Mahasiswa IMM Tolak Kenaikan Harga BBM
Selasa, 10 Juli 2018 - 17:28 WIB
Mahasiswa IMM Tolak Kenaikan Harga BBM
A
A
A
MALANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Cabang Malang, menolak keras kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.
Penolakan tersebut, mereka lakukan dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang. Para mahasiswa, juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan kesengsaraan rakyat, akibat ikut naiknya harga kebutuhan pokok yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga BBM.
Ketua IMM Cabang Malang, Adi Muzair mengatakan, sejak awal tahun 2018, pemerintah telah menaikkan harga BBM, kondisi ini memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. "Rakyat akan sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM, yang sudah pasti diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya," tegasnya.
Selama ini, menurutnya pemerintah hanya memberikan subsidi untuk BBM jenis premium. Sementara, di lapangan premium sudah sulit ditemukan. Akibatnya, rakyat tidak memiliki pilihan lain, kecuali membeli jenis BBM tanpa subsidi.
Mahasiswa menuntut, adanya pengaturan ulang penentuan harga eceran BBM. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34/2018.
"Pada pasal 4 ayat 3, disebutkan, penentuan harga jual eceran BBM ditetapkan oleh badan usaha, dan wajib dilaporkan ke pemerintah. Aturan ini, membuktikan pemerintah lepas tangan terhadap kebutuhan rakyat," tegas Adi.
Penolakan tersebut, mereka lakukan dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang. Para mahasiswa, juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan kesengsaraan rakyat, akibat ikut naiknya harga kebutuhan pokok yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga BBM.
Ketua IMM Cabang Malang, Adi Muzair mengatakan, sejak awal tahun 2018, pemerintah telah menaikkan harga BBM, kondisi ini memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. "Rakyat akan sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM, yang sudah pasti diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya," tegasnya.
Selama ini, menurutnya pemerintah hanya memberikan subsidi untuk BBM jenis premium. Sementara, di lapangan premium sudah sulit ditemukan. Akibatnya, rakyat tidak memiliki pilihan lain, kecuali membeli jenis BBM tanpa subsidi.
Mahasiswa menuntut, adanya pengaturan ulang penentuan harga eceran BBM. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34/2018.
"Pada pasal 4 ayat 3, disebutkan, penentuan harga jual eceran BBM ditetapkan oleh badan usaha, dan wajib dilaporkan ke pemerintah. Aturan ini, membuktikan pemerintah lepas tangan terhadap kebutuhan rakyat," tegas Adi.
(vhs)
