Jokowi: Tak Senang Terima Sertifikat Tunjuk Jari, Saya Kasih Sepeda
Jum'at, 09 November 2018 - 21:35 WIB
Jokowi: Tak Senang Terima Sertifikat Tunjuk Jari, Saya Kasih Sepeda
A
A
A
TEGAL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu memiliki cara menarik perhatian masyarakat dalam setiap kunjungan kerjanya. Tak terkecuali saat menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
"Sing mboten seneng, mboten remen sertifikat sinten (siapa yang tidak senang menerima sertifikat)? Tunjuk jari, maju. Saya kasih sepeda," kata Presiden Jokowi di sela pembagian sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Slawi Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).
Jokowi mengatakan, sertifikat merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki warga. Jokowi mengaku kerap menerima laporan tentang sengketa lahan ketika berkunjung ke daerah-daerah. Seringkali masyarakat menjadi pihak yang lemah apalagi bila tidak memiliki bukti berupa sertifikat tanah.
"Setiap saya datang ke desa, kampung di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, sering dengar sengketa tanah, sengketa lahan, antara tetangga dengan tetangga, antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN," tuturnya.
"Rakyat sering kalah karena apa? Karena enggak yang namanya sertifikat. Kita tahu sertifikat adalah bukti tanda bukti hukum atas tanah yang kita miliki. Bapak/Ibu punya tanah tapi enggak ada sertifikat, begitu sengketa masuk pengadilan bisa kalah. Tapi kalau sudah pegang sertifikat tanda bukti hak atas tanah enak banget, enggak ada yang berani," ujarnya.
"Kalau sengketa tanah, sengketa lahan, sudah banyak yang nangis-nangis ke saya. Tapi saya enggak bisa apa-apa, apalagi sudah masuk pengadilan, enggak bisa namanya presiden intervensi," katanya.
Menurut presiden, di Indonesia masih ada sekira 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Karena itu, potensi sengketa sangat terbuka lebar. Untuk itu, pemerintah terus bekerja keras untuk membuat sertifikat pada lahan-lahan tersebut.
"Saya telah perintahkan mulai tahun lalu pada Menteri BPN, biasanya setahun itu hanya 500.000 sertifikat, tahun kemarin saya sudah perintahkan harus keluar 5 juta sertifikat. Target saya 7 juta sertifikat harus keluar dari Kantor BPN tahun depan tahun. Targetnya 9 juta sertifikat harus keluar tiap tahun," katanya.
"Sing mboten seneng, mboten remen sertifikat sinten (siapa yang tidak senang menerima sertifikat)? Tunjuk jari, maju. Saya kasih sepeda," kata Presiden Jokowi di sela pembagian sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Slawi Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).
Jokowi mengatakan, sertifikat merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki warga. Jokowi mengaku kerap menerima laporan tentang sengketa lahan ketika berkunjung ke daerah-daerah. Seringkali masyarakat menjadi pihak yang lemah apalagi bila tidak memiliki bukti berupa sertifikat tanah.
"Setiap saya datang ke desa, kampung di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, sering dengar sengketa tanah, sengketa lahan, antara tetangga dengan tetangga, antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN," tuturnya.
"Rakyat sering kalah karena apa? Karena enggak yang namanya sertifikat. Kita tahu sertifikat adalah bukti tanda bukti hukum atas tanah yang kita miliki. Bapak/Ibu punya tanah tapi enggak ada sertifikat, begitu sengketa masuk pengadilan bisa kalah. Tapi kalau sudah pegang sertifikat tanda bukti hak atas tanah enak banget, enggak ada yang berani," ujarnya.
"Kalau sengketa tanah, sengketa lahan, sudah banyak yang nangis-nangis ke saya. Tapi saya enggak bisa apa-apa, apalagi sudah masuk pengadilan, enggak bisa namanya presiden intervensi," katanya.
Menurut presiden, di Indonesia masih ada sekira 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Karena itu, potensi sengketa sangat terbuka lebar. Untuk itu, pemerintah terus bekerja keras untuk membuat sertifikat pada lahan-lahan tersebut.
"Saya telah perintahkan mulai tahun lalu pada Menteri BPN, biasanya setahun itu hanya 500.000 sertifikat, tahun kemarin saya sudah perintahkan harus keluar 5 juta sertifikat. Target saya 7 juta sertifikat harus keluar dari Kantor BPN tahun depan tahun. Targetnya 9 juta sertifikat harus keluar tiap tahun," katanya.
(amm)
