Akhir Tahun, 95% Warga Bogor Ditargetkan Tercover BPJS Kesehatan
Rabu, 26 September 2018 - 01:42 WIB
Akhir Tahun, 95% Warga Bogor Ditargetkan Tercover BPJS Kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bogor dua bulan ke depan menargetkan 95% warganya sudah tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam instruksi Presiden yang meminta Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia harus sudah menjamin seluruh penduduknya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) paling lambat pada 1 Desember 2018 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, berdasarkan perhitungan data sudah mencapai 92,27% penduduk Kota Bogor tercover BPJS Kesehatan.
"Hanya tinggal 2,73% lagi yang harus didorong, sehingga target mencapai UHC 95%, dapat terealisasi," ujarnya di Bogor, Selasa 25 September 2018.
Lebih lanjut, Ade mengatakan, UHC ini merupakan sebuah program nasional yang tentu harus juga dicapai Pemkot. Mengingat harus pula dipahami urusan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar setiap orang yang memang harus dijamin pemerintah melalui JKN.
Maka dari itu, Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama BPJS Kesehatan akan bersinergi memvalidasi data warga yang belum tercover.
"Dari segi anggaran tidak ada masalah sudah teranggarkan di Dinkes, yang terpenting data terverifikasi dengan jelas," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor Yerri Gurson Rumawak mengatakan, ada sekitar 28 ribu jiwa yang menjadi target tercapainya UHC 95%. Pihaknya terus melakukan proses validasi data warga yang memang benar-benar layak menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD Kota Bogor.
"Selain memvalidasi data warga yang tidak mampu, BPJS Kesehatan juga terus mendorong peserta mandiri ataupun Pegawai Penerima Upah yang belum terdaftar JKN untuk segera mendaftar," terangnya.
Ia bagaimanapun menurutnya program ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjamin kesehatan warganya.
"Harapan kami program JKN sampai ke seluruh warga Kota Bogor dan bersama Pemkot memberikan jaminan perlindungan biaya warga yang tidak mampu dengan PBI APDB," pungkasnya.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam instruksi Presiden yang meminta Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia harus sudah menjamin seluruh penduduknya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) paling lambat pada 1 Desember 2018 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, berdasarkan perhitungan data sudah mencapai 92,27% penduduk Kota Bogor tercover BPJS Kesehatan.
"Hanya tinggal 2,73% lagi yang harus didorong, sehingga target mencapai UHC 95%, dapat terealisasi," ujarnya di Bogor, Selasa 25 September 2018.
Lebih lanjut, Ade mengatakan, UHC ini merupakan sebuah program nasional yang tentu harus juga dicapai Pemkot. Mengingat harus pula dipahami urusan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar setiap orang yang memang harus dijamin pemerintah melalui JKN.
Maka dari itu, Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama BPJS Kesehatan akan bersinergi memvalidasi data warga yang belum tercover.
"Dari segi anggaran tidak ada masalah sudah teranggarkan di Dinkes, yang terpenting data terverifikasi dengan jelas," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor Yerri Gurson Rumawak mengatakan, ada sekitar 28 ribu jiwa yang menjadi target tercapainya UHC 95%. Pihaknya terus melakukan proses validasi data warga yang memang benar-benar layak menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD Kota Bogor.
"Selain memvalidasi data warga yang tidak mampu, BPJS Kesehatan juga terus mendorong peserta mandiri ataupun Pegawai Penerima Upah yang belum terdaftar JKN untuk segera mendaftar," terangnya.
Ia bagaimanapun menurutnya program ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjamin kesehatan warganya.
"Harapan kami program JKN sampai ke seluruh warga Kota Bogor dan bersama Pemkot memberikan jaminan perlindungan biaya warga yang tidak mampu dengan PBI APDB," pungkasnya.
(mhd)
