#2019GantiPresiden, PDIP: Sabar, Kampanye Belum Dimulai
Jum'at, 03 Agustus 2018 - 17:37 WIB
#2019GantiPresiden, PDIP: Sabar, Kampanye Belum Dimulai
A
A
A
BANDUNG - Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) melayangkan sindirin kepada para penggerak #2019GantiPresiden yang dinilai terlalu dini berkampanye. Padahal tahapan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 belum dimulai.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin mengatakan, ketika memasuki wilayah demokrasi, tentu ada aturan-aturan yang mengikat seluruh warga negara, termasuk saat memasuki wilayah Pilpres 2019.
"Dalam kapasitas yang namanya pilpres, tentu ada tahapannya dan kita belum masuk ke dalam tahapan yang disebut kampanye pilpres," tutur Hasanudin di Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (3/8/2018).
Berkaca pada hal tersebut, Hasanudin menilai, gerakan #2019GantiPresiden sebagai bentuk kampanye yang menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Negara. Dalam hal ini aturan terkait tahapan kampanye Pilpres 2019.
"Bagi kami, kami akan tetap menegakkan hukum, mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kami mengimbau elemen yang memprovokasi penggantian presiden, belum waktunya. Sabar, kampanye belum dimulai, ada waktunya nanti 2019," sindir Hasanudin.
Tubagus pun menyatakan, pihaknya mendukung pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang mengimbau masyarakat Jabar tidak menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang rencananya digelar di Kota Bandung, 11 Agustus 2018.
"Saya sepakat, jadi memang belum saatnya. Bacaleg saja mengampanyekan diri di medsos dapat pidana, jadi ekuivalen seperti itu harus ditegakkan. KPU, aparat ya harus berbicara, hukum harus ditegakkan," katanya.
"Jadi silakan semua menahan diri, silakan semua mengikuti aturan. Silakan kalau mau ganti presiden, tapi nanti saatnya di 2019, dalam acara yang disebut pilpres," tandasnya.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin mengatakan, ketika memasuki wilayah demokrasi, tentu ada aturan-aturan yang mengikat seluruh warga negara, termasuk saat memasuki wilayah Pilpres 2019.
"Dalam kapasitas yang namanya pilpres, tentu ada tahapannya dan kita belum masuk ke dalam tahapan yang disebut kampanye pilpres," tutur Hasanudin di Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (3/8/2018).
Berkaca pada hal tersebut, Hasanudin menilai, gerakan #2019GantiPresiden sebagai bentuk kampanye yang menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Negara. Dalam hal ini aturan terkait tahapan kampanye Pilpres 2019.
"Bagi kami, kami akan tetap menegakkan hukum, mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kami mengimbau elemen yang memprovokasi penggantian presiden, belum waktunya. Sabar, kampanye belum dimulai, ada waktunya nanti 2019," sindir Hasanudin.
Tubagus pun menyatakan, pihaknya mendukung pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang mengimbau masyarakat Jabar tidak menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang rencananya digelar di Kota Bandung, 11 Agustus 2018.
"Saya sepakat, jadi memang belum saatnya. Bacaleg saja mengampanyekan diri di medsos dapat pidana, jadi ekuivalen seperti itu harus ditegakkan. KPU, aparat ya harus berbicara, hukum harus ditegakkan," katanya.
"Jadi silakan semua menahan diri, silakan semua mengikuti aturan. Silakan kalau mau ganti presiden, tapi nanti saatnya di 2019, dalam acara yang disebut pilpres," tandasnya.
(wib)
