Camat Harus Berani Memberi Masukan kepada Kepala Daerah
Jum'at, 12 Oktober 2018 - 11:42 WIB
Camat Harus Berani Memberi Masukan kepada Kepala Daerah
A
A
A
PALEMBANG - Camat harus berani memberikan masukan kepada pemerintah di atasnya, terutama kepala daerah. Ini karena camat merupakan ujung tombak kepala daerah di tingkat bawah.
Namun ini perlu didukung pemahaman yang baik dari seorang camat tentang wilayah yang dipimpinnya. "Karena itu camat itu harus tahu dan paham, di satu kecamatan berapa jumlah desanya, kelurahan mana yang area rawan bencana, ini juga harus dicermati dengan baik," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di acara Rapat Koordinasi Nasional Camat Regional III di Palembang, Sumsel, Kamis (11/10).
Dalam konteks inilah, kata Tjahjo, peran camat sebagai koordinator aparatur desa sangat penting. Ini yang harus diberdayakan. Apalagi bangsa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
Menurut Tjahjo, setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, radikalisme dan terorisme.
"Ini musuh utama bangsa. Bukan tanggung jawab kepolisian, TNI dengan tiga matranya tapi tanggung jawab kita semua. Kita harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan pada perorangan, golongan, kelompok yang ingin merubah Pancasila, UUD 1945, memporak-porandakan NKRI," tuturnya.
Faktanya sampai 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada kelompok yang terus berkutat dan menggugat ideologi bangsa. Padahal itu sudah final. Ini yang harus dicermati. Camat punya tanggung jawab mencermati itu. Karenanya ia minta Forum Komunikasi Kecamatan difungsikan dengan baik.
" Camat harus terus berkoordinasi dengan Kapolsek dengan Babinkamtibmas-nya, Danramil dengan Babinsa-nya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ini yang harus dikoordinasi setiap saat dalam upaya deteksi dini mencermati gelagat perkembangan dinamika yang ada untuk melawan masalah radikalisme dan terorisme," tandasnya.
Ia mencontohkan kasus organisasi Gafatar yang menyita perhatian publik. Ia minta kasus Gafatar jadi bahan pelajaran berharga. Karena kalau deteksi dini optimal, penyimpangan Gafatar bisa terdeteksi. "Enggak bisa ini semua menyerahkan pada BIN, kapolsek dan TNI, tapi ini melibatkan semua," tuturnya.
Belum lagi soal organisasi kemasyarakatan. Di Indonesia saat ini, ada ratusan ribu ormas yang sebagian besar tidak terdaftar. Keberadaannya sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Ini juga harus dicermati.
" Tantangan kedua narkoba. Ini juga jadi tantangan karena rata-rata per RT sudah ada indikasi narkoba. Rata-rata 50-60 orang meninggal tiap hari dari narkoba. Ini harus dicermati bersama sama," katanya.
Tantangan ketiga, masalah korupsi. Terkait ini, Tjahjo minta para camat harus paham mana saja area rawan korupsi. Tantangan keempat, ketimpangan sosial, angka kematian ibu hamil tinggi, gizi anak, malaria, TBC, air bersih. “Itu juga sebagai menjadi bagian yang harus kita cermati. Termasuk oleh para camat," ujarnya.
Namun ini perlu didukung pemahaman yang baik dari seorang camat tentang wilayah yang dipimpinnya. "Karena itu camat itu harus tahu dan paham, di satu kecamatan berapa jumlah desanya, kelurahan mana yang area rawan bencana, ini juga harus dicermati dengan baik," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di acara Rapat Koordinasi Nasional Camat Regional III di Palembang, Sumsel, Kamis (11/10).
Dalam konteks inilah, kata Tjahjo, peran camat sebagai koordinator aparatur desa sangat penting. Ini yang harus diberdayakan. Apalagi bangsa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
Menurut Tjahjo, setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, radikalisme dan terorisme.
"Ini musuh utama bangsa. Bukan tanggung jawab kepolisian, TNI dengan tiga matranya tapi tanggung jawab kita semua. Kita harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan pada perorangan, golongan, kelompok yang ingin merubah Pancasila, UUD 1945, memporak-porandakan NKRI," tuturnya.
Faktanya sampai 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada kelompok yang terus berkutat dan menggugat ideologi bangsa. Padahal itu sudah final. Ini yang harus dicermati. Camat punya tanggung jawab mencermati itu. Karenanya ia minta Forum Komunikasi Kecamatan difungsikan dengan baik.
" Camat harus terus berkoordinasi dengan Kapolsek dengan Babinkamtibmas-nya, Danramil dengan Babinsa-nya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ini yang harus dikoordinasi setiap saat dalam upaya deteksi dini mencermati gelagat perkembangan dinamika yang ada untuk melawan masalah radikalisme dan terorisme," tandasnya.
Ia mencontohkan kasus organisasi Gafatar yang menyita perhatian publik. Ia minta kasus Gafatar jadi bahan pelajaran berharga. Karena kalau deteksi dini optimal, penyimpangan Gafatar bisa terdeteksi. "Enggak bisa ini semua menyerahkan pada BIN, kapolsek dan TNI, tapi ini melibatkan semua," tuturnya.
Belum lagi soal organisasi kemasyarakatan. Di Indonesia saat ini, ada ratusan ribu ormas yang sebagian besar tidak terdaftar. Keberadaannya sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Ini juga harus dicermati.
" Tantangan kedua narkoba. Ini juga jadi tantangan karena rata-rata per RT sudah ada indikasi narkoba. Rata-rata 50-60 orang meninggal tiap hari dari narkoba. Ini harus dicermati bersama sama," katanya.
Tantangan ketiga, masalah korupsi. Terkait ini, Tjahjo minta para camat harus paham mana saja area rawan korupsi. Tantangan keempat, ketimpangan sosial, angka kematian ibu hamil tinggi, gizi anak, malaria, TBC, air bersih. “Itu juga sebagai menjadi bagian yang harus kita cermati. Termasuk oleh para camat," ujarnya.
(poe)
