Kisruh PPDB, Wawali Surabaya Minta Penambahan Rombongan Belajar
Kamis, 20 Juni 2019 - 10:23 WIB
Kisruh PPDB, Wawali Surabaya Minta Penambahan Rombongan Belajar
A
A
A
SURABAYA - Dinas Pendidikan Kota Surabaya dituntut bersikap profesional melayani Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 sistem zonasi.
Wakil Wali Kota Surabaya meminta Dinas Pendidikan bisa mengakomodasi keinginan orangtua murid. "Solusinya dengan menambah rombongan belajar di sekolah-sekolah negeri," katanya, Rabu (19/6/2019).
Untuk bisa menggunakan sistem tersebut proses pendaftaran dan seleksi memakai nilai UN. Jadi siswa-siswa berprestasi bisa bersaing mendaftar di sekolah terbaik.
Mantan anggota DPRD Jatim ini juga meminta agar wali murid tidak menyudutkan Dinas Pendidikan Surabaya. Pasalnya penerapan sistem zonasi merupakan kebijakan pusat.
"Penerapan sistem ini masih baru. Dan, infrastruktur sekolah-sekolah juga butuh waktu untuk persiapan tersebut," urai Wawali yang akrab disapa WS ini.
Politisi PDI Perjuangan Surabaya ini mengatakan, untuk wilayah Kota Pahlawan ada penerapan kebijakan lintas zona. Itu dilakukan dengan Tes Pembanding Akademik (TPA) maupun dengan pembanding nilai UN. Namun, adanya kuota PPDB diakui WS tidak hanya terjadi di Surabaya saja, tapi di daerah lainnya.
Dia berharap ada evaluasi dari Kementerian Pendidikan terkait sistem zonasi. "Kasihan anak-anak calon penerus bangsa menjadi korban," ujar pria yang mendapat dukungan dan digadang-gadang sebagai pengganti Tri Rismaharini ini.
Wakil Wali Kota Surabaya meminta Dinas Pendidikan bisa mengakomodasi keinginan orangtua murid. "Solusinya dengan menambah rombongan belajar di sekolah-sekolah negeri," katanya, Rabu (19/6/2019).
Untuk bisa menggunakan sistem tersebut proses pendaftaran dan seleksi memakai nilai UN. Jadi siswa-siswa berprestasi bisa bersaing mendaftar di sekolah terbaik.
Mantan anggota DPRD Jatim ini juga meminta agar wali murid tidak menyudutkan Dinas Pendidikan Surabaya. Pasalnya penerapan sistem zonasi merupakan kebijakan pusat.
"Penerapan sistem ini masih baru. Dan, infrastruktur sekolah-sekolah juga butuh waktu untuk persiapan tersebut," urai Wawali yang akrab disapa WS ini.
Politisi PDI Perjuangan Surabaya ini mengatakan, untuk wilayah Kota Pahlawan ada penerapan kebijakan lintas zona. Itu dilakukan dengan Tes Pembanding Akademik (TPA) maupun dengan pembanding nilai UN. Namun, adanya kuota PPDB diakui WS tidak hanya terjadi di Surabaya saja, tapi di daerah lainnya.
Dia berharap ada evaluasi dari Kementerian Pendidikan terkait sistem zonasi. "Kasihan anak-anak calon penerus bangsa menjadi korban," ujar pria yang mendapat dukungan dan digadang-gadang sebagai pengganti Tri Rismaharini ini.
(wib)
