Satgasgakkum TNI/Polri Buru KKSB di Pedalaman Papua
Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB
Satgasgakkum TNI/Polri Buru KKSB di Pedalaman Papua
A
A
A
JAYAPURA - Kodam XVII/Cenderawasih mengerahkan seluruh potensi kekuatan yang ada untuk memburu Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di pedalaman Papua. Hal yang ini dilakukan karena maraknya aksi penyerangan dan penembakan yang terjadi di Papua, yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) serta kondisi geografis wilayah Papua yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat serta berbatasan dengan negara PNG.
"Perlu dilakukan upaya penanganan khusus dalam bentuk satuan tugas penegakan hukum (Satgasgakkum) TNI-Polri," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Rabu (19/9/2018).
Menurut Kapendam, mencermati situasi daerah operasi dalam pelaksanaan tugas Satgasgakkum serta analisa dan konsep yang akan dilakukan, maka perlu adanya upaya-upaya khusus dengan perhitungan yang seksama. "Namun demikian upaya pendekatan teritorial berupa pembinaan masyarakat dan pendekatan sosial yang dilakukan selama ini tetap dikedepankan, sedangkan kontak senjata adalah pilihan terakhir," timpalnya.
Kapendam menyatakan, di wilayah Papua khususnya di daerah pegunungan telah terjadi tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengangkat senjata secara illegal yang dikenal dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).
"Mereka telah melakukan pembantaian baik terhadap warga sipil, aparatur sipil negara (ASN), maupun aparat keamanan TNI/Polri. Tak terkecuali anak di bawah umurpun menjadi sasaran kebrutalan mereka Bahkan mereka telah menembaki pesawat-pesawat sipil yang merupakan transportasi vital dan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedalaman pegunungan Papua. Termasuk melakukan penyanderaan terhadap ribuan warga sipil di Tembagapura dan membakar fasilitas sosial berupa Rumah Sakit, Gedung Sekolah, puluhan rumah warga serta melakukan pemerkosaan terhadap petugas pendidikan di daerah pedalaman Arowanop. Menyerang dan membantai pekerja jalan yang bertugas membuka isolasi daerah pedalaman Papua agar kesejahteraan rakyat bisa merata," papar Aidi.
Itulah sebabnya Satgasgakkum TNI/Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKSB yang disinyalir mereka berkedudukan di wilayah Mulya, Illaga, Tiom, Nduga, Tembagapura dan lain-lain.
"Ini demi menegakkan kewibawaan dan kepastian hukum di wilayah NKRI. Tidak hanya di lakukan di Lanyjaya, di Puncakjaya atau di wilayah Papua saja tetapi hal tersebut berlaku di mana saja di seluruh wilayah hukum NKRI," ujar Aidi.
Menanggapi pernyataan tokoh Agama yang mengatasnamakan Gereja agar TNI/Polri menghentikan aksi pengejaran di Wilayah Lanyjaya dan mendesak pemerintah agar segera menarik seluruh personel TNI/Polri di wilayah pegunungan Papua. Aidi menegaskan, ini adalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. TNI/Polri adalah Aparat Negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara. Tidak ada satupun daerah atau tempat di seluruh wilayah Kedaulatan NKRI yang tidak boleh dimasuki dan diduduki oleh aparat keamanan TNI/Polri.
"Karenanya Negara dapat menempatkan aparat TNI/Polri di mana saja di seluruh wilayah NKRI. Amerika saja menempatkan pasukan Marinirnya di Darwin Australia jelas-jelas bukan Negaranya kok tidak diprotes. Sedangkan TNI/Polri bertugas di wilayah Negaranya sendiri kenapa mesti diributkan. Hal ini juga dalam rangka melaksanakan amanah UU TNI No34 tentang Tugas Pokok TNI, Perbantuan kepada Pemda dan Polri, Penanggulangan Separatisme dan lain-lain," ungkap Aidi.
"Perlu dilakukan upaya penanganan khusus dalam bentuk satuan tugas penegakan hukum (Satgasgakkum) TNI-Polri," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Rabu (19/9/2018).
Menurut Kapendam, mencermati situasi daerah operasi dalam pelaksanaan tugas Satgasgakkum serta analisa dan konsep yang akan dilakukan, maka perlu adanya upaya-upaya khusus dengan perhitungan yang seksama. "Namun demikian upaya pendekatan teritorial berupa pembinaan masyarakat dan pendekatan sosial yang dilakukan selama ini tetap dikedepankan, sedangkan kontak senjata adalah pilihan terakhir," timpalnya.
Kapendam menyatakan, di wilayah Papua khususnya di daerah pegunungan telah terjadi tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengangkat senjata secara illegal yang dikenal dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).
"Mereka telah melakukan pembantaian baik terhadap warga sipil, aparatur sipil negara (ASN), maupun aparat keamanan TNI/Polri. Tak terkecuali anak di bawah umurpun menjadi sasaran kebrutalan mereka Bahkan mereka telah menembaki pesawat-pesawat sipil yang merupakan transportasi vital dan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedalaman pegunungan Papua. Termasuk melakukan penyanderaan terhadap ribuan warga sipil di Tembagapura dan membakar fasilitas sosial berupa Rumah Sakit, Gedung Sekolah, puluhan rumah warga serta melakukan pemerkosaan terhadap petugas pendidikan di daerah pedalaman Arowanop. Menyerang dan membantai pekerja jalan yang bertugas membuka isolasi daerah pedalaman Papua agar kesejahteraan rakyat bisa merata," papar Aidi.
Itulah sebabnya Satgasgakkum TNI/Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKSB yang disinyalir mereka berkedudukan di wilayah Mulya, Illaga, Tiom, Nduga, Tembagapura dan lain-lain.
"Ini demi menegakkan kewibawaan dan kepastian hukum di wilayah NKRI. Tidak hanya di lakukan di Lanyjaya, di Puncakjaya atau di wilayah Papua saja tetapi hal tersebut berlaku di mana saja di seluruh wilayah hukum NKRI," ujar Aidi.
Menanggapi pernyataan tokoh Agama yang mengatasnamakan Gereja agar TNI/Polri menghentikan aksi pengejaran di Wilayah Lanyjaya dan mendesak pemerintah agar segera menarik seluruh personel TNI/Polri di wilayah pegunungan Papua. Aidi menegaskan, ini adalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. TNI/Polri adalah Aparat Negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara. Tidak ada satupun daerah atau tempat di seluruh wilayah Kedaulatan NKRI yang tidak boleh dimasuki dan diduduki oleh aparat keamanan TNI/Polri.
"Karenanya Negara dapat menempatkan aparat TNI/Polri di mana saja di seluruh wilayah NKRI. Amerika saja menempatkan pasukan Marinirnya di Darwin Australia jelas-jelas bukan Negaranya kok tidak diprotes. Sedangkan TNI/Polri bertugas di wilayah Negaranya sendiri kenapa mesti diributkan. Hal ini juga dalam rangka melaksanakan amanah UU TNI No34 tentang Tugas Pokok TNI, Perbantuan kepada Pemda dan Polri, Penanggulangan Separatisme dan lain-lain," ungkap Aidi.
(sms)
