Masalah Honorer Tidak Jelas, Inspekorat Minta Segera Diberhentikan
Rabu, 04 Juli 2018 - 10:47 WIB
Masalah Honorer Tidak Jelas, Inspekorat Minta Segera Diberhentikan
A
A
A
SIMALUNGUN - Inspektorat Pemkab Simalungun sudah mengingatkan seluruh pimpinan SKPD memberhentikan tenaga honorer yang tidak aktif melaksanakan tugas, namun gajinya tetap dibayarkan.
Kepala Inspektorat Pemkab Simalungun,Frans N Saragih mengatakan, sebelumnya informasi adanya tenaga honorer tidak jelas namun tetap menerima gaji sudah diterima pihaknya beberapa waktu lalu.
“ Informasi adanya tenaga honorer tidak jelas namun masih tetap menerima gaji sudah diterima inspektorat,dan tindak lanjut yang dilakukan mengingatkan seluruh pimpinan SKPD untuk memberhentikan tenaga honorer yang tidak aktif lagi dan gajinya tidak boleh dibayarkan lagi,” sebut Frans, Rabu (4/7/2018).
Tenaga atau pegawai honorer tidak jelas yang gajinya tetap dibayarkan sebelumnya menjadi sorotan anggota DPRD Simalungun,Dadang Pramono yang menerima informasi ada ratusan tenaga honorer tidak jelas bertugas di sejumlah SKPD dan lingkungan sekretariat daerah.
Keberadaan tenaga honorer tak jelas tersebut menurut Dadang sangat membebani keuangan pemerintah daerah dan ada indikasi gaji mereka menjadi uang masuk para pimpinan SKPD.
“ Ada indikasi penyimpangan penggunaan uang negara terhadap pembayaran gajo tenaga honorer yang tidak aktif tersebut,dan gajinya diduga kuat menjadi uang masuk para pimpinan SKPD,” kata Dadang.
Diperoleh informasi tenaga honorer tidak jelas yang menerima gaji,padahal tidak melaksanakan tugas merupakan kerabat para pejabat termasuk pimpinan SKPD,seperti anak dan keponakan.
Kepala Inspektorat Pemkab Simalungun,Frans N Saragih mengatakan, sebelumnya informasi adanya tenaga honorer tidak jelas namun tetap menerima gaji sudah diterima pihaknya beberapa waktu lalu.
“ Informasi adanya tenaga honorer tidak jelas namun masih tetap menerima gaji sudah diterima inspektorat,dan tindak lanjut yang dilakukan mengingatkan seluruh pimpinan SKPD untuk memberhentikan tenaga honorer yang tidak aktif lagi dan gajinya tidak boleh dibayarkan lagi,” sebut Frans, Rabu (4/7/2018).
Tenaga atau pegawai honorer tidak jelas yang gajinya tetap dibayarkan sebelumnya menjadi sorotan anggota DPRD Simalungun,Dadang Pramono yang menerima informasi ada ratusan tenaga honorer tidak jelas bertugas di sejumlah SKPD dan lingkungan sekretariat daerah.
Keberadaan tenaga honorer tak jelas tersebut menurut Dadang sangat membebani keuangan pemerintah daerah dan ada indikasi gaji mereka menjadi uang masuk para pimpinan SKPD.
“ Ada indikasi penyimpangan penggunaan uang negara terhadap pembayaran gajo tenaga honorer yang tidak aktif tersebut,dan gajinya diduga kuat menjadi uang masuk para pimpinan SKPD,” kata Dadang.
Diperoleh informasi tenaga honorer tidak jelas yang menerima gaji,padahal tidak melaksanakan tugas merupakan kerabat para pejabat termasuk pimpinan SKPD,seperti anak dan keponakan.
(vhs)
