Pemecatan Guru karena Beda Pilihan Kepala Daerah Dinilai Anti-Demokrasi
Sabtu, 30 Juni 2018 - 15:58 WIB
Pemecatan Guru karena Beda Pilihan Kepala Daerah Dinilai Anti-Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - Kasus pemecatan guru karena perbedaan pilihan itu tindakan antidemokrasi. Dalam sistem demokrasi, berbeda pilihan itu harus dihormati. Tidak boleh ada tekanan atau paksaan kepada siapapun dalam sistem demokrasi.
Pengamat politik Firman Manan menyatakan hal itu terkait pemecatan seorang guru di Bekasi beberapa hari pascapencoblosan, 27 Juni 2018. Menurut dia, orang lain mempersuasi boleh-boleh saja, tapi kalau memaksa atau menekan itu melanggar UU Pilkada dan ada sanksi pidananya.
"Hari ini seharusnya tidak terjadi dalam suasana pemilihan yang demokratis, karena semua orang punya hak politik untuk mengekspresikan aspirasinya untuk memilih yang dia inginkan, ketika pilihan itu berbeda," kata Firman, Sabtu (30/6/2018).
Menurut dia, hak politik yang sangat mendasar yakni kebebasan untuk berekspresi, harusnya dalam konteks pemilihan bebas memilih siapa pun yang dia inginkan. Kalau ada ketentuan yang tertulis atau ada kontrak di awal, dimana jika bekerja itu konsekuensinya harus ikut dengan pilihan politik tertentu, tetap saja itu menyalahi aturan dan tidak boleh terjadi dalam sistem demokrasi.
Firman menjelaskan, sejak reformasi kita sudah memilih membangun sistem demokrasi yang subtantif. Setelah keluar dari sistem otoritarian, era Orba, dimana kebebasan dibatasi, orang tidak boleh mengekspresikan hak politiknya.
"Orang hanya boleh memilih satu partai penguasa. Agak aneh kalau praktik seperti masih dikembangkan. Kalau ini terjadi, kita mundur ke era Orba," ujar dia.
Firman menyimpulkan masalah pemecatan guru SD karena perbedaan pilihan itu adalah masalah kedewasaan berpolitik. Secara sistem kita mengaku sudah demokratis, tapi kok kita tidak mau menghargai perbedaan. "Demokrasi itu memahami pandangan dan pendapat. Jika ada perbedaan yang meruncing sebaiknya itu diselesaikan dengan cara-cara beradab," kata dia.
Dia pun menyarankan karena kasus ini membawa nama paslon Rindu, maka sebaiknya Rindu punya tanggung jawab moral, seperti memberikan support dan simpatik. "Orang-orang seperti ini, yang mendukung Rindu bisa memenangkan Pilgub Jabar," kata dia.
Sementara itu, Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil menulis dalam akun IG-nya "Ibu Rabiatul Adawiyah….hatur nuhun pisan ntuk pengorbanannya. Cerita Ibu ini tidak akan pernah saya lupakan. Dan menjadi penyemangat agar saya selalu amanah dan menjaga kepercayaan mereka yang berkorban untuk keyakinannya menitipkan mimpinya kepada saya. Hatur nuhun."
Seperti diketahui, seorang guru di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Robiatul Adawiyah, mengaku dipecat dari sekolah tempatnya mengajar lantaran berbeda pilihan calon kepala daerah dengan pihak sekolah.
Setelah ada upaya permintaan maaf dan pencabutan pemecatan dirinya oleh pihak sekolah, Robiatul pun menganggap permasalahan telah selesai dengan baik dan kekeluargaan.
Pengamat politik Firman Manan menyatakan hal itu terkait pemecatan seorang guru di Bekasi beberapa hari pascapencoblosan, 27 Juni 2018. Menurut dia, orang lain mempersuasi boleh-boleh saja, tapi kalau memaksa atau menekan itu melanggar UU Pilkada dan ada sanksi pidananya.
"Hari ini seharusnya tidak terjadi dalam suasana pemilihan yang demokratis, karena semua orang punya hak politik untuk mengekspresikan aspirasinya untuk memilih yang dia inginkan, ketika pilihan itu berbeda," kata Firman, Sabtu (30/6/2018).
Menurut dia, hak politik yang sangat mendasar yakni kebebasan untuk berekspresi, harusnya dalam konteks pemilihan bebas memilih siapa pun yang dia inginkan. Kalau ada ketentuan yang tertulis atau ada kontrak di awal, dimana jika bekerja itu konsekuensinya harus ikut dengan pilihan politik tertentu, tetap saja itu menyalahi aturan dan tidak boleh terjadi dalam sistem demokrasi.
Firman menjelaskan, sejak reformasi kita sudah memilih membangun sistem demokrasi yang subtantif. Setelah keluar dari sistem otoritarian, era Orba, dimana kebebasan dibatasi, orang tidak boleh mengekspresikan hak politiknya.
"Orang hanya boleh memilih satu partai penguasa. Agak aneh kalau praktik seperti masih dikembangkan. Kalau ini terjadi, kita mundur ke era Orba," ujar dia.
Firman menyimpulkan masalah pemecatan guru SD karena perbedaan pilihan itu adalah masalah kedewasaan berpolitik. Secara sistem kita mengaku sudah demokratis, tapi kok kita tidak mau menghargai perbedaan. "Demokrasi itu memahami pandangan dan pendapat. Jika ada perbedaan yang meruncing sebaiknya itu diselesaikan dengan cara-cara beradab," kata dia.
Dia pun menyarankan karena kasus ini membawa nama paslon Rindu, maka sebaiknya Rindu punya tanggung jawab moral, seperti memberikan support dan simpatik. "Orang-orang seperti ini, yang mendukung Rindu bisa memenangkan Pilgub Jabar," kata dia.
Sementara itu, Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil menulis dalam akun IG-nya "Ibu Rabiatul Adawiyah….hatur nuhun pisan ntuk pengorbanannya. Cerita Ibu ini tidak akan pernah saya lupakan. Dan menjadi penyemangat agar saya selalu amanah dan menjaga kepercayaan mereka yang berkorban untuk keyakinannya menitipkan mimpinya kepada saya. Hatur nuhun."
Seperti diketahui, seorang guru di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Robiatul Adawiyah, mengaku dipecat dari sekolah tempatnya mengajar lantaran berbeda pilihan calon kepala daerah dengan pihak sekolah.
Setelah ada upaya permintaan maaf dan pencabutan pemecatan dirinya oleh pihak sekolah, Robiatul pun menganggap permasalahan telah selesai dengan baik dan kekeluargaan.
(zik)
