Puluhan Shelter Sia-sia, DPRD Bogor Ancam Boikot Anggaran untuk Dishub
Selasa, 19 Februari 2019 - 22:02 WIB
Puluhan Shelter Sia-sia, DPRD Bogor Ancam Boikot Anggaran untuk Dishub
A
A
A
BOGOR - Keberadaan puluhan shelter atau halte yang diperuntukan bagi Bus Transit System (BTS) maupun non BTS di Kota Bogor, dinilai sia-sia. Hal ini memantik kekecewaan DPRD sehingga muncul rencana menolak anggaran untuk proyek shelter.
"Berdasarkan hasil evaluasi, uang yang digelontorkan setiap tahun itu dinilai mubazir, karena kondisi fisik shelter hingga saat ini tak ada manfaatnya dan kemajuan sama sekali," ujar anggota Komisi III (Bidang Transportasi dan Infrastruktur) DPRD Kota Bogor, Sendhy Pratama, Selasa (19/2/2019).
Konsekuensinya, tegas dia, Dewan akan menghentikan semua pengajuan anggaran perbaikan fasilitas umum shelter bus yang setiap tahunnya diterima Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. (Baca juga: Jelang Pengoperasian Angkot Modern, Pemkot Bogor Bangun Shelter Khusus)
"Kalau dinasnya cuma bisa mengajukan tanpa mau menjaga kenyamanan, kami tidak akan lagi menyetujui anggaran (perbaikan/pembangunan) untuk shelter. Karena itu harus bermanfaat, khususnya bagi masyarakat. Kalau tidak maka itu gagal dalam perencanaan," tegasnya.
Tak sekadar shelter, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Dishub. Menurut dia, jika memang dana pemeliharaan itu tidak digunakan secara optimal dan seluruh aset bangunan yang ada tidak efektif, maka DPRD, khususnya Komisi III, tidak akan lagi memberikan anggaran di tahun mendatang.
Seharusnya, lanjut dia, dengan anggaran perbaikan-perbaikan yang sudah diberikan, Dishub bisa lebih memaksimalkan. Namun kenyataannya malah dibiarkan terbengkalai. "Yang jelas, bagaimanapun itu bukan hal yang murah dan harus dipertanggungjawabkan, karena menggunakan anggaran pemerintah atau uang rakyat," tandasnya.
Menanggapi tudingan DPRD ini, Kepala Bidang Sarana Pra Sarana Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan, pihaknya sudah melakukan perbaikan pada beberapa shelter, itu pun sudah termasuk penghapusan atas aksi-aksi vandalisme yang terus menerus terulang. (Baca juga: Lagi, Shelter Transpakuan Bogor Dirusak Orang Tak Dikenal)
Ia beralasan aksi vandalisme itu sulit dicegah karena terbatasnya jumlah personel. Apalagi sebagian besar aksi vandalisme itu dilakukan pada malam hari. "Saya juga bingung, masih saja banyak tangan jahil. Seharusnya masyarakat sadar, karena itukan fasilitas umum, harusnya dijaga bersama-sama," tandasnya.
Ia memaparkan, saat ini Kota Bogor memiliki dua jenis shelter, yakni Shelter BTS dan non BTS. Shelter BTS saat ini berjumlah 45 unit, terdiri atas Koridor 1 sebanyak 15 unit, Koridor 2 sebanyak 14 unit, dan Koridor 4 atau jalur tengah sebanyak 15 unit, serta satu unit transfer point. Kemudian untuk shelter Non BTS hingga 2018 sebanyak 40 unit.
"Namun dua diantaranya tidak bisa digunakan lantaran penerapan Sistem Satu Arah (SSA), sehingga total yang difungsikan sebanyak 38 unit," jelasnya. ( Baca juga: Gaji Suami Tak Kunjung Dibayar, Istri Rusak Fasilitas Shelter Transpakuan )
Shelter BTS dikhususkan untuk Bus Transpakuan, sedangkan non BTS bisa digunakan untuk angkutan umum, seperti angkutan kota. Untuk Shelter BTS, ia mengakui beberapa diantaranya memang tidak difungsikan. Sebab hingga saat ini Bus Transpakuan masih belum beroperasi secara optimal. Sehingga dia tak ingin shelter disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
"Beberapa shelter kami tutup karena ada beberapa kasus malah ditempati oleh gelandangan dan pengemis maupun PKL," ujarnya.
Pihaknya menyangkal, jika terbengkalainya puluhan shelter karena tak ada yang merawat. Hampir setiap hari ada petugas kebersihan yang berkeliling. "Kita tetap merawat dan menjaga kebersihannya agar shelter itu tetap bersih. Namun hanya beberapa saja yang bisa dijangkau," tandasnya.
"Berdasarkan hasil evaluasi, uang yang digelontorkan setiap tahun itu dinilai mubazir, karena kondisi fisik shelter hingga saat ini tak ada manfaatnya dan kemajuan sama sekali," ujar anggota Komisi III (Bidang Transportasi dan Infrastruktur) DPRD Kota Bogor, Sendhy Pratama, Selasa (19/2/2019).
Konsekuensinya, tegas dia, Dewan akan menghentikan semua pengajuan anggaran perbaikan fasilitas umum shelter bus yang setiap tahunnya diterima Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. (Baca juga: Jelang Pengoperasian Angkot Modern, Pemkot Bogor Bangun Shelter Khusus)
"Kalau dinasnya cuma bisa mengajukan tanpa mau menjaga kenyamanan, kami tidak akan lagi menyetujui anggaran (perbaikan/pembangunan) untuk shelter. Karena itu harus bermanfaat, khususnya bagi masyarakat. Kalau tidak maka itu gagal dalam perencanaan," tegasnya.
Tak sekadar shelter, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Dishub. Menurut dia, jika memang dana pemeliharaan itu tidak digunakan secara optimal dan seluruh aset bangunan yang ada tidak efektif, maka DPRD, khususnya Komisi III, tidak akan lagi memberikan anggaran di tahun mendatang.
Seharusnya, lanjut dia, dengan anggaran perbaikan-perbaikan yang sudah diberikan, Dishub bisa lebih memaksimalkan. Namun kenyataannya malah dibiarkan terbengkalai. "Yang jelas, bagaimanapun itu bukan hal yang murah dan harus dipertanggungjawabkan, karena menggunakan anggaran pemerintah atau uang rakyat," tandasnya.
Menanggapi tudingan DPRD ini, Kepala Bidang Sarana Pra Sarana Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan, pihaknya sudah melakukan perbaikan pada beberapa shelter, itu pun sudah termasuk penghapusan atas aksi-aksi vandalisme yang terus menerus terulang. (Baca juga: Lagi, Shelter Transpakuan Bogor Dirusak Orang Tak Dikenal)
Ia beralasan aksi vandalisme itu sulit dicegah karena terbatasnya jumlah personel. Apalagi sebagian besar aksi vandalisme itu dilakukan pada malam hari. "Saya juga bingung, masih saja banyak tangan jahil. Seharusnya masyarakat sadar, karena itukan fasilitas umum, harusnya dijaga bersama-sama," tandasnya.
Ia memaparkan, saat ini Kota Bogor memiliki dua jenis shelter, yakni Shelter BTS dan non BTS. Shelter BTS saat ini berjumlah 45 unit, terdiri atas Koridor 1 sebanyak 15 unit, Koridor 2 sebanyak 14 unit, dan Koridor 4 atau jalur tengah sebanyak 15 unit, serta satu unit transfer point. Kemudian untuk shelter Non BTS hingga 2018 sebanyak 40 unit.
"Namun dua diantaranya tidak bisa digunakan lantaran penerapan Sistem Satu Arah (SSA), sehingga total yang difungsikan sebanyak 38 unit," jelasnya. ( Baca juga: Gaji Suami Tak Kunjung Dibayar, Istri Rusak Fasilitas Shelter Transpakuan )
Shelter BTS dikhususkan untuk Bus Transpakuan, sedangkan non BTS bisa digunakan untuk angkutan umum, seperti angkutan kota. Untuk Shelter BTS, ia mengakui beberapa diantaranya memang tidak difungsikan. Sebab hingga saat ini Bus Transpakuan masih belum beroperasi secara optimal. Sehingga dia tak ingin shelter disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
"Beberapa shelter kami tutup karena ada beberapa kasus malah ditempati oleh gelandangan dan pengemis maupun PKL," ujarnya.
Pihaknya menyangkal, jika terbengkalainya puluhan shelter karena tak ada yang merawat. Hampir setiap hari ada petugas kebersihan yang berkeliling. "Kita tetap merawat dan menjaga kebersihannya agar shelter itu tetap bersih. Namun hanya beberapa saja yang bisa dijangkau," tandasnya.
(thm)
