Banjir Bengkulu Meluas, 10 Meninggal, 8 Hilang, dan 12.000 Mengungsi

BENGKULU - Banjir dan longsor di Provinsi Bengkulu meluas dan merendam sembilan kabupaten dan kota. Jumlah korban jiwa bertambah menjadi 10 orang dan 12.000 jiwa mengungsi serta 8 orang masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sembilan kabupaten dan kota yang terendam banjir, adalah Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur.

“Saat ini, banjir sebagian sudah surut di beberapa wiayah wilayah. Namun banjir masih banyak menggenangi permukiman di beberapa wilayah. Dampak bencana susulan yang mungkin timbul adalah munculnya penyakit kulit dikarenakan minimnya air bersih, gangguan ISPA, dan lain-lain. Selain itu longsor dan banjir dapat berpotensi kembali terjadi jika curah hujan tinggi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (28/4/2019).

Data sementara dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota. (Baca juga; Dihantam Banjir, Jalan Lintas Barat Bengkulu - Sumbar Putus )

Penanganan darurat bencana terus dilakukan. Gubernur Bengkulu, Rohodin Mersyah telah memerintahkan seluruh jajaran SKPD di Bengkulu agar mengerahkan potensi yang ada di daerah untuk membantu penanganan darurat bencana. (Baca juga; 8 Daerah di Bengkulu Diterjang Banjir, 8 Tewas dan 3 Hilang )

Gubernur Bengkulu telah melaporkan dampak bencana kepada Kepala BNPB Doni Monardo. BNPB telah mengirimkan Tim Reaksi Cepat untuk mendampingi BPBD dan memberikan bantuan dana siap pakai untuk operasional penanganan darurat. Kepala daerah yang daerah mengalami bencana dihimbau segara menetapkan status darurat untuk mempercepat penanganan darurat.