Rp370 Juta untuk Kelurahan Muba, Sekda Minta Kuatkan Berdayakan Rakyat
Sabtu, 26 Januari 2019 - 10:09 WIB
Rp370 Juta untuk Kelurahan Muba, Sekda Minta Kuatkan Berdayakan Rakyat
A
A
A
SEKAYU - Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 129/2018 Tentang Rincian APBN TA 2019, di mana beberapa dana bagi hasil dan transfer yang belum dimasukkan/dianggarkan dalam Perda APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2019 harus segera dilaksanakan sebelum Perubahan APBD TA 2019.
"Kebijakan-kebijakan pusat yang harus dilaksanakan daerah di tahun berjalan solusinya adalah dengan Revisi Perbup yang nantinya akan dimasukkan di APBD-P. Contohnya hari ini, walaupun telah disetujui oleh gubernur dan dalam bentuk DPA kita bisa melakukan perubahan," ujar Sekretaris Daerah Muba Apriyadi saat memimpin Rapat Pembahasan Persiapan Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati No 118 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekate, Jumat (25/01/2019).
Dalam rapat tersebut dibahas Dana Alokasi Umum (Dana Kelurahan), Dana Alokasi Khusus serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (Dana Intensif Daerah dan Dana Desa).
Sekda menekankan, dana kelurahan hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. "Saya minta percepat proses musyawarah pembangunan kelurahan dan pada Pos Pemberdayaan Masyarakat, porsinya disesuaikan dan sasarannya fokuskan pada penanggulangan kemiskinan", pintanya
Sementara itu Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto SE MM menjelaskan perubahan Peraturan Bupati No 118 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 ini atas dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian APBN TA 2019, Permendagri nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Daerah dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019.
Dia menjelaskan, untuk masing-masing 13 Kelurahan 6 wilayah kecamatan dalam wilayah Musi Banyuasin mendapatkan Rp370 juta per kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Muba Richard Cahyadi menambahkan, dalam dana kelurahan tersebut hanya ada 2 porsi pembangunan sarpras sekitar 60% dan 40% pemberdayaan masyarakat sehingga dapat membantu pengurangan angka kemiskinan di setiap kelurahan dan sudah harus tertuang dalam RKA kecamatan tahun 2019.
"Kebijakan-kebijakan pusat yang harus dilaksanakan daerah di tahun berjalan solusinya adalah dengan Revisi Perbup yang nantinya akan dimasukkan di APBD-P. Contohnya hari ini, walaupun telah disetujui oleh gubernur dan dalam bentuk DPA kita bisa melakukan perubahan," ujar Sekretaris Daerah Muba Apriyadi saat memimpin Rapat Pembahasan Persiapan Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati No 118 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekate, Jumat (25/01/2019).
Dalam rapat tersebut dibahas Dana Alokasi Umum (Dana Kelurahan), Dana Alokasi Khusus serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (Dana Intensif Daerah dan Dana Desa).
Sekda menekankan, dana kelurahan hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. "Saya minta percepat proses musyawarah pembangunan kelurahan dan pada Pos Pemberdayaan Masyarakat, porsinya disesuaikan dan sasarannya fokuskan pada penanggulangan kemiskinan", pintanya
Sementara itu Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto SE MM menjelaskan perubahan Peraturan Bupati No 118 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 ini atas dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian APBN TA 2019, Permendagri nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Daerah dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019.
Dia menjelaskan, untuk masing-masing 13 Kelurahan 6 wilayah kecamatan dalam wilayah Musi Banyuasin mendapatkan Rp370 juta per kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Muba Richard Cahyadi menambahkan, dalam dana kelurahan tersebut hanya ada 2 porsi pembangunan sarpras sekitar 60% dan 40% pemberdayaan masyarakat sehingga dapat membantu pengurangan angka kemiskinan di setiap kelurahan dan sudah harus tertuang dalam RKA kecamatan tahun 2019.
(akn)
