Petani Lokal Merasa Penertiban KJA Jatiluhur Tebang Pilih
Kamis, 11 Oktober 2018 - 21:27 WIB
Petani Lokal Merasa Penertiban KJA Jatiluhur Tebang Pilih
A
A
A
PURWAKARTA - Sejumlah petani Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Jatiluhur, Purwakarta, merasa penertiban KJA tebang pilih. Satgas KJA Danau Jatiluhur dinilai hanya penertibkan keramba warga lokal, sedangkan ratusan KJA milik pengusaha besar acap kali terlewatkan.
"Seharusnya selesaikan dulu KJA milik pengusaha luar. Bukan seperti sekarang, malah KJA milik warga lokal saja yang terus ditertibkan,"jelas Cepi, seorang pemilik KJA warga Jatiluhur, Kamis (11/10/2018).
Dia mengungkapkan, kepemilikan warga lokal atas KJA di perairan tersebut, baling banter hanya puluhan petak. Berbeda dengan pengusaha besar yang rata-rata berasal dari luar daera bisa mencapai ratusan petak.
Dengan begitu, pemilik KJA besar yang sebenarnya paling berkontribusi terhadap penurunan kualitas air Jatiluhur. "Janganlah tebang pilih, apakah pengusaha dengan ratusan KJA sudah ditertibkan? Jangan karena tak berani menertibkan para pengusaha luar dengan ratusan KJA, warga lokal jadi sasaran," tuturnya.
Sementara, pihak Satgas KJA Danau Jatiluhur hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi soal perkembangan penertiban KJA.
"Seharusnya selesaikan dulu KJA milik pengusaha luar. Bukan seperti sekarang, malah KJA milik warga lokal saja yang terus ditertibkan,"jelas Cepi, seorang pemilik KJA warga Jatiluhur, Kamis (11/10/2018).
Dia mengungkapkan, kepemilikan warga lokal atas KJA di perairan tersebut, baling banter hanya puluhan petak. Berbeda dengan pengusaha besar yang rata-rata berasal dari luar daera bisa mencapai ratusan petak.
Dengan begitu, pemilik KJA besar yang sebenarnya paling berkontribusi terhadap penurunan kualitas air Jatiluhur. "Janganlah tebang pilih, apakah pengusaha dengan ratusan KJA sudah ditertibkan? Jangan karena tak berani menertibkan para pengusaha luar dengan ratusan KJA, warga lokal jadi sasaran," tuturnya.
Sementara, pihak Satgas KJA Danau Jatiluhur hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi soal perkembangan penertiban KJA.
(wib)
