DKI Klaim Pengguna Kendaraan Pribadi Mulai Beralih ke Angkutan Umum
Senin, 24 Juni 2019 - 00:27 WIB
DKI Klaim Pengguna Kendaraan Pribadi Mulai Beralih ke Angkutan Umum
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengklaim bahwa program transportasi massal berjalan on the track sehingga banyak pengguna kendaraan pribadi mulai beralih ke angkutan massal. Integrasi moda transportasi juga memudahkan masyarakat untuk mengakses Transjakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, hingga saat ini program integrasi transportasi yang tengah dilakukan saat ini berjalan on the track. Berdasarkan pengamatannya, semakin banyak masyarakat Jakarta menceritakan pengalaman positif menggunakan transportasi umum.
"Pengalaman positif menggunakan transportasi umum ini yang insya Allah menjadi promotor paling penting karena pengalaman mereka menggunakan kendaraan umum lah yang akan bisa mengajak yang lain untuk terlibat," kata Anies kepada wartawan, Minggu (23/6/2019).
Anies menjelaskan, untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum, pihaknya tengah melakukan integrasi antar moda. Baik integrasi pada aspek rutenya, pada aspek tiketingnya, ataupun aspek manajemenya. Menurutnya, semua yang dikerjakan saat ini bertahap mengalami kemajuan.
Memindahkan masyarakat pengendara pribadi ke dalam angkutan umum itu memerlukan waktu. Dirinya optimis akan mampu melakukan hal tersebut.
Seperti ketika saat ini menjadikan kawasan Dukuh Atas sebagai salah satu simpul transfer kendaraan umum dan tempat itu kini dinyatakannya telah maju berkembang. "Di sana kita ubah, yang asalnya banyak digunakan kendaraan pribadi sekarang menjadi jalur pedestrian dan masyarakat pun lebih mobile di tempat itu," pungkasnya.
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jakarta juga mengklaim bahwa dengan 201 rute dan 2.500 unit kendaraan yang dimiliki Transjakarta, seluruh wilayah sudah dijangkau.
Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono mengatakan, saat ini Transjakarta juga sudah melayani 72% total populasi di DKI Jakarta dengan luas 429,96 km. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 di 67% dengan luas 438, 8 km dan 2017 pada 62% sepanjang 394,6 km.
Peningkatan ini didukung dengan agresifnya pembukaan rute Transjakarta untuk menjangkau masyarakat di setiap wilayah. Per Mei 2019 sudah dilayani 210 rute, naik dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 160. Diikuti dengan penambahan bus yang beroperasi.
Selain itu, perluasan jangkauan layanan ke perumahan dan rusun dengan program JakLingko sebanyak 24 rute. Kemudian penambahan rute integrasi antarmoda transportasi seperti MRT, LRT dan KRL. "Per 1 Mei, 7 dari 10 penduduk DKI Jakarta telah memiliki akses ke Transjakarta," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Trasportasi Jakarta (DTKJ), Iskandar Abu Bakar mengakui bahwa ada beberapa masyarakat pengendara pribadi yang berpindah ke dalam angkutan masal, khususnya Mass Rapid Tramsit (MRT). Namun berapa angkanya, hingga saat ini DKI belum memiliki parameternya.
Menurut Mantan Dirjen Perhubungan Barat Kementrian Perhubungan itu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mampu memindahkan pengendara pribadi ke dalam angkutan umum tanpa adanya pengendalian lalu lintas, baik berupa sistem jalan berbayar elektronik atau Elektronik Road Pricing (ERP) ataupum parkir zonasi yang semakin ke tengah kota semakin mahal.
"Gubernur harus berani mengambil kebijakan membatasi kendaraan pribadi. Percuma integrasi kalau kendaraan pribadi tidak dibatasi," tegasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, hingga saat ini program integrasi transportasi yang tengah dilakukan saat ini berjalan on the track. Berdasarkan pengamatannya, semakin banyak masyarakat Jakarta menceritakan pengalaman positif menggunakan transportasi umum.
"Pengalaman positif menggunakan transportasi umum ini yang insya Allah menjadi promotor paling penting karena pengalaman mereka menggunakan kendaraan umum lah yang akan bisa mengajak yang lain untuk terlibat," kata Anies kepada wartawan, Minggu (23/6/2019).
Anies menjelaskan, untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum, pihaknya tengah melakukan integrasi antar moda. Baik integrasi pada aspek rutenya, pada aspek tiketingnya, ataupun aspek manajemenya. Menurutnya, semua yang dikerjakan saat ini bertahap mengalami kemajuan.
Memindahkan masyarakat pengendara pribadi ke dalam angkutan umum itu memerlukan waktu. Dirinya optimis akan mampu melakukan hal tersebut.
Seperti ketika saat ini menjadikan kawasan Dukuh Atas sebagai salah satu simpul transfer kendaraan umum dan tempat itu kini dinyatakannya telah maju berkembang. "Di sana kita ubah, yang asalnya banyak digunakan kendaraan pribadi sekarang menjadi jalur pedestrian dan masyarakat pun lebih mobile di tempat itu," pungkasnya.
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jakarta juga mengklaim bahwa dengan 201 rute dan 2.500 unit kendaraan yang dimiliki Transjakarta, seluruh wilayah sudah dijangkau.
Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono mengatakan, saat ini Transjakarta juga sudah melayani 72% total populasi di DKI Jakarta dengan luas 429,96 km. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 di 67% dengan luas 438, 8 km dan 2017 pada 62% sepanjang 394,6 km.
Peningkatan ini didukung dengan agresifnya pembukaan rute Transjakarta untuk menjangkau masyarakat di setiap wilayah. Per Mei 2019 sudah dilayani 210 rute, naik dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 160. Diikuti dengan penambahan bus yang beroperasi.
Selain itu, perluasan jangkauan layanan ke perumahan dan rusun dengan program JakLingko sebanyak 24 rute. Kemudian penambahan rute integrasi antarmoda transportasi seperti MRT, LRT dan KRL. "Per 1 Mei, 7 dari 10 penduduk DKI Jakarta telah memiliki akses ke Transjakarta," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Trasportasi Jakarta (DTKJ), Iskandar Abu Bakar mengakui bahwa ada beberapa masyarakat pengendara pribadi yang berpindah ke dalam angkutan masal, khususnya Mass Rapid Tramsit (MRT). Namun berapa angkanya, hingga saat ini DKI belum memiliki parameternya.
Menurut Mantan Dirjen Perhubungan Barat Kementrian Perhubungan itu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mampu memindahkan pengendara pribadi ke dalam angkutan umum tanpa adanya pengendalian lalu lintas, baik berupa sistem jalan berbayar elektronik atau Elektronik Road Pricing (ERP) ataupum parkir zonasi yang semakin ke tengah kota semakin mahal.
"Gubernur harus berani mengambil kebijakan membatasi kendaraan pribadi. Percuma integrasi kalau kendaraan pribadi tidak dibatasi," tegasnya.
(ysw)
