Kurang Dukungan, Pengoperasian Angkot Modern Belum Efektif Atasi Macet
Rabu, 31 Oktober 2018 - 05:24 WIB
Kurang Dukungan, Pengoperasian Angkot Modern Belum Efektif Atasi Macet
A
A
A
BOGOR - Minimnya sosialiasi dan dukungan penuh dari Pemkot Bogor membuat pengoperasian angkot modern sebanyak tiga unit di trayek atau rute Trans Pakuan Koridor (TPK) 4 (Ciawi-Ciparigi) sejak dua hari terakhir kurang efektif mengurangi kemacetan maupun mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Berdasarkan pantauan, terlihat angkot modern yang dilengkapi fasilitas AC dan WiFi itu masih kurang diminati masyarakat.
Namun dibeberapa titik seperti Sukasari dan Warung Jambu, angkot tersebut terlihat penuh."Kita belum tahu, tapi saya suka karena tarifnya murah dan nyaman ada AC-nya," ujar Risma (40), warga Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa, 30 Oktober 2018 kemarin.
Hal senada diungkapkan Siti Maryam (25), warga Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor. Menurutnya, keberadaan transportasi publik yang nyaman sejenis angkot modern sangat dibutuhkan, tapi kalau jumlahnya hanya tiga unit sangat tak efektif.
"Enggak akan efektif mengalihkan pengguna kendaraan pribadi kalau jumlahnya hanya sedikit, terus masih banyak juga masyarakat yang belum tahu. Secara keseluruhan saya sangat mendukung di Kota Bogor ini ada transportasi publik yang nyaman," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Jimmy Hutapea berharap dengan dioperasikannya angkot modern di hari kedua ini dapat berjalan sesuai harapan yakni mewujudkan pengembangan angkutan massal."Meski jumlahnya masih sedikit, saya berharap ada peningkatan jumlah penumpang, sehingga kedepannya bukan hanya TPK 4 yang kita kembangkan, ada koridor-koridor lain, dapat digunakan untuk angkutan massal ini," jelasnya.
Jimmy berdalih alasan belum mengimplementasikan amanat Perda tentang Penyelenggaran Transportasi Massal dalam rangka mengatasi kemacetan di Kota Bogor menggunakan konversi 3:1 lantaran ketidaksiapan bus milik Perusahaan Daerah Jasa Transportas (PDJT) selaku BUMD yang memiliki bus Trans Pakuan. "Maka dari itu bagi kita siapa yang siap silahkan jalan, angkot modern ini kan konversi 3:2 (angkot konvensional diganti angkot modern), tapi kalau untuk konversi 3:1 (tiga angkot konvensional diganti satu bus Trans Pakuan ini masih butuh waktu agak lama," ujarnya.
Saat ditanya alasan Pemkot dalam hal ini Dishub Kota Bogor kurang mendukung penuh pengoperasian angkot modern, menurutnya karena dari 30 angkot modern yang dikelola Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) hanya 11 memiliki izin."Sedangkan yang sudah lengkap dan layak operasi baru tiga. Alasan finansial lah yang membuat Kodjari baru mengoperasikan tiga unit angkot modern, kalau soal dukungan, saya kira semua pihak dalam setiap pertemuan atau technical meeting sebelum pengoperasian angkot, mendukung kok," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia alasan baru tiga unit, juga karena permodalan untuk mengoperasikan satu unit angkot itu membutuhkan ratusan juta. "Membutuhkan anggaran besar juga. Secara faktual mobilnya baru ada sebelas tapi yang baru beroperasinya tiga di TPK 4," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Kodjari, Dewi Jani Tjandera mengatakan, ketidakjelasan dukungan dari Pemkot dan semua pihak itulah yang membuat pihaknya enggan mengambil risiko dengan mengoperasikan seluruh angkot modern. "Dua hari setelah beroperasi ini banyak yang harus dievaluasi. Di antaranya tempat perhentian di perbatasan Kota dan Kabupaten Bogor. Kalau masih sedikit armadanya masih bisa tapi kalau semuanya, 120 armada itu (beroperasi) tidak mungkin cukup," katanya.
Kendala lainnya ialah jalan memutar yang masih melalui jalan menuju pintu Tol Ciawi, tidak bisa secara langsung dari ujung Jalan Tajur. Menurutnya, hal itu bisa menghambat kelancaran angkot modern saat terjadi kepadatan kendaraan di perempatan Ciawi. "Kebetulan tidak terlalu macet hari ini. Saya hitung belok ke kiri putar ke lampu merah itu 7-8 menit," katanya.
Namun dibeberapa titik seperti Sukasari dan Warung Jambu, angkot tersebut terlihat penuh."Kita belum tahu, tapi saya suka karena tarifnya murah dan nyaman ada AC-nya," ujar Risma (40), warga Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa, 30 Oktober 2018 kemarin.
Hal senada diungkapkan Siti Maryam (25), warga Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor. Menurutnya, keberadaan transportasi publik yang nyaman sejenis angkot modern sangat dibutuhkan, tapi kalau jumlahnya hanya tiga unit sangat tak efektif.
"Enggak akan efektif mengalihkan pengguna kendaraan pribadi kalau jumlahnya hanya sedikit, terus masih banyak juga masyarakat yang belum tahu. Secara keseluruhan saya sangat mendukung di Kota Bogor ini ada transportasi publik yang nyaman," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Jimmy Hutapea berharap dengan dioperasikannya angkot modern di hari kedua ini dapat berjalan sesuai harapan yakni mewujudkan pengembangan angkutan massal."Meski jumlahnya masih sedikit, saya berharap ada peningkatan jumlah penumpang, sehingga kedepannya bukan hanya TPK 4 yang kita kembangkan, ada koridor-koridor lain, dapat digunakan untuk angkutan massal ini," jelasnya.
Jimmy berdalih alasan belum mengimplementasikan amanat Perda tentang Penyelenggaran Transportasi Massal dalam rangka mengatasi kemacetan di Kota Bogor menggunakan konversi 3:1 lantaran ketidaksiapan bus milik Perusahaan Daerah Jasa Transportas (PDJT) selaku BUMD yang memiliki bus Trans Pakuan. "Maka dari itu bagi kita siapa yang siap silahkan jalan, angkot modern ini kan konversi 3:2 (angkot konvensional diganti angkot modern), tapi kalau untuk konversi 3:1 (tiga angkot konvensional diganti satu bus Trans Pakuan ini masih butuh waktu agak lama," ujarnya.
Saat ditanya alasan Pemkot dalam hal ini Dishub Kota Bogor kurang mendukung penuh pengoperasian angkot modern, menurutnya karena dari 30 angkot modern yang dikelola Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) hanya 11 memiliki izin."Sedangkan yang sudah lengkap dan layak operasi baru tiga. Alasan finansial lah yang membuat Kodjari baru mengoperasikan tiga unit angkot modern, kalau soal dukungan, saya kira semua pihak dalam setiap pertemuan atau technical meeting sebelum pengoperasian angkot, mendukung kok," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia alasan baru tiga unit, juga karena permodalan untuk mengoperasikan satu unit angkot itu membutuhkan ratusan juta. "Membutuhkan anggaran besar juga. Secara faktual mobilnya baru ada sebelas tapi yang baru beroperasinya tiga di TPK 4," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Kodjari, Dewi Jani Tjandera mengatakan, ketidakjelasan dukungan dari Pemkot dan semua pihak itulah yang membuat pihaknya enggan mengambil risiko dengan mengoperasikan seluruh angkot modern. "Dua hari setelah beroperasi ini banyak yang harus dievaluasi. Di antaranya tempat perhentian di perbatasan Kota dan Kabupaten Bogor. Kalau masih sedikit armadanya masih bisa tapi kalau semuanya, 120 armada itu (beroperasi) tidak mungkin cukup," katanya.
Kendala lainnya ialah jalan memutar yang masih melalui jalan menuju pintu Tol Ciawi, tidak bisa secara langsung dari ujung Jalan Tajur. Menurutnya, hal itu bisa menghambat kelancaran angkot modern saat terjadi kepadatan kendaraan di perempatan Ciawi. "Kebetulan tidak terlalu macet hari ini. Saya hitung belok ke kiri putar ke lampu merah itu 7-8 menit," katanya.
(whb)
