Soal Melek Medsos, Kapolda Kalbar: Bukan Menyebarkan Informasi Bohong
Sabtu, 09 Februari 2019 - 08:27 WIB
Soal Melek Medsos, Kapolda Kalbar: Bukan Menyebarkan Informasi Bohong
A
A
A
PONTIANAK - Sepanjang 2018, kasus ujaran kebencian atau hate speech meningkat di Kalimantan Barat. Data Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berjumlah 37 laporan. Hal itu mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang berjumlah 19 laporan. Artinya mengalami peningkatan 94 persen.
“Ini nyaris seratus persen kasus ujaran kebencian. Rata-rata yang dilaporkan akibat dampak media sosial. Mereka tidak terima, akhirnya melaporkan kepada kami,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH seusai menghadiri Upacara 'Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer' di depan Markas Polisi Militer Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Jalan Rahadi Usman No.1, Kota Pontianak, Jumat, 8 Februari 2019.
Didi Haryono, mengaku perihatin atas kasus ujaran kebencian itu. Karena, sebenarnya media sosial itu jika digunakan dengan baik dan benar tentu akan berdampak positif.
“Melek media sosial itu bukan malah menyebarkan informasi bohong. Ini malah berdampak negatif. Sangat disayangkan. Marilah bijak menggunakan media sosial,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, mengingatkan kepada siapapun yang menggunakan media sosial.
Kapolda Kalbar Kembali mengingatkan, kepada jajaran harus menjadi contoh di tengah masyarakat. Caranya adalah memberitahu dan diskusi bersama di semua kalangan masyarakat.
“Polsek kami kedepankan, Peran Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak di tengah-tengah masyarakat. Para personel Bhabinkamtibmas inilah diharapkan dapat memberikan perubahan berarti. Ingat, menjadi anggota Polisi itu mengayomi, melindungi, melayani. Bukan dilayani,” ujar Didi Haryono menegaskan.
Kapolda, menegaskan menebut, polisi di era demokrasi menghadapi ekskalasi tantangan dalam setiap zaman. Polisi pun diharuskan bertindak progresif kontekstual yang hanya bisa dilakukan bila ada upgrading skill, attitude, knowledge, experiental.
“Saat ini kita berada pada era globalisasi, lahirnya dunia baru cyber space atau dunia maya yang menyebabkan terjadinya revolusi dalam berbagai bidang kehidupan. Terpenting dalam pengelolaan interaksi dunia maya ialah penyiapan sumber daya manusia yang kapabel untuk menghadapi dan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Lantas, siapa harus menyiapkan dan membangun budaya dan peradaban polisi yang profesional untuk menghadapi masa depan yang lebih berat? Kita!,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menegaskan.
Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny D Tuejeh, mengatakan, dalam mengantisipasi meningkatnya kejahatan media sosial dan media elektronik, prajurit POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menindak kejahatan dimaksud, guna membentengi pengaruh negatif media sosial, serta menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita bohong atau hoaks.
“Pelaksanaan operasi Gaktib dan operasi Yustisi harus pula dikembangkan ke arah peningkatan profesional prajurit dan subjek hukum melalui upaya edukasi. Esensi operasi ini adalah proses berkelanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI. Hal ini harus diwujudkan, baik perorangan maupun kesatuan, sesuai dengan tema operasi Gaktib tahun 2019 “Dengan Operasi Gaktib TA 2019, Polisi Militer berkomitmen meningkatkan Disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit, dalam mendukung Tupok TNI guna mewujudkan bersama rakyat TNI kuat,” kata Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny D Tuejeh.
Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny D Tuejeh berharap, pemahaman dan kepatuhan atas hukum serta aturan yang berlaku, laksanakan sinergi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder lainnya. Pegang teguh komitmen netralitas TNI sehingga pesta demokrasi berjalan dengan aman, lancar, damai dan sukses. Sikapi secara cerdas setiap perkembangan yang ada, termasuk hoaks, upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial dan cyber. Para komandan satuan memberikan dukungan penuh demi suksesnya penyelengaraan operasi ini. Pelihara dan tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat agar terwujud Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkedaulatan.
Untuk informasi, pada Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer ini dihadiri oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs H Ria Norsan MM MH, Danlanud Supadio, Danlanal XII/Pontianak, Komandan Korem 121/Abw, Staf Ahli Pangdam XII/Tanjungpura, para Asisten Kasdam XII/Tanjungpura, Para Kabalakdam XII/Tanjungpura, Komandan Brigif 19/Kh, para Kapolres se-Kalimantan Barat, Kajari Kalbar, Kadishub Provinsi Kalbar, Kepala Satpol PP Provinsi Kalbar, Kepala BNN Provinsi Kalbar dan Muspida Pontianak.
“Ini nyaris seratus persen kasus ujaran kebencian. Rata-rata yang dilaporkan akibat dampak media sosial. Mereka tidak terima, akhirnya melaporkan kepada kami,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH seusai menghadiri Upacara 'Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer' di depan Markas Polisi Militer Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Jalan Rahadi Usman No.1, Kota Pontianak, Jumat, 8 Februari 2019.
Didi Haryono, mengaku perihatin atas kasus ujaran kebencian itu. Karena, sebenarnya media sosial itu jika digunakan dengan baik dan benar tentu akan berdampak positif.
“Melek media sosial itu bukan malah menyebarkan informasi bohong. Ini malah berdampak negatif. Sangat disayangkan. Marilah bijak menggunakan media sosial,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, mengingatkan kepada siapapun yang menggunakan media sosial.
Kapolda Kalbar Kembali mengingatkan, kepada jajaran harus menjadi contoh di tengah masyarakat. Caranya adalah memberitahu dan diskusi bersama di semua kalangan masyarakat.
“Polsek kami kedepankan, Peran Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak di tengah-tengah masyarakat. Para personel Bhabinkamtibmas inilah diharapkan dapat memberikan perubahan berarti. Ingat, menjadi anggota Polisi itu mengayomi, melindungi, melayani. Bukan dilayani,” ujar Didi Haryono menegaskan.
Kapolda, menegaskan menebut, polisi di era demokrasi menghadapi ekskalasi tantangan dalam setiap zaman. Polisi pun diharuskan bertindak progresif kontekstual yang hanya bisa dilakukan bila ada upgrading skill, attitude, knowledge, experiental.
“Saat ini kita berada pada era globalisasi, lahirnya dunia baru cyber space atau dunia maya yang menyebabkan terjadinya revolusi dalam berbagai bidang kehidupan. Terpenting dalam pengelolaan interaksi dunia maya ialah penyiapan sumber daya manusia yang kapabel untuk menghadapi dan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Lantas, siapa harus menyiapkan dan membangun budaya dan peradaban polisi yang profesional untuk menghadapi masa depan yang lebih berat? Kita!,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menegaskan.
Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny D Tuejeh, mengatakan, dalam mengantisipasi meningkatnya kejahatan media sosial dan media elektronik, prajurit POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menindak kejahatan dimaksud, guna membentengi pengaruh negatif media sosial, serta menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita bohong atau hoaks.
“Pelaksanaan operasi Gaktib dan operasi Yustisi harus pula dikembangkan ke arah peningkatan profesional prajurit dan subjek hukum melalui upaya edukasi. Esensi operasi ini adalah proses berkelanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI. Hal ini harus diwujudkan, baik perorangan maupun kesatuan, sesuai dengan tema operasi Gaktib tahun 2019 “Dengan Operasi Gaktib TA 2019, Polisi Militer berkomitmen meningkatkan Disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit, dalam mendukung Tupok TNI guna mewujudkan bersama rakyat TNI kuat,” kata Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny D Tuejeh.
Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny D Tuejeh berharap, pemahaman dan kepatuhan atas hukum serta aturan yang berlaku, laksanakan sinergi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder lainnya. Pegang teguh komitmen netralitas TNI sehingga pesta demokrasi berjalan dengan aman, lancar, damai dan sukses. Sikapi secara cerdas setiap perkembangan yang ada, termasuk hoaks, upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial dan cyber. Para komandan satuan memberikan dukungan penuh demi suksesnya penyelengaraan operasi ini. Pelihara dan tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat agar terwujud Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkedaulatan.
Untuk informasi, pada Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer ini dihadiri oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs H Ria Norsan MM MH, Danlanud Supadio, Danlanal XII/Pontianak, Komandan Korem 121/Abw, Staf Ahli Pangdam XII/Tanjungpura, para Asisten Kasdam XII/Tanjungpura, Para Kabalakdam XII/Tanjungpura, Komandan Brigif 19/Kh, para Kapolres se-Kalimantan Barat, Kajari Kalbar, Kadishub Provinsi Kalbar, Kepala Satpol PP Provinsi Kalbar, Kepala BNN Provinsi Kalbar dan Muspida Pontianak.
(pur)
