Pemprov Sumsel Tuding Proyek LRT Penyebab Palembang Banjir

PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menilai banjir yang terjadi di sebagian besar Kota Palembang beberapa hari terakhir ini disebabkan rusak dan hilangnya box culvert.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Darma Budi menilai, rusak dan hilangnya beberapa box culvert tersebut disebabkan adanya proyek pembangunan pondasi tiang Light Rail Transit (LRT) yang dilakukan PT Waskita Karya selaku pelaksana konstruksi.

"Ada beberapa titik yang menurut kami merupakan tanggung jawab PT Waskita Karya. Seperti box culvert di Jalan Kapten A Rivai yang tadinya ada box culvert dari Gedung Keuangan Negara menyeberang ke BRI ternyata sekarang rusak. Kemudian box culvert di depan Pengadilan Negeri yang menuju di samping Dishub Sumsel dan ada dua titik lagi box culvert di Jalan Angkatan 45 dalam kondisi hilang," ungkap Dharma Budi usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (14/11/2018).

Dharma Budi juga menilai, sudah keharusan bagi PT Waskita Karya untuk ikut bertanggung jawab atas banjir yang melanda Kota Palembang akhir-akhir ini. Apalagi dulunya sebelum pembangunan LRT dimulai terdapat kesepakatan bahwa seluruh konstruksi jalan akan dikembalikan seperti semula, termasuk box culvert.

"Ada 5 titik box culvert yang hilang karena pembangunan pondasi LRT, yakni di Jalan Kapten A Rivai 2 titik, di Jalan Angkatan 45 juga 2 titik dan 1 titik di daerah Rukan Tengkuruk Permai yang dinilai riskan," terangnya.

Untuk box culvert di Rukan Tengkuruk Permai, lanjut Dharma, sesuai kesepakatan akan dikerjakan oleh Dinas PU Kota Palembang, sehingga nantinya seluruh air yang tergenang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman akan cepat turun dan mengalir ke sungai Musi melalui box culvert tersebut.

"Box culvert yang rusak dan hilang akan diganti dengan kapasitas yang lebih besar. Sementara untuk pompa air akan kita siapkan 3 atau 4 unit. Jadi intinya Gubernur akan memberikan bantuan pada Pemkot Palembang untuk mengatasi banjir ini," jelasnya.

Setelah melaksanakan rapat bersama instansi terkait untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut, sambung Dharma, bersama Balai Besar PJN Wilayah V Sumatera, Dinas PU Bina Marga Kota Palembang, Dinas Perhubungan Palembang, Dinas PUBM Sumsel telah didapati kesepakatan.

"Kesepakatannya yakni kerja sama dalam menanggulangi masalah banjir ini, setiap instansi berkerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya," lanjutnya.

Selain itu juga telah disimpulkan terdapat tiga titik yang menjadi permasalahan dan daerah rawan banjir di wilayah Kota Palembang, yakni di Jalan Kolonel H Burlian tepatnya di depan loket Lorena, Darma Agung dan di Kawasan Hutan Wisata Punti Kayu.

Selain Pemprov Sumsel, pihak Pemkot Palembang diminta untuk melaksanakan normalisasi terhadap seluruh saluran-saluran yang dinilai membuat banjir, seperti di Flyover simpang Polda, kawasan Sekip di Jalan Rawa Jaya, Gersik, dan Kapten A Rivai.

Untuk box culvert yang berada di bawah Flyover simpang Polda akan dianggarkan di tahun 2019. Pemprov Sumsel juga berkomitmen akan mencoba melaksanakan kegiatan box culvert di bawah Flyover simpang Polda."Kemudian akan melaksanakan pembongkaran atau mengganti saluran di sepanjang Jalan Kapten A Rivai mulai dari simpang RS Charitas sampai dengan Rukan Taman Mandiri, dan itu mungkin akan dibebankan kepada Dinas PSDA Sumsel atau di PUBM Sumsel," tambahnya.