Siap Kelola Transportasi Jabodetabek, Anies Akan Menata DKI Dulu
Kamis, 10 Januari 2019 - 01:07 WIB
Siap Kelola Transportasi Jabodetabek, Anies Akan Menata DKI Dulu
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta siap menjadi leading sektor menata transportasi di Jakarta dan sekitarnya. Pembenahan transportasi massal di dalam dilakukan terlebih dahulu sebelum menambah jangkauan ke luar.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, sesuai arahan presiden Joko Widodo (Jokowi), pengelolaan transportasi di Jakarta dan sekitarnya harus dibuat sederhana.
Dimana, perencanaan transportasi dan kawasan diintegrasikan menjadi satu. Jokowi, kata dia, mempertanyakan siap atau tidak DKI memegang kendali pengelolaan transportasi tersebut.
"Secara prinsip DKI siap. Kemarin arahnya akan memulai dengan penataan di dalam wilayah DKI. Kemudian baru nanti ke keluar dan arahnya menambah jangkauan kendaraan umum massal," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Anies menjelaskan, salah satu masalah yang dihadapi di Jakarta adalah transportasinya direncanakan sendiri, kawasannya direncanakan sendiri. Untuk itulah mengapa dibicarakan tentang digabung jadi satu supaya perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan
Kewenangan mengatur kawasan, lanjut Anies adalah Pemprov DKI. Artinya, apabila pengaturan transportasi umum massal menjadi satu dengan pengaturan kawasan, akan sangat memudahkan.
Kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek pertahun, kata Anies bukan Rp 65 Triliun, melainkan Rp 100 Triliun. Menurutnya, angka tersebut menunjukan bahwa betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta apabila kewenangannya tersebar.
Anies menyatakan akan mencoba mengembangkannya seperti membangun banyak lahan parkir yang tidak hanya di DKI, tetapi juga diluar Jakarta. Dia pun telah meminta pemerintah daerah mitra untuk mengusulkan kajian lokasi pembangunan lahan parkir.
Selain itu, Anies juga telah meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) MRT dan PT TransJakarta menyusun rencana pengintegrasian dan perluasan jangkauan. Sebab, saat ini baru sekitar 20 persen lebih warga DKI dan wilayahnya menggunakan angkutan umum.
"Dari situ kemudian kita bisa melakukan penambahan armada dan lain-lain. Tapi yang tidak kalah penting adalah mengintegrasikan juga dengan kereta api, nah ini yang masih dalam fase pembicaraan," ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, sesuai arahan presiden Joko Widodo (Jokowi), pengelolaan transportasi di Jakarta dan sekitarnya harus dibuat sederhana.
Dimana, perencanaan transportasi dan kawasan diintegrasikan menjadi satu. Jokowi, kata dia, mempertanyakan siap atau tidak DKI memegang kendali pengelolaan transportasi tersebut.
"Secara prinsip DKI siap. Kemarin arahnya akan memulai dengan penataan di dalam wilayah DKI. Kemudian baru nanti ke keluar dan arahnya menambah jangkauan kendaraan umum massal," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Anies menjelaskan, salah satu masalah yang dihadapi di Jakarta adalah transportasinya direncanakan sendiri, kawasannya direncanakan sendiri. Untuk itulah mengapa dibicarakan tentang digabung jadi satu supaya perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan
Kewenangan mengatur kawasan, lanjut Anies adalah Pemprov DKI. Artinya, apabila pengaturan transportasi umum massal menjadi satu dengan pengaturan kawasan, akan sangat memudahkan.
Kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek pertahun, kata Anies bukan Rp 65 Triliun, melainkan Rp 100 Triliun. Menurutnya, angka tersebut menunjukan bahwa betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta apabila kewenangannya tersebar.
Anies menyatakan akan mencoba mengembangkannya seperti membangun banyak lahan parkir yang tidak hanya di DKI, tetapi juga diluar Jakarta. Dia pun telah meminta pemerintah daerah mitra untuk mengusulkan kajian lokasi pembangunan lahan parkir.
Selain itu, Anies juga telah meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) MRT dan PT TransJakarta menyusun rencana pengintegrasian dan perluasan jangkauan. Sebab, saat ini baru sekitar 20 persen lebih warga DKI dan wilayahnya menggunakan angkutan umum.
"Dari situ kemudian kita bisa melakukan penambahan armada dan lain-lain. Tapi yang tidak kalah penting adalah mengintegrasikan juga dengan kereta api, nah ini yang masih dalam fase pembicaraan," ungkapnya.
(ysw)
