Surplus Beras Belum Berkontribusi pada Kesejahteraan Petani
Jum'at, 14 Desember 2018 - 09:00 WIB
Surplus Beras Belum Berkontribusi pada Kesejahteraan Petani
A
A
A
JAKARTA - Upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi beras belum berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani. Meskipun saat ini secara agregat terjadi peningkatan produksi beras nasional, tapi kesejahteraan petani masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Pada 2018, Kementerian Pertanian memperkirakan produksi gabah mencapai 80 juta ton gabah atau setara 46,5 juta ton beras. Dengan perhitungan ini maka diperkirakan terjadi surplus sebesar 13,03 juta ton. Pada sisi lain, perbaikan taraf kesejahteraan petani masih belum optimal. Pendapatan petani padi yang mencapai 17 juta keluarga masih relatif kecil.
Kebijakan tentang HPP yang belum berubah, ditambah kebijakan HET yang digulirkan pemerintah justru belum membawa dampak positif secara kuat bagi petani di mana fluktuasi harga terus terjadi. Upaya perlindungan oleh pemerintah belum juga optimal dampaknya.
"Esensi dari kedaulatan pangan adalah kedaulatan petani. Seharusnya tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi namun juga pada perbaikan kesejahteraan pelaku usahanya. Menjadi aneh jika kemudian produksi meningkat tapi kehidupan petani tak berubah," ujar Said Abdullah, koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), di Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Dia mengatakan salah satu instrumen penting yang perlu dibenahi untuk mendorong perbaikan pendapatan petani pada adalah rantai nilai yang adil. Dengan rantai nilai yang adil maka petani bisa mendapatkan harga yang pantas. "Adanya keuntungan dan insentif yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis padi dan beras. Oleh karenanya pemerintah harus hadir mendorong hal ini terwujud," katanya.
Sementara itu, Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) menyampaikan bahwa perlindungan terhadap keluarga petani padi skala kecil wajib dilakukan. Keluarga petani padi skala kecil menjadi tulang punggung pencapaian kedaulatan pangan dan produksi beras nasional.
"Petani harus diberikan dukungan sehingga mampu memperbaiki kehidupannya. Jika petani sejahtera, tak hanya kedaulatan pangan tercapai namun juga proses pengentasan kemiskinan di pedesaan akan terjadi," katanya.
Pentingnya keberpihakan pada petani padi skala kecil dan penataan rantai nilai sejalan dengan hasil kajian KRKP tentang peta hubungan pelaku rantai nilai beras nasional 2018. Instrumen kebijakan yang ada belum cukup memberikan perlindungan bagi petani. Ambil contoh, harga HET beras yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan yang justru menimbulkan dampak kurang baik bagi petani.
"Dengan adanya kebijakan ini petani skala kecil, jadi pelaku usaha menerima keuntungan yang semakin kecil. Hal ini karena adanya tekanan dari pelaku rantai di atasnya. Terlebih kebijakan ini tidak diimbangi dengan perubahan kebijakan HPP yang tidak berubah sejak 2015," katanya.
Pada 2018, Kementerian Pertanian memperkirakan produksi gabah mencapai 80 juta ton gabah atau setara 46,5 juta ton beras. Dengan perhitungan ini maka diperkirakan terjadi surplus sebesar 13,03 juta ton. Pada sisi lain, perbaikan taraf kesejahteraan petani masih belum optimal. Pendapatan petani padi yang mencapai 17 juta keluarga masih relatif kecil.
Kebijakan tentang HPP yang belum berubah, ditambah kebijakan HET yang digulirkan pemerintah justru belum membawa dampak positif secara kuat bagi petani di mana fluktuasi harga terus terjadi. Upaya perlindungan oleh pemerintah belum juga optimal dampaknya.
"Esensi dari kedaulatan pangan adalah kedaulatan petani. Seharusnya tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi namun juga pada perbaikan kesejahteraan pelaku usahanya. Menjadi aneh jika kemudian produksi meningkat tapi kehidupan petani tak berubah," ujar Said Abdullah, koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), di Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Dia mengatakan salah satu instrumen penting yang perlu dibenahi untuk mendorong perbaikan pendapatan petani pada adalah rantai nilai yang adil. Dengan rantai nilai yang adil maka petani bisa mendapatkan harga yang pantas. "Adanya keuntungan dan insentif yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis padi dan beras. Oleh karenanya pemerintah harus hadir mendorong hal ini terwujud," katanya.
Sementara itu, Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) menyampaikan bahwa perlindungan terhadap keluarga petani padi skala kecil wajib dilakukan. Keluarga petani padi skala kecil menjadi tulang punggung pencapaian kedaulatan pangan dan produksi beras nasional.
"Petani harus diberikan dukungan sehingga mampu memperbaiki kehidupannya. Jika petani sejahtera, tak hanya kedaulatan pangan tercapai namun juga proses pengentasan kemiskinan di pedesaan akan terjadi," katanya.
Pentingnya keberpihakan pada petani padi skala kecil dan penataan rantai nilai sejalan dengan hasil kajian KRKP tentang peta hubungan pelaku rantai nilai beras nasional 2018. Instrumen kebijakan yang ada belum cukup memberikan perlindungan bagi petani. Ambil contoh, harga HET beras yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan yang justru menimbulkan dampak kurang baik bagi petani.
"Dengan adanya kebijakan ini petani skala kecil, jadi pelaku usaha menerima keuntungan yang semakin kecil. Hal ini karena adanya tekanan dari pelaku rantai di atasnya. Terlebih kebijakan ini tidak diimbangi dengan perubahan kebijakan HPP yang tidak berubah sejak 2015," katanya.
(amm)
