Tahun Ini, Pemkab Bekasi Proyeksikan Penerimaan Pajak Capai Rp2,5 T
Selasa, 08 Januari 2019 - 23:04 WIB
Tahun Ini, Pemkab Bekasi Proyeksikan Penerimaan Pajak Capai Rp2,5 T
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi memproyeksikan penerimaan pajak ditahun 2019 bisa mencapai Rp2,5 triliun. Pemkab Bekasi optimis target itu bisa terpenuhi karena perolehan pajak tahun lalu menembus angka sebesar Rp2 triliun atau meningkat 25 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun.
”Proyeksi ditahun ini bisa melebih tahun lalu, kami targetkan melebih angka Rp2 triliun. Karena potensinya sangat banyak,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Juhandi, Selasa (8/1/2019).Menurutnya, over target ditahun 2018 berdasarkan dari hasil penarikan pajak periode 1 Januari hingga pertengahan Desember 2018.
Juhandi menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diperoleh dari 11 sektor pajak daerah di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB), Penerangan Jalan Umum (PJU), Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, dan pajak Air Tanah.
”Juga pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet,” katanya. Pada tahun 2018, pajak BPHTB menjadi penyumbang pajak terbesar dengan nilai mencapai Rp760 Miliar, disusul PBB dengan raihan Rp 360 Miliar, serta PJU sebesar Rp 330 Miliar. Sedang penyumbang pajak terkecil yakni sarang burung walet nilainya Rp700 juta.
Juhandi mengaku, pada tahun ini pemerintah menambah perolehan PAD dari sektor pajak dengan membuka potensi penarikan pajak dari sektor lain salah satunya usaha katering yang tahun depan mulai ditarik pajaknya.”Potensi sangat besar, makanya kita terus gali supaya mendongkrak PAD,” tegasnya.
Sementara Kabupaten Bekasi menargetkan penerimaan retribusi menara Base Transceiver Station (BTS) diwilayahnya mencapai Rp 1 miliar. Sebab, besaran retribus yang ditetapkan satu menara BTS sebesar Rp 1,4 juta. Apalagi, di Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 700 lebih menara yang berdiri.
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Bekasi Beni Saputra mengatakan, pada tahun ini pemerintah akan memperoleh retribusi sebesar itu berdasarkan hasil revisi Perda Nomor 9 Tahun 2013.”Sosialisasi sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu, tahun ini sudah diterapkan,” katanya.
Menurutnya, penarikan retribusi menara BTS sedianya dilakukan sejak beberapa tahun lalu namun karena Perda tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pendapatan dari menara BTS belum bisa dipungut. Perda itu kemudian direvisi sesuai dengan pedoman dari Kementerian Keuangan.
”Dengan adanya revisi Perda ini akan memaksimalkan pendapatan daerah dari menara BTS,” ungkapnya. Berdasarkan pemetaan lembaganya dilapangan, hingga saat ini masih banyak sejumlah menara BTS di wilayahnya yang belum selesai mengurus perizinan. Untuk itu, ditahun ini semua menara BTS itu akan ditertibkan.
”Proyeksi ditahun ini bisa melebih tahun lalu, kami targetkan melebih angka Rp2 triliun. Karena potensinya sangat banyak,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Juhandi, Selasa (8/1/2019).Menurutnya, over target ditahun 2018 berdasarkan dari hasil penarikan pajak periode 1 Januari hingga pertengahan Desember 2018.
Juhandi menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diperoleh dari 11 sektor pajak daerah di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB), Penerangan Jalan Umum (PJU), Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, dan pajak Air Tanah.
”Juga pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet,” katanya. Pada tahun 2018, pajak BPHTB menjadi penyumbang pajak terbesar dengan nilai mencapai Rp760 Miliar, disusul PBB dengan raihan Rp 360 Miliar, serta PJU sebesar Rp 330 Miliar. Sedang penyumbang pajak terkecil yakni sarang burung walet nilainya Rp700 juta.
Juhandi mengaku, pada tahun ini pemerintah menambah perolehan PAD dari sektor pajak dengan membuka potensi penarikan pajak dari sektor lain salah satunya usaha katering yang tahun depan mulai ditarik pajaknya.”Potensi sangat besar, makanya kita terus gali supaya mendongkrak PAD,” tegasnya.
Sementara Kabupaten Bekasi menargetkan penerimaan retribusi menara Base Transceiver Station (BTS) diwilayahnya mencapai Rp 1 miliar. Sebab, besaran retribus yang ditetapkan satu menara BTS sebesar Rp 1,4 juta. Apalagi, di Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 700 lebih menara yang berdiri.
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Bekasi Beni Saputra mengatakan, pada tahun ini pemerintah akan memperoleh retribusi sebesar itu berdasarkan hasil revisi Perda Nomor 9 Tahun 2013.”Sosialisasi sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu, tahun ini sudah diterapkan,” katanya.
Menurutnya, penarikan retribusi menara BTS sedianya dilakukan sejak beberapa tahun lalu namun karena Perda tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pendapatan dari menara BTS belum bisa dipungut. Perda itu kemudian direvisi sesuai dengan pedoman dari Kementerian Keuangan.
”Dengan adanya revisi Perda ini akan memaksimalkan pendapatan daerah dari menara BTS,” ungkapnya. Berdasarkan pemetaan lembaganya dilapangan, hingga saat ini masih banyak sejumlah menara BTS di wilayahnya yang belum selesai mengurus perizinan. Untuk itu, ditahun ini semua menara BTS itu akan ditertibkan.
(ysw)
