IPPMI Tak Larang Anggota Berpolitik tapi Jangan Bawa Nama Organisasi

JAKARTA - Pendiri Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) menegaskan tidak ada larangan bagi anggota untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju pada Pilpres 2019. Sebab hal itu merupakan hak politik setiap warga negara.

Hal tersebut disampaikan para pendiri IPPMI menanggapi isu yang menyatakan bahwa IPPMI melarang anggotanya mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.

Salah satu pendiri IPPMI, Brata Santosa Budiar, mengungkapkan, pihaknya tidak pernah melarang anggota untuk menentukan pilihan. Yang dilarang ataupun tidak boleh adalah menggunakan organisasi IPPMI untuk kepentingan politik praktis. Sebab IPPMI bukan organisasi yang berada di bawah partai politik manapun.

"IPPMI tidak melarang anggotanya mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amien maupun pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, karena itu hak politik masing-masing setiap warga negara," ujar Brata dalam keterangan persnya.

Terkait pernyataan Ketum IPPMI Muhammad Rafik yang mendukung Islam Nusantara, Brata menegaskan hal itu adalah sikap pribadi dan tidak mewakili organisasi IPPMI.

Diketahui, sebelumnya beredar informasi dalam berbagai media massa dan media sosial yang menyebut Ketum IPPMI Muhammad Rafik telah meminta maaf kepada Cawapres Nomor Urut 1 Ma’ruf Amin terkait Islam Nusantara.

Brara menjelaskan, IPPMI yang dibentuk pada 7 Juli 2007 adalah bertujuan untuk membangun silahturahmi pemuda pemudi di Minang dan memperjuangkan anak-anak Minang yang ada di Sumatera Barat serta di perantauan.