Bolehkan Becak Beroperasi, Pengamat Sarankan DKI Revisi 3 Regulasi Ini
Jum'at, 12 Oktober 2018 - 11:02 WIB
Bolehkan Becak Beroperasi, Pengamat Sarankan DKI Revisi 3 Regulasi Ini
A
A
A
JAKARTA - Pengamat transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyarankan agar Pemprov DKI merevisi tiga regulasi jika ingin membolehkan becak beroperasi lagi di Jakarta.
Azas mengatakan, soal becak ini sebenarnya bukan hal yang sulit membuka jawaban atas pro dan kontra kembalinya becak ke Jakarta. Namun, ucap Tigor, ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan oleh Pemprov Jakarta.
Pertama, kajian akan kebutuhan becak saat ini untuk Jakarta. Kedua, merevisi Regulasi terkait keberadaan becak di Jakarta.
"Kajian perlu lebih dulu dilakukan agar didapatkan dasar kebutuhan becak di Jakarta seperti apa. Hasil kajian inilah selanjutnya yang digunakan untuk melakukan proses meregulasi becak kembali di Jakarta," kata Tigor saat dihubungi SINDOnews, Jumat (12/10/2018).
Ia menambahkan, saat ini setidaknya ada tiga regulasi yang harus direvisi atau diubah untuk menjadi dasar hukum beroperasinya kembali becak di Jakarta.
Ketiga regulasi itu adalah Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak di Jakarta. Perda No 5 tahun 2014 tentang Transportasi Jakarta yang belum memasukan becak sebagai salah satu alat moda transportasi umum.
Kemudian kebijakan Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta yang belum memasukan becak dalam PTM.
Azas mengatakan, soal becak ini sebenarnya bukan hal yang sulit membuka jawaban atas pro dan kontra kembalinya becak ke Jakarta. Namun, ucap Tigor, ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan oleh Pemprov Jakarta.
Pertama, kajian akan kebutuhan becak saat ini untuk Jakarta. Kedua, merevisi Regulasi terkait keberadaan becak di Jakarta.
"Kajian perlu lebih dulu dilakukan agar didapatkan dasar kebutuhan becak di Jakarta seperti apa. Hasil kajian inilah selanjutnya yang digunakan untuk melakukan proses meregulasi becak kembali di Jakarta," kata Tigor saat dihubungi SINDOnews, Jumat (12/10/2018).
Ia menambahkan, saat ini setidaknya ada tiga regulasi yang harus direvisi atau diubah untuk menjadi dasar hukum beroperasinya kembali becak di Jakarta.
Ketiga regulasi itu adalah Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak di Jakarta. Perda No 5 tahun 2014 tentang Transportasi Jakarta yang belum memasukan becak sebagai salah satu alat moda transportasi umum.
Kemudian kebijakan Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta yang belum memasukan becak dalam PTM.
(ysw)
