DKI Fokus Integrasi Angkutan Umum Dukung Operasional MRT
Selasa, 19 Maret 2019 - 10:14 WIB
DKI Fokus Integrasi Angkutan Umum Dukung Operasional MRT
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta fokus mengintegrasikan dan meningkatkan layanan angkutan umum untuk mengoptimalkan layanan Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus-Bundaran HI. Pengendalian lalu lintas melalui pembatasan kendaraan masih tetap memberlakukan sistem ganjil genap.
Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, untuk mengoptimalkan MRT yang rencananya diresmikan pada Minggu, 24 Maret 2019 mendatang, pihaknya masih fokus terhadap integrasi dan perluasan angkutan umum. Menurutnya, pengendalian lalu lintas masih tetap akan menggunakan sistem ganjil genap yang berlaku saat ini.
"Konsentrasi kami justru menyiapkan integrasi trayek. Kami buka trayek baru. Baik connecting bus Transjakarta dengan MRT, maupun dari kawasan Tangsel dan Depok," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Sigit menjelaskan, ada dua penyelesaian yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membatasi kendaraan melalui sistem pengendalian lalu lintas, perpanjangan waktu sistem ganjil genap ataupun sistem jalan berbayar. Pertama yaitu dari sisi angkutan umum yang integrasinya harus diselesaikan dengan Transjakarta, baik itu bus kecil, sedang ataupun besar dengan program Jaklingko.
Untuk bus kecil, lanjut Sigit, terus mengalami progres yang efektif lantaran sudah ada kontrak dengan semua operator melalui sistem rupiah per kilometer di Badan Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ). Nantinya semua layanan berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang salah satunya mengatur turun naik penumpang serta kenyamanan dan keamanan armadanya.
Untuk bus sedang seperti Kopaja dan Metromini, akhir Maret ini rupiah per kilometer baru akan ada di katalog daerah BPPBJ. Nantinya, saat mereka sudah terintegrasi dengan Transjakarta pada 2019 ini, tentu akan ada pengaturan.
"Penyelesaian kedua adalah penggunaan hak pengelolaan stasiun kepada MRT, termasuk untuk pengadaan badan usaha jasa pengamanan. Untuk mengatur dan mengelola kawasan stasiun MRT. Jadi titik titik penjemputan ojek online sudah dipertimbangkan oleh MRT," ungkapnya.
Dengan dua penyelesaian tersebut, lanjut Sigit, selain dapat mengoptimalkan layanan MRT, kekhawatiran MRT menyebabkan kemacetan baru bisa diminimalisir. Terpenting, pola perjalanan masyarakat nantinya bisa terlayani seluruhnya dengan angkutan umum.
"Perpanjangan waktu ganjil genap masih kita kumpulkan data datanya. sejauh ini cukup efektif dan tidak perlu diperpanjang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono menilai operasional MRT saat ini belum didukung sepenuhnya dengan moda transportasi lain. Menurutnya, apabila tidak terhubung bisa menimbulkan kemacetan yang terjadi di setiap stasiun saat hilir mudik penumpang. Apalagi di jam-jam sibuk kantor.
Untuk itulah, kata Bambang pihaknya terus bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta untuk mengintegrasikan layanan MRT. Sebab, menjadi tulang punggung angkutan massal, MRT diyakini tidak bisa berdiri sendiri.
"Supaya berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang angkutan umum massal yang mudah diakses masyarakat, baik untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT ataupun sebaliknya saat menuju stasiun MRT terdekat," tegasnya.
Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, untuk mengoptimalkan MRT yang rencananya diresmikan pada Minggu, 24 Maret 2019 mendatang, pihaknya masih fokus terhadap integrasi dan perluasan angkutan umum. Menurutnya, pengendalian lalu lintas masih tetap akan menggunakan sistem ganjil genap yang berlaku saat ini.
"Konsentrasi kami justru menyiapkan integrasi trayek. Kami buka trayek baru. Baik connecting bus Transjakarta dengan MRT, maupun dari kawasan Tangsel dan Depok," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Sigit menjelaskan, ada dua penyelesaian yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membatasi kendaraan melalui sistem pengendalian lalu lintas, perpanjangan waktu sistem ganjil genap ataupun sistem jalan berbayar. Pertama yaitu dari sisi angkutan umum yang integrasinya harus diselesaikan dengan Transjakarta, baik itu bus kecil, sedang ataupun besar dengan program Jaklingko.
Untuk bus kecil, lanjut Sigit, terus mengalami progres yang efektif lantaran sudah ada kontrak dengan semua operator melalui sistem rupiah per kilometer di Badan Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ). Nantinya semua layanan berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang salah satunya mengatur turun naik penumpang serta kenyamanan dan keamanan armadanya.
Untuk bus sedang seperti Kopaja dan Metromini, akhir Maret ini rupiah per kilometer baru akan ada di katalog daerah BPPBJ. Nantinya, saat mereka sudah terintegrasi dengan Transjakarta pada 2019 ini, tentu akan ada pengaturan.
"Penyelesaian kedua adalah penggunaan hak pengelolaan stasiun kepada MRT, termasuk untuk pengadaan badan usaha jasa pengamanan. Untuk mengatur dan mengelola kawasan stasiun MRT. Jadi titik titik penjemputan ojek online sudah dipertimbangkan oleh MRT," ungkapnya.
Dengan dua penyelesaian tersebut, lanjut Sigit, selain dapat mengoptimalkan layanan MRT, kekhawatiran MRT menyebabkan kemacetan baru bisa diminimalisir. Terpenting, pola perjalanan masyarakat nantinya bisa terlayani seluruhnya dengan angkutan umum.
"Perpanjangan waktu ganjil genap masih kita kumpulkan data datanya. sejauh ini cukup efektif dan tidak perlu diperpanjang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono menilai operasional MRT saat ini belum didukung sepenuhnya dengan moda transportasi lain. Menurutnya, apabila tidak terhubung bisa menimbulkan kemacetan yang terjadi di setiap stasiun saat hilir mudik penumpang. Apalagi di jam-jam sibuk kantor.
Untuk itulah, kata Bambang pihaknya terus bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta untuk mengintegrasikan layanan MRT. Sebab, menjadi tulang punggung angkutan massal, MRT diyakini tidak bisa berdiri sendiri.
"Supaya berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang angkutan umum massal yang mudah diakses masyarakat, baik untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT ataupun sebaliknya saat menuju stasiun MRT terdekat," tegasnya.
(whb)
