Pemkab Muba Komitmen Dukung Impelementasi KLA Menuju Kategori Nindya
Selasa, 05 Maret 2019 - 16:26 WIB
Pemkab Muba Komitmen Dukung Impelementasi KLA Menuju Kategori Nindya
A
A
A
SEKAYU - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Muba mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penilaian Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) untuk tingkat nasional di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muba, Selasa (5/3/2019).
Kepala DPPA Kabupaten Muba, Dewi Sartika, mengatakan, Rakor KLA tahun 2019 ini dimaksudkan untuk meningkatkan KLA dari tahun sebelumnya. Kabupaten Muba sebelumnya sudah mendapat penghargaan KLA sebanyak 2 kali berturut-turut. Tahun 2017 kategori Pratama dan 2018 meningkat menjadi Madya. "Kita ingin di tahun ini penghargaan meningkat menjadi Nindya," ujarnya.
Dewi menekankan perlunya dukungan seluruh OPD terkait yang ada di Kabupaten Muba. Apa pun kegiatannya harus ramah terhadap anak. "Untuk itu dibentuk satu gugus tugas pengembangan KLA, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati, diharapkan seluruh OPD terkait memberikan kontribusi untuk penilaian KLA ini, sehingga dari penghargaan yang sudah 2 kali diperoleh, semoga tahun ini dapat naik tingkat raih Penghargaan menjadi Nindya," harap Dewi Sartika.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Muba sekaligus Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2019, Ir Zulfakar mengimbau kepada pihak terkait untuk fokus pada hal – hal yang perlu dibenahi sesuai dengan 24 indikator KLA.
"Berharap kalau Kabupaten Muba sudah menjadi KLA, diharapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak dapat memberikan manfaat dan dampak yang sangat baik bagi masyarakat dan anak itu sendiri," ucapnya.
![Pemkab Muba Komitmen Dukung Impelementasi KLA Menuju Kategori Nindya]()
Menurut Zulfakar, tidak ada lagi keraguan masyarakat saat berurusan dengan pemerintahan. Ke mana pun OPD yang akan dituju dengan membawa anak, masyarakat tidak menghawatirkan keadaan tersebut. Apalagi di tempat layanan umum seperti rumah sakit, Disdukcapil atau tempat umum lainnya, masyarakat akan merasa aman untuk membawa anak dalam pengurusan atau kepentingan apapun.
Rakor dipimpin Bupati Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Apriadi. Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa keberhasilan yang sudah dicapai ini tidak terlepas dari dukungan dan integrasi semua pihak.
Dia mengajak seluruh stakeholder agar dapat berpartisipasi guna meningkatnya predikat KLA Kabupaten Muba. “KLA sudah kita laksanakan beberapa tahun, pada skala nasional kita sudah dapat dua kali berturtu-turut penghargaan. Mudah mudahan di tahun 2019 bisa kita tingkatkan lagi,” ujarnya.
Sekda Apriadi juga meminta agar di tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kecamatan dan kabupaten untuk mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak (Idola) 2030. Sebab, pemenuhan hak anak juga merupakan pengamalan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Senada dengan ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Sekda menambahkan bahwa selain pemenuhan fasilitas publik layak anak, ia menilai lembaga independen yang memfasilitasi anak juga diperlukan. Apriyadi berharap, nantinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pihak dapat meningkatkan pelayanannya khususnya fasilitas ramah anak.
“Saya berharap nantinya setelah melihat poin penilaian ini, teman-teman OPD dapat berinovasi melalui program tahunannya. Begitu juga dengan dunia usaha, khususnya untuk CSR perusahaan terkait. Sekiranya ada yang belum terpikir sebelumnya, agar dapat menjadi inovasi. Mudah mudahan inovasi kawan-kawan terhadap KLA ini bisa kita cantumkan di laporan, sehingga menjadi nilai tambah,” tutur Sekda.
Kepala DPPA Kabupaten Muba, Dewi Sartika, mengatakan, Rakor KLA tahun 2019 ini dimaksudkan untuk meningkatkan KLA dari tahun sebelumnya. Kabupaten Muba sebelumnya sudah mendapat penghargaan KLA sebanyak 2 kali berturut-turut. Tahun 2017 kategori Pratama dan 2018 meningkat menjadi Madya. "Kita ingin di tahun ini penghargaan meningkat menjadi Nindya," ujarnya.
Dewi menekankan perlunya dukungan seluruh OPD terkait yang ada di Kabupaten Muba. Apa pun kegiatannya harus ramah terhadap anak. "Untuk itu dibentuk satu gugus tugas pengembangan KLA, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati, diharapkan seluruh OPD terkait memberikan kontribusi untuk penilaian KLA ini, sehingga dari penghargaan yang sudah 2 kali diperoleh, semoga tahun ini dapat naik tingkat raih Penghargaan menjadi Nindya," harap Dewi Sartika.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Muba sekaligus Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2019, Ir Zulfakar mengimbau kepada pihak terkait untuk fokus pada hal – hal yang perlu dibenahi sesuai dengan 24 indikator KLA.
"Berharap kalau Kabupaten Muba sudah menjadi KLA, diharapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak dapat memberikan manfaat dan dampak yang sangat baik bagi masyarakat dan anak itu sendiri," ucapnya.
Menurut Zulfakar, tidak ada lagi keraguan masyarakat saat berurusan dengan pemerintahan. Ke mana pun OPD yang akan dituju dengan membawa anak, masyarakat tidak menghawatirkan keadaan tersebut. Apalagi di tempat layanan umum seperti rumah sakit, Disdukcapil atau tempat umum lainnya, masyarakat akan merasa aman untuk membawa anak dalam pengurusan atau kepentingan apapun.
Rakor dipimpin Bupati Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Apriadi. Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa keberhasilan yang sudah dicapai ini tidak terlepas dari dukungan dan integrasi semua pihak.
Dia mengajak seluruh stakeholder agar dapat berpartisipasi guna meningkatnya predikat KLA Kabupaten Muba. “KLA sudah kita laksanakan beberapa tahun, pada skala nasional kita sudah dapat dua kali berturtu-turut penghargaan. Mudah mudahan di tahun 2019 bisa kita tingkatkan lagi,” ujarnya.
Sekda Apriadi juga meminta agar di tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kecamatan dan kabupaten untuk mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak (Idola) 2030. Sebab, pemenuhan hak anak juga merupakan pengamalan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Senada dengan ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Sekda menambahkan bahwa selain pemenuhan fasilitas publik layak anak, ia menilai lembaga independen yang memfasilitasi anak juga diperlukan. Apriyadi berharap, nantinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pihak dapat meningkatkan pelayanannya khususnya fasilitas ramah anak.
“Saya berharap nantinya setelah melihat poin penilaian ini, teman-teman OPD dapat berinovasi melalui program tahunannya. Begitu juga dengan dunia usaha, khususnya untuk CSR perusahaan terkait. Sekiranya ada yang belum terpikir sebelumnya, agar dapat menjadi inovasi. Mudah mudahan inovasi kawan-kawan terhadap KLA ini bisa kita cantumkan di laporan, sehingga menjadi nilai tambah,” tutur Sekda.
(akn)
