Konsep Belum Jelas, Pembangunan LRT Terganjal
Senin, 03 September 2018 - 06:18 WIB
Konsep Belum Jelas, Pembangunan LRT Terganjal
A
A
A
JAKARTA - Keseriusan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun Fase 2 Light Rail Transit (LRT) dipertanyakan. Sebab Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Waryoto tampak kebingungan.
Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka menilai penjelasan Dwi masih binggung. Karena itu, DPRD mempertimbangkan untuk memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Jakpro.
"Yang meminta uang harus punya konsep dong. Ini ketika ditanya jawabnya ee oo ee, ragu ragu. Bagaimana kita perjuangkan," kata Wakil Ketua Komisi B, Mohammad Sangaji, kemarin.
Sangaji sendiri mengatakan hal itu setelah dirinya dan sejumlah anggota Dewan membahas PMD dengan tujuh BUMD DKI, termasuk PT Jakpro pada Jumat 31 Agustus lalu.
Jakpro sendiri mengakui dirinya membutuhkan modal Rp 2 triliyun. Uang PMD itu digunakan untuk melanjutkan fase 2 LRT dari Velodrome hingga Tanah Abang serta persiapan pembangunan DP 0 persen.
Sementara, Koordinator Komisi B DPRD, Ferrial Sofyan mempertanyakan nilai Rp 1,8 triliyun yang diajukan PT Jakpro. Sebab pembangunan itu diketahui bukan hanya ke Tanah Abang, melainkan ke Manggarai.
Termasuk pembangunannya, Ferrial meminta agar menunda di tahun 2019 nanti. Sebab pembangunan itu nantinya akan murni dari APBD 2019. "Ditunda sampai ada kepastian antara Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) dengan kita," imbuh Ferrial.
Tak hanya soal Fase 2 LRT yang menjadi sorotan. Pembangunan DP 0 Persen menjadi sorotan dari DPRD. Mohamad Sangaji menilai konsep pembangunan DP 0 persen belum matang. Karena itu dirinya menyarankan agar Jakpro memfokuskan pembangunan terhadap Fase 2 LRT.
Ia kemudian mencontohkan dalam Asian Games 2018 kemarin, DPRD kecewa setelah LRT Jakarta gagal beroperasi pada event empat tahunan ini. Padahal dari perencanaan dan target, semestinya LRT digunakan saat Asian Games.
"Belum direncanakan aja udah minta uang. Makanya saya sarankan fokus LRT dulu, jauh lebih baik," tuturnya.
Hingga kini baik Sangaji maupun Ferrial memastikan keputusan PMD belum final. Pembahasan tentang PMD akan dilanjutkan pada hari ini, Senin (3/9/2018).
Sementara itu, Dirut PT Jakpro, Dwi Wahyu Waryoto mengatakan dana yang dibutuhkan untuk LRT fase 2 yakni sebesar Rp1,7 triliyun. Modal itu meliputi Project Management Service Rp38 miliar, konsultan keuangan Rp14,2 miliar, dan Perencanaan strategia sebesar Rp8,5 miliar.
"Bila dilihat dari nilai itu. Maka pembangunan fase 2 membutuhkan uang Rp1,8 triliyun. Nilai ini merujuk dari surat Gubernur tanggal 14 Mei 2018 yang di ajukan ke Kemenhub untuk pembangunan trase 2 Velodrome-Dukuh Atas dan Tanah Abang," jelas Dwi, sembari menambahkan adanya studi kelayakan awal untuk pembangunan.
Karena itu, untuk pembangunan LRT, Jakpro akan berkoordinasi dengan Rencana Induk Perkeretaapian milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dari rencana induk itu. Semua perjalanan kereta terfokus di Manggarai. Karena itu pembangunan di Fase 2 akan meliputi Velodrome-Manggarai-Dukuh Atas-Tanah Abang.
"Paling tidak kalau disetujui dan sebagian bisa kita gunakan ke Manggarai. Karena Rencana Induk Perkeretaapian ketemunya di Manggarai," papar Dwi.
Sementara mengenai DP 0 persen, PMD akan membangun hunian di dia lokasi Jakarta Utara, yakni Depo Kelapa Gading dan Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang.
Di Depo Kelapa Gading, Tahap I akan dibangung hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Targetnya dikerjakan dari 2018 sampai 2019. Sementara, dua tower lainnya merupakan hunian untuk kelas ekonomi menengah ke bawah.
Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka menilai penjelasan Dwi masih binggung. Karena itu, DPRD mempertimbangkan untuk memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Jakpro.
"Yang meminta uang harus punya konsep dong. Ini ketika ditanya jawabnya ee oo ee, ragu ragu. Bagaimana kita perjuangkan," kata Wakil Ketua Komisi B, Mohammad Sangaji, kemarin.
Sangaji sendiri mengatakan hal itu setelah dirinya dan sejumlah anggota Dewan membahas PMD dengan tujuh BUMD DKI, termasuk PT Jakpro pada Jumat 31 Agustus lalu.
Jakpro sendiri mengakui dirinya membutuhkan modal Rp 2 triliyun. Uang PMD itu digunakan untuk melanjutkan fase 2 LRT dari Velodrome hingga Tanah Abang serta persiapan pembangunan DP 0 persen.
Sementara, Koordinator Komisi B DPRD, Ferrial Sofyan mempertanyakan nilai Rp 1,8 triliyun yang diajukan PT Jakpro. Sebab pembangunan itu diketahui bukan hanya ke Tanah Abang, melainkan ke Manggarai.
Termasuk pembangunannya, Ferrial meminta agar menunda di tahun 2019 nanti. Sebab pembangunan itu nantinya akan murni dari APBD 2019. "Ditunda sampai ada kepastian antara Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) dengan kita," imbuh Ferrial.
Tak hanya soal Fase 2 LRT yang menjadi sorotan. Pembangunan DP 0 Persen menjadi sorotan dari DPRD. Mohamad Sangaji menilai konsep pembangunan DP 0 persen belum matang. Karena itu dirinya menyarankan agar Jakpro memfokuskan pembangunan terhadap Fase 2 LRT.
Ia kemudian mencontohkan dalam Asian Games 2018 kemarin, DPRD kecewa setelah LRT Jakarta gagal beroperasi pada event empat tahunan ini. Padahal dari perencanaan dan target, semestinya LRT digunakan saat Asian Games.
"Belum direncanakan aja udah minta uang. Makanya saya sarankan fokus LRT dulu, jauh lebih baik," tuturnya.
Hingga kini baik Sangaji maupun Ferrial memastikan keputusan PMD belum final. Pembahasan tentang PMD akan dilanjutkan pada hari ini, Senin (3/9/2018).
Sementara itu, Dirut PT Jakpro, Dwi Wahyu Waryoto mengatakan dana yang dibutuhkan untuk LRT fase 2 yakni sebesar Rp1,7 triliyun. Modal itu meliputi Project Management Service Rp38 miliar, konsultan keuangan Rp14,2 miliar, dan Perencanaan strategia sebesar Rp8,5 miliar.
"Bila dilihat dari nilai itu. Maka pembangunan fase 2 membutuhkan uang Rp1,8 triliyun. Nilai ini merujuk dari surat Gubernur tanggal 14 Mei 2018 yang di ajukan ke Kemenhub untuk pembangunan trase 2 Velodrome-Dukuh Atas dan Tanah Abang," jelas Dwi, sembari menambahkan adanya studi kelayakan awal untuk pembangunan.
Karena itu, untuk pembangunan LRT, Jakpro akan berkoordinasi dengan Rencana Induk Perkeretaapian milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dari rencana induk itu. Semua perjalanan kereta terfokus di Manggarai. Karena itu pembangunan di Fase 2 akan meliputi Velodrome-Manggarai-Dukuh Atas-Tanah Abang.
"Paling tidak kalau disetujui dan sebagian bisa kita gunakan ke Manggarai. Karena Rencana Induk Perkeretaapian ketemunya di Manggarai," papar Dwi.
Sementara mengenai DP 0 persen, PMD akan membangun hunian di dia lokasi Jakarta Utara, yakni Depo Kelapa Gading dan Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang.
Di Depo Kelapa Gading, Tahap I akan dibangung hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Targetnya dikerjakan dari 2018 sampai 2019. Sementara, dua tower lainnya merupakan hunian untuk kelas ekonomi menengah ke bawah.
(maf)
