Jika Terganggu Pembangunan JPM, PKL Tanah Abang Bakal Direlokasi
Senin, 06 Agustus 2018 - 08:27 WIB
Jika Terganggu Pembangunan JPM, PKL Tanah Abang Bakal Direlokasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan pedagang di sekitar lokasi pembangun jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau sky bridge di Tanah Abang, Jakarta Pusat, akan digeser sedikit dari tempat tersebut. Ini dilakukan untuk keselamatan pedagang dan pembeli.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap proses pembangunan tersebut bisa berjalan lancar. Selain itu tidak mengganggu para warga dan pedagang di sekitar lokasi.
"Kita harapkan tidak mengganggu walaupun ada bagian-bagian utama dari segi pembangunan itu yang harus ditutup demi keselamatan. Ada PKL yang direlokasi," kata Sandi di Jakarta, Senin (6/8/2018).
Meskipun bakal dipindah, relokasi yang dimaksud Sandi yakni hanya bergeser tidak jauh dari tempat awal berdagang. "Yang direlokasin pada saat pembangunan saja, jadi mereka agak sedikit bergeser tempat usahanya. Agar tidak menghalangi proses pembuatan," lanjutnya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, untuk rekayasa lalu lintas dan operasional para pedagang bersifat situasional. "Iya kita lakukan penutupan dan sudah dijelaskan ke teman-teeman dan Ombudsman juga dan mereka menerima. Ini dilakukan secara transparan sampai 15 Oktober," ucapnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap proses pembangunan tersebut bisa berjalan lancar. Selain itu tidak mengganggu para warga dan pedagang di sekitar lokasi.
"Kita harapkan tidak mengganggu walaupun ada bagian-bagian utama dari segi pembangunan itu yang harus ditutup demi keselamatan. Ada PKL yang direlokasi," kata Sandi di Jakarta, Senin (6/8/2018).
Meskipun bakal dipindah, relokasi yang dimaksud Sandi yakni hanya bergeser tidak jauh dari tempat awal berdagang. "Yang direlokasin pada saat pembangunan saja, jadi mereka agak sedikit bergeser tempat usahanya. Agar tidak menghalangi proses pembuatan," lanjutnya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, untuk rekayasa lalu lintas dan operasional para pedagang bersifat situasional. "Iya kita lakukan penutupan dan sudah dijelaskan ke teman-teeman dan Ombudsman juga dan mereka menerima. Ini dilakukan secara transparan sampai 15 Oktober," ucapnya.
(whb)
