PDI Perjuangan Sebut di Lampung Terjadi Politik Uang
Senin, 02 Juli 2018 - 16:59 WIB
PDI Perjuangan Sebut di Lampung Terjadi Politik Uang
A
A
A
BANDAR LAMPUNG - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) menyebut Pilkada Lampung sangat memprihatinkan. Karena praktik money politics terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar di tengah masyarakat secara masif.
"Hal ini mengindikasikan bahwa ada kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan Lampung telah membunuh demokrasi,”ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi Idham Samawi, dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (2/7/2018).
Dia menegaskan bagaimana institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut.
“Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi dibunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politics. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,” kata Idham Samawi dengan tegas.
Idham menyebut praktik politik uang terjadi secara luas. Contoh Praktik money politics di Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu; Desa Cimanuk, Kecamatan Way, Lima Kabupaten Pesawaran, Pekom Sinar Betung dan Pekon Singosari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Dalam laporannya masyarakat menerima ratusan amplop masing-masing berisi Rp50 ribu.
"Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yg berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat,” ujar Endro Suswantoro Yahman anggota DPR RI Dapil Lampung.
Melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung, Sekjen DPP PDIPerjuangan, Hasto Kristiyanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memproses secara hukum pelanggaran yang terjadi.
“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tandas Hasto Kristiyanto.
"Hal ini mengindikasikan bahwa ada kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan Lampung telah membunuh demokrasi,”ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi Idham Samawi, dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (2/7/2018).
Dia menegaskan bagaimana institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut.
“Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi dibunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politics. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,” kata Idham Samawi dengan tegas.
Idham menyebut praktik politik uang terjadi secara luas. Contoh Praktik money politics di Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu; Desa Cimanuk, Kecamatan Way, Lima Kabupaten Pesawaran, Pekom Sinar Betung dan Pekon Singosari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Dalam laporannya masyarakat menerima ratusan amplop masing-masing berisi Rp50 ribu.
"Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yg berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat,” ujar Endro Suswantoro Yahman anggota DPR RI Dapil Lampung.
Melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung, Sekjen DPP PDIPerjuangan, Hasto Kristiyanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memproses secara hukum pelanggaran yang terjadi.
“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tandas Hasto Kristiyanto.
(sms)
