 Juni nanti lewat televisi dan media saja.
"Saya menyampaikan dengan pengalihan kemarin atau penutupan di depan MK banyak masyarakat terganggu, saya berharap masyarakat nonton di TV saja. Karena sudah ada imbauan juga dari tokoh-tokoh bahwa tidak ada pengarahan didepan kantor MK pada saat penetapan," jelasnya.
Aparat gabungan yang bertugas di MK terdiri dari TNI dan Polri jumlahnya masih sebanyak 13.747 personel. Harry mengatakan pengamanan di MK sudah dibagi per ring. Pertama pengamanan di dalam itu khususnya di kantor MK sudah ditempatkan baik dari unsur TNI dan Polri.
"Ring kedua di sekitar depan jalan dan cakupannya di sekitar Patung Kuda. Di Patung Kuda kemarin ada beberapa aksi masyarakat. Kita arahkan tidak boleh aksi di depan MK dan mereka diarahkan di depan area Patung Kuda," ucapnya.
(whb)
