Gaji Dipangkas, Honorer di Simalungun Demo Bupati dan Dewan
Jum'at, 12 Oktober 2018 - 16:44 WIB
Gaji Dipangkas, Honorer di Simalungun Demo Bupati dan Dewan
A
A
A
SIMALUNGUN - Para tenaga honorer guru dan tenaga medis yang tergabung dalam aliansi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Simalungun kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun, Jumat (12/10/2018) siang.
Pengunjuk rasa bersikukuh pada tuntutannya meminta gajinya tidak diturunkan dari Rp 2 juta menjadi Rp.1 juta.
Salah seorang pengunjuk rasa Ganda Armendo Silalahi dalam orasinya menyesalkan kebijakan Pemkab Simalungun yang menurunkan gaji tenaga honorer,yang dinilai sepihak tanpa musyawarah dengan mereka.
Menurutnya kebijakan yang dilakukan Pemkab Simalungun itu merupakan bentuk penindasan terhadap tenaga honorer. "Pemkab Simalungun semena-mena dengan kebijakan menurunkan gaji tenaga honorer tanpa musyawarah,kami menolak gaji diturunkan dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta," sebut Ganda.
Hampir satu jam pengunjuk rasa melakukan orasi bergantian namun tidak satu pun pejabat Pemkab Simalungun yang menemui dan menampung aspirasi pengunjuk rasa.
Pengunjuk rasa juga mendesak Bupati Simalungun untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honor dan gaji tahun 2016 selama 6 bulan dibayarkan.
Usai dari Kantor Bupati, massa kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD menyampaikan aspirasi yang sama. Namun hingga menjelang sore pengunjuk rasa juga belum diterima anggota DPRD Simungun dan mereka tetap bertahan di luar gedung dewan.
Sebelumnya Sekretaris Forum Guru Honor Kabupaten Simalungun Beni Purba meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa.
"Para guru honor dan tenaga medis hanya minta pemerintah daerah menghargai pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Kabupaten Simalungun dengan tidak menurunkan gaji tenaga honor,yang selama ini juga pas-pasan untuk menghidupi keluarga," pungkasnya.
Pengunjuk rasa bersikukuh pada tuntutannya meminta gajinya tidak diturunkan dari Rp 2 juta menjadi Rp.1 juta.
Salah seorang pengunjuk rasa Ganda Armendo Silalahi dalam orasinya menyesalkan kebijakan Pemkab Simalungun yang menurunkan gaji tenaga honorer,yang dinilai sepihak tanpa musyawarah dengan mereka.
Menurutnya kebijakan yang dilakukan Pemkab Simalungun itu merupakan bentuk penindasan terhadap tenaga honorer. "Pemkab Simalungun semena-mena dengan kebijakan menurunkan gaji tenaga honorer tanpa musyawarah,kami menolak gaji diturunkan dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta," sebut Ganda.
Hampir satu jam pengunjuk rasa melakukan orasi bergantian namun tidak satu pun pejabat Pemkab Simalungun yang menemui dan menampung aspirasi pengunjuk rasa.
Pengunjuk rasa juga mendesak Bupati Simalungun untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honor dan gaji tahun 2016 selama 6 bulan dibayarkan.
Usai dari Kantor Bupati, massa kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD menyampaikan aspirasi yang sama. Namun hingga menjelang sore pengunjuk rasa juga belum diterima anggota DPRD Simungun dan mereka tetap bertahan di luar gedung dewan.
Sebelumnya Sekretaris Forum Guru Honor Kabupaten Simalungun Beni Purba meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa.
"Para guru honor dan tenaga medis hanya minta pemerintah daerah menghargai pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Kabupaten Simalungun dengan tidak menurunkan gaji tenaga honor,yang selama ini juga pas-pasan untuk menghidupi keluarga," pungkasnya.
(nag)
