Wagub Steven Kandouw Sebut 60% PSK di Papua Wanita asal Sulut
Selasa, 14 Agustus 2018 - 16:05 WIB
Wagub Steven Kandouw Sebut 60% PSK di Papua Wanita asal Sulut
A
A
A
MANADO - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengungkapkan fakta bahwa 60% pekerja seks komersial (PSK) di daerah Papua adalah perempuan asal Sulut. Menurut dia, selain sebagai korban trafficking, namun banyak pula diantaranya yang dengan sadar dan atas kemauan sendiri melakoni pekerjaan itu. Ironisnya keluarga dan orang tua 'tutup mata' dengan alasan ekonomi.
"Lantaran anak penghasilan besar, bisa beli mobil, bisa belikan kebun, orang tua mensupport 'biar jo jadi penari striptease tapi banya doi' Ini memalukan, mari lawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam," ungkap Seteven saat mengangkat masalah human trafficking khususnya perdagangan wanita yang menjadi isu penting dalam agenda Rapat Koordinasi Perlindungan Wanita yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang FJ Tumbelaka, Selasa (14/8/18).
Untuk itu Wagub berharap agar pertemuan tersebut mampu menghasilkan koordinasi antar instansi terkait guna mencari solusi masalah perdagangan wanita dan menekan populasi PSK Sulut. Dimulai dari pengusutan sindikat, pencarian dan penjemputan korban, serta pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat.
"Mari segenap pemangku kepentingan, dari instansi terkait hingga LSM kita bekerja sama memberi perhatian terhadap isu human trafficking ini. Tak kalah penting menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki 'budaya malu' terhadap pekerjaan wanita malam tersebut," ajak Kandouw.
Turut hadir dalam rakor Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber dr Kartika Devi Tanos, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .Mieke Pangkong, Ketua Studi Gender Universitas Sam Ratulangi Grace Jenny Soputan, pejabat SKPD terkait Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, LSM dan para undangan.
"Lantaran anak penghasilan besar, bisa beli mobil, bisa belikan kebun, orang tua mensupport 'biar jo jadi penari striptease tapi banya doi' Ini memalukan, mari lawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam," ungkap Seteven saat mengangkat masalah human trafficking khususnya perdagangan wanita yang menjadi isu penting dalam agenda Rapat Koordinasi Perlindungan Wanita yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang FJ Tumbelaka, Selasa (14/8/18).
Untuk itu Wagub berharap agar pertemuan tersebut mampu menghasilkan koordinasi antar instansi terkait guna mencari solusi masalah perdagangan wanita dan menekan populasi PSK Sulut. Dimulai dari pengusutan sindikat, pencarian dan penjemputan korban, serta pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat.
"Mari segenap pemangku kepentingan, dari instansi terkait hingga LSM kita bekerja sama memberi perhatian terhadap isu human trafficking ini. Tak kalah penting menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki 'budaya malu' terhadap pekerjaan wanita malam tersebut," ajak Kandouw.
Turut hadir dalam rakor Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber dr Kartika Devi Tanos, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .Mieke Pangkong, Ketua Studi Gender Universitas Sam Ratulangi Grace Jenny Soputan, pejabat SKPD terkait Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, LSM dan para undangan.
(sms)
