Bantu Penanganan Kependudukan, Jabar Alokasikan Rp27 Miliar bagi BKKBN
Bantu Penanganan Kependudukan, Jabar Alokasikan Rp27 Miliar bagi BKKBN
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat akan menjadikan desa sebagai basis penuntasan persoalan-persoalan kependudukan dengan mengalokasikan anggaran hingga Rp27 miliar. Hal tersebut terungkap dalam Seminar Hari Kependudukan Dunia yang digelar BKKBN Jabar di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas Kota Bandung, Selasa 28 Agustus 2018.
Upaya tersebut akan diwujudkan lewat penguatan peran Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) serta memperluas implementasi program KB. Saat ini, tingkat fertilitas (angka kelahiran) di Jabar berada di angka 2,4 atau turun dibandingkan 2016 lalu yang berada di angka 2,6.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa meminta pemerintah desa mengalokasikan anggarannya, agar desa sebagai basis penuntasan kependudukan benar-benar terwujud. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa, khususnya terkait pengendalian penduduk, kesehatan ibu dan anak, hingga peningkatan ekonomi masyarakatnya.
"Kita akan mendorong supaya 5.635 desa di Jabar ikut membantu program KB. Apalagi, bantuan keuangan bagi desa, baik dari provinsi maupun pusan kini meningkat," ujar Iwa dalam keterangan resminya, Rabu (29/8/2018).
Iwa menyebutkan, dari seluruh desa di Jabar, baru sekitar 15% saja yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk kependudukan. Karena itu, kata Iwa, Pemprov Jabar akan terus membantu BKKBN meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa.
BKKBN, kata Iwa, akan menyeleksi 2.000 masyarakat atau tokoh masyarakat desa menjadi penyuluh KB dan penyuluh Program Keluarha Harapan (PKH) dengan dukungan anggaran dari Pemprov Jabar sebesar Rp27 miliar. "Ini salah satu bentuk konkret dalam membantu penyelesaian sebagian permasalahan yang indikatornya fertilitasnya masih tinggi. Sekarang alhamdulillah (fertilitasnya) sudah 2,4," tandasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Sukaryo Teguh Santoso. Dia mengakui, diperlukan peran serta para tokoh atau ulama dalam penanganan persoalan kependudukan di Jabar. Peran mereka dinilainya efektif, salah satunya untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.
"Makanya perlu peran serta para tokoh atau ulama yang dirasa efektif untuk mencegah terjadi pernikahan di bawah umur. Para tokoh ini diharapkan bisa memberikan pemahaman," katanya.
Upaya tersebut akan diwujudkan lewat penguatan peran Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) serta memperluas implementasi program KB. Saat ini, tingkat fertilitas (angka kelahiran) di Jabar berada di angka 2,4 atau turun dibandingkan 2016 lalu yang berada di angka 2,6.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa meminta pemerintah desa mengalokasikan anggarannya, agar desa sebagai basis penuntasan kependudukan benar-benar terwujud. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa, khususnya terkait pengendalian penduduk, kesehatan ibu dan anak, hingga peningkatan ekonomi masyarakatnya.
"Kita akan mendorong supaya 5.635 desa di Jabar ikut membantu program KB. Apalagi, bantuan keuangan bagi desa, baik dari provinsi maupun pusan kini meningkat," ujar Iwa dalam keterangan resminya, Rabu (29/8/2018).
Iwa menyebutkan, dari seluruh desa di Jabar, baru sekitar 15% saja yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk kependudukan. Karena itu, kata Iwa, Pemprov Jabar akan terus membantu BKKBN meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa.
BKKBN, kata Iwa, akan menyeleksi 2.000 masyarakat atau tokoh masyarakat desa menjadi penyuluh KB dan penyuluh Program Keluarha Harapan (PKH) dengan dukungan anggaran dari Pemprov Jabar sebesar Rp27 miliar. "Ini salah satu bentuk konkret dalam membantu penyelesaian sebagian permasalahan yang indikatornya fertilitasnya masih tinggi. Sekarang alhamdulillah (fertilitasnya) sudah 2,4," tandasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Sukaryo Teguh Santoso. Dia mengakui, diperlukan peran serta para tokoh atau ulama dalam penanganan persoalan kependudukan di Jabar. Peran mereka dinilainya efektif, salah satunya untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.
"Makanya perlu peran serta para tokoh atau ulama yang dirasa efektif untuk mencegah terjadi pernikahan di bawah umur. Para tokoh ini diharapkan bisa memberikan pemahaman," katanya.
(wib)
Explore More