Ribuan Guru Kembali Demo Kantor Wali Kota Pekanbaru
Ribuan Guru Kembali Demo Kantor Wali Kota Pekanbaru
A
A
A
PEKANBARU - Ribuan guru kembali melakukan aksi demo di Kantor Wali Kota Pekanbaru, Riau. Kedatangan tenaga pendidik ini dikarenakan tuntutan mereka tidak dipenuhi Wali Kota Pekanbaru terkait uang tunjangan.
Dalam aksinya, sekitar 1500 guru dari tingkat SD sampai SMP ini kembali melakukan bloke di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman. Setelah melakukan aksi blokde, mereka juga merusak salah satu pintu gerbang Kantor Wali Kota Pekanbaru sehingga sebagian mereka merangsek masuk.
Para guru ini juga melakukan tahlilan dan membacakan doa bersama. Langkah rohani itu dilakukan guru agar Wali Kota Pekanbaru, Firdaus membuka hati untuk membayarkan uang tunjangan sertifikasi guru.
"Kita berdoa agar Wali Kota Pekanbaru tergugah hatinya. Kami diperlakukan tidak adil oleh wali kota. Tunjangan dana sertifikasi itukan memang hak kita," ucap Lili salah satu guru, Rabu (20/3/2019).
Para guru ini bersikukuh agar Pemkot Pekanbaru merevisi Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang sertifikasi guru. Dimana setelah diterbitkan Perwako, mereka tidak menerima tunjangan sertifikasi. "Kalau guru di Pemprov Riau tetap mendapatkan hak dana sertifikasi, mengapa kita tidak," tambah Aditya guru lainnya.
Aksi demo menuntut revisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019 tentang sertifikasi guru sudah berlangsung sebanyak tiga kali. Aksi pertama dilakukan pada 5 Maret 2019 dan 11 Maret 2019.
Dalam aksinya, sekitar 1500 guru dari tingkat SD sampai SMP ini kembali melakukan bloke di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman. Setelah melakukan aksi blokde, mereka juga merusak salah satu pintu gerbang Kantor Wali Kota Pekanbaru sehingga sebagian mereka merangsek masuk.
Para guru ini juga melakukan tahlilan dan membacakan doa bersama. Langkah rohani itu dilakukan guru agar Wali Kota Pekanbaru, Firdaus membuka hati untuk membayarkan uang tunjangan sertifikasi guru.
"Kita berdoa agar Wali Kota Pekanbaru tergugah hatinya. Kami diperlakukan tidak adil oleh wali kota. Tunjangan dana sertifikasi itukan memang hak kita," ucap Lili salah satu guru, Rabu (20/3/2019).
Para guru ini bersikukuh agar Pemkot Pekanbaru merevisi Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang sertifikasi guru. Dimana setelah diterbitkan Perwako, mereka tidak menerima tunjangan sertifikasi. "Kalau guru di Pemprov Riau tetap mendapatkan hak dana sertifikasi, mengapa kita tidak," tambah Aditya guru lainnya.
Aksi demo menuntut revisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019 tentang sertifikasi guru sudah berlangsung sebanyak tiga kali. Aksi pertama dilakukan pada 5 Maret 2019 dan 11 Maret 2019.
(nag)
Explore More