Rekrutan CPNS Minim, Jateng Tetap Andalkan Guru Tidak Tetap

SEMARANG - Guru Tidak Tetap (GTT) masih diandalkan menggantikan guru pegawai negeri sipil (PNS) yang banyak memasuki masa pensiun. Hal itu dikarenakan minimnya jumlah pelamar yang lolos tes CPNS formasi guru SMA/SMK.

Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Jateng), Hari Muryanto, menyebutkan, berdasar perbandingan GTT dan guru PNS, jumlahnya hampir sepertiganya, bahkan lebih. Guru PNS di SMA hanya berjumlah 13.700 orang, sedangkan jumlah GTT mencapai 4.182 orang.

Kemudian, guru PNS di SMK berjumlah 10.683 orang dan guru GTT mencapai 5.760 orang. Sementara di SLB, jumlah guru PNS 1.483 orang dan GTT 421 orang. Tiga jenjang pendidikan tersebut sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi kewenangan Pemprov Jateng.

“Tahun ini ada formasi CPNS (guru), namun yang lolos passing grade sedikit. Misalnya dapat tambahan guru, tapi akan ada yang pensiun 700 orang guru. Kami juga peroleh informasi jika guru SD mencapai 800 orang yang pensiun per bulannya,” ujar Heri Muryanto saat berbicara dalam Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Tantangan Pendidik di Era Milenial di Lobby Gets Hotel Semarang, Selasa (27/11/2018).

Kata dia, Pemprov Jateng berupaya meningkatkan kualitas GTT, salah satunya dengan cara memberikan gaji standar UMK+10% bagi yang memenuhi syarat jam mengajar. Namun, dilihat dari keseluruhan guru yang mengajar, belum semuanya sesuai kualifikasi.

Dia merinci apabila dirata-ratakan berkisar 75% guru yang berpendidikan S1, sisanya masih lulusan D2 atau D3 dan bahkan SPG (Sekolah Pendidikan Guru). “Saat ini, guru yang berpendidikan S1 di SMA 86,15%, di SMK 70,24% dan di SLB 77,03%.,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menegaskan bahwa guru tidak boleh hanya sebagai pengajar, namun juga pendidik. “Guru harus memberikan materi pelajaran dan juga pendidikan budi pekerti. Sehingga anak tak hanya pintar soal kognitif tapi juga memiliki tata krama dan sopan santun,” tegasnya.

Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus mendorong kesejahteraan guru. Menurut Wakil Sekretaris PGRI Jateng, Maryanto, hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya profesionalisme guru. “Ya idealnya gaji GTT dua kali lipat UMK. Karena tuntutan GTT tinggi, harus S1,” ungkap Maryanto.