Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Ancaman bagi Jokowi
Rabu, 29 Agustus 2018 - 10:16 WIB
Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Ancaman bagi Jokowi
A
A
A
SERANG - Pengamat Sosialogi Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Unitirta) Banten, Suwaib Amirudin menilai, gerakan #2019GantiPresiden tidak akan mengancam perolehan suara Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi memiliki banyak pendukung di pedesaan yang umumnya tidak tersentuh dengan gerakan tersebut.
“Itu cuma gerakan yang dilakukan kelompok elite tertentu dan notabenenya gerakan hanya ramai di wilayah perkotaan saja, tidak sampai menyentuh masyarakat di desa,” kata Suwaib, Rabu (29/8/2018).
Dengan demikian, pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tidak perlu khawatir dengan adanya gerakan tersebut. Gerakan ini wajar sebagai upaya menyampaikan pendapat dalam Negara demokrasi. “Tapi apakah gerakan ini sampai ke masyarakat bawah, itu bukan jaminan,” ujarnya.
Terkait dengan ramainya penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden, Alumni Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini menilai hal itu menjadi hal wajar. Karena disamping gerakan ganti presiden, muncul juga gerakan yang ingin mempertahankan Jokowi. Kedua kubu ini kemudian berselisih pendapat dan saling berhadapan.
“Gerakan 2019 ganti presiden yang akan dilakukan di muka umum harus tetap mematuhi aturan yang berlaku. Ada aturan normatif yang harus dijalankan, seperti mendapat izin, menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian dan lain-lain,” ujarnya.
Dia berbependapat, gerakan 2019 Ganti Presiden bukan gerakan yang memecah belah Indonesia. Gerakan ini sama seperti gerakan yang ingin mempertahankan Jokowi.
“Itu cuma gerakan yang dilakukan kelompok elite tertentu dan notabenenya gerakan hanya ramai di wilayah perkotaan saja, tidak sampai menyentuh masyarakat di desa,” kata Suwaib, Rabu (29/8/2018).
Dengan demikian, pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tidak perlu khawatir dengan adanya gerakan tersebut. Gerakan ini wajar sebagai upaya menyampaikan pendapat dalam Negara demokrasi. “Tapi apakah gerakan ini sampai ke masyarakat bawah, itu bukan jaminan,” ujarnya.
Terkait dengan ramainya penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden, Alumni Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini menilai hal itu menjadi hal wajar. Karena disamping gerakan ganti presiden, muncul juga gerakan yang ingin mempertahankan Jokowi. Kedua kubu ini kemudian berselisih pendapat dan saling berhadapan.
“Gerakan 2019 ganti presiden yang akan dilakukan di muka umum harus tetap mematuhi aturan yang berlaku. Ada aturan normatif yang harus dijalankan, seperti mendapat izin, menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian dan lain-lain,” ujarnya.
Dia berbependapat, gerakan 2019 Ganti Presiden bukan gerakan yang memecah belah Indonesia. Gerakan ini sama seperti gerakan yang ingin mempertahankan Jokowi.
(wib)
