DKI Usulkan Dana Hibah untuk Bekasi, Depok dan Tangerang Rp341 Miliar
Rabu, 31 Oktober 2018 - 06:01 WIB
DKI Usulkan Dana Hibah untuk Bekasi, Depok dan Tangerang Rp341 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan dana bantuan untuk empat daerah mitra sebesar Rp341 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2019. Bantuan keuangan tersebut guna mengatasi banjir dan macet.
Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta, Premi Lestari mengatakan, berdasarkan usulan yang masuk, sedikitnya ada empat daerah mitra yang mengusulkan bantuan keuangan. Di antaranya yaitu, Pemerintah Kota Bekasi dari Rp1,09 triliun, baru direkomendasikan sebesar Rp153 miliar; Pemerintah Kota Depok Rp117 miliar baru direkomendasikan Rp38 miliar; Pemerintah Kabupaten Tangerang Rp129 miliar baru direkomendasikan Rp25 Miliar dan Pemerintah Kabupaten Bekasi Rp924 miliar baru direkomendasikan Rp8,4 miliar.
"Rekomendasi sesuai kunjungan ke lapangan pada saat daerah mengusulkan bantuan. Kecuali Bekasi, masih dalam pembahasan," kata Premi di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa, 30 Oktober 2018 kemarin.
Premi menjelaskan, Biro Tapem merupakan SKPD pemberi bantuan keuangan bagi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Menurutnya, bantuan dana Pemerintah Kota Bekasi masih dalam pembahasan lantaran ada kewajiban terhadap Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebesar Rp338 miliar.
Kemudian, lanjut Premi, ada pembangunan dua flyover Cipendawa dan Rawa Panjang yang memang harus diusulkan Bekasi itu flyover jalur lintas truk sampah mengingat sedikitnya ada 1.300 truk sampah per hari dari Jakarta masuk ke Bekasi.
"Sampah per hari kurang lebih 7.000 ton. Sehingga memang flyover Cipendawa dan Rawapanjang yang kontraknya berakhir Desember 2018 harus dilanjutkan. Sebelumnya dua flyover itu juga merupakan anggaran bantuan keuangan DKI," ungkapnya.
Untuk Pemerintah Depok, kata Premi, dari usulan Rp117 miliar, direkoemndasikan Rp38 miliar bertujuan untuk membantu mengurangi banyaknya air yang masuk ke Jakarta dalam rangka mengantisipasi banjir. Termasuk Kabupaten Tangerang yang mengusulkan Rp129 miliar, direkomendasikan Rp25 miliar. "Revitalisasi waduk, sungai dan sebagainya untuk mengurangi air yang masuk ke Jakarta. Kabupaten Bekasi dari Rp924 miliar," ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso akan memastikan terlebih dahulu final bantuan keuangan yang direkomendasikan sebelum membahasnya lebih lanjut. Menurutnya, bantuan keuangan daerah mitra diperlukan untuk membangun Jakarta."Intinya kalau hibah punya kepentingan yang besar kepada masyarakat kita dukung," ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyarankan agar kerjasama Pemprov DKI dengan Pemerintah Kota (Pemkot) atau Kabupaten (Pemkab) mitranya didasari oleh rencana induk Jabodetabekjur. Sehingga, Pemprov DKI dapat memaksa pemerintah mitra daerahnya yang sudah diberi dana hibah untuk ikut membantu menangani persoalan macet, banjir dan sampah. "Ke depan ini juga kesempatan mengembangkan transportasi Jabodetabek dalam satu manajemen," ucapnya.
Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta, Premi Lestari mengatakan, berdasarkan usulan yang masuk, sedikitnya ada empat daerah mitra yang mengusulkan bantuan keuangan. Di antaranya yaitu, Pemerintah Kota Bekasi dari Rp1,09 triliun, baru direkomendasikan sebesar Rp153 miliar; Pemerintah Kota Depok Rp117 miliar baru direkomendasikan Rp38 miliar; Pemerintah Kabupaten Tangerang Rp129 miliar baru direkomendasikan Rp25 Miliar dan Pemerintah Kabupaten Bekasi Rp924 miliar baru direkomendasikan Rp8,4 miliar.
"Rekomendasi sesuai kunjungan ke lapangan pada saat daerah mengusulkan bantuan. Kecuali Bekasi, masih dalam pembahasan," kata Premi di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa, 30 Oktober 2018 kemarin.
Premi menjelaskan, Biro Tapem merupakan SKPD pemberi bantuan keuangan bagi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Menurutnya, bantuan dana Pemerintah Kota Bekasi masih dalam pembahasan lantaran ada kewajiban terhadap Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebesar Rp338 miliar.
Kemudian, lanjut Premi, ada pembangunan dua flyover Cipendawa dan Rawa Panjang yang memang harus diusulkan Bekasi itu flyover jalur lintas truk sampah mengingat sedikitnya ada 1.300 truk sampah per hari dari Jakarta masuk ke Bekasi.
"Sampah per hari kurang lebih 7.000 ton. Sehingga memang flyover Cipendawa dan Rawapanjang yang kontraknya berakhir Desember 2018 harus dilanjutkan. Sebelumnya dua flyover itu juga merupakan anggaran bantuan keuangan DKI," ungkapnya.
Untuk Pemerintah Depok, kata Premi, dari usulan Rp117 miliar, direkoemndasikan Rp38 miliar bertujuan untuk membantu mengurangi banyaknya air yang masuk ke Jakarta dalam rangka mengantisipasi banjir. Termasuk Kabupaten Tangerang yang mengusulkan Rp129 miliar, direkomendasikan Rp25 miliar. "Revitalisasi waduk, sungai dan sebagainya untuk mengurangi air yang masuk ke Jakarta. Kabupaten Bekasi dari Rp924 miliar," ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso akan memastikan terlebih dahulu final bantuan keuangan yang direkomendasikan sebelum membahasnya lebih lanjut. Menurutnya, bantuan keuangan daerah mitra diperlukan untuk membangun Jakarta."Intinya kalau hibah punya kepentingan yang besar kepada masyarakat kita dukung," ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyarankan agar kerjasama Pemprov DKI dengan Pemerintah Kota (Pemkot) atau Kabupaten (Pemkab) mitranya didasari oleh rencana induk Jabodetabekjur. Sehingga, Pemprov DKI dapat memaksa pemerintah mitra daerahnya yang sudah diberi dana hibah untuk ikut membantu menangani persoalan macet, banjir dan sampah. "Ke depan ini juga kesempatan mengembangkan transportasi Jabodetabek dalam satu manajemen," ucapnya.
(whb)
