27 Lurah di Kota Makassar Diduga Terindikasi Tidak Netral
Selasa, 26 Juni 2018 - 17:46 WIB
27 Lurah di Kota Makassar Diduga Terindikasi Tidak Netral
A
A
A
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto menyebut ada 27 lurah yang diduga terindikasi tidak netral. Temuan itu berdasarkan pengaduan masyarakat, baik melalui rekaman seluler maupun pernyataan tertulis.
"Sementara ada 27 lurah yang terindikasi tidak netral. Itu berdasarkan pengaduan masyarakat, baik melalui rekaman maupun pernyataan tertulis. Jadi, ada saksi dan ada bukti makanya langsung kita kasih SP1 dan SP2," ucap Danny, usai mengikuti rapat koordinasi pilkada damai bersama seluruh camat, lurah dan SKPD, di Gedung Balaikota, Jalan Ahmad Yani, Selasa (26/6/2018).
Danny bahkan hanya memberikan batas waktu hingga hari ini kepada lurah yang diduga terindikasi untuk melakukan klarifikasi. Namun jika sampai batas waktu yang ditentukan, 27 lurah tersebut belum bisa membuktikan dirinya tidak terlibat terancam dipecat.
Pasalnya, kata Danny, selain akan melaporkan ke temuan tersebut ke panwaslu, pihaknya juga akan melaporkan temuan itu Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Waktu yang kita berikan sampai besok (hari ini), kalau tidak ada perubahan hari Kamis (setelah pilkada) kita akan berikan SP3 dan kita akan nonjobkan. Segera akan kita laporkan, jadi bukan hanya melaporkan ke panwaslu, tapi ASNnya juga terancam, ini aturannya lengkap," tegasnya.
Danny meminta bentuk pembuktian para lurah tidak terlibat politik praktis bukan pada tataran dua arah, melainkan mengawal ketat pelaksanaan pilkada hari ini. Makanya itu, jika ditemukan ada indikasi kecurangan agar direkam sebagai bukti valid nantinya. Termasuk, jika ditemukan adanya praktik politik uang.
"Saya tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan klarifikasi. Tapi tidak dalam hal klarifikasi dua arah, melainkan klarifikasi di lapangan, dari tindakan yang dicurigai bahwa mereka tidak netral. Misalnya, kalau da yang bawakan uangnya RT/RW di kasih RT/RW kemudian menyebut untuk mencoblos paslon tertentu," jelasnya.
Dalam satu kecamatan bahkan ditemukan ada sekitar 40 KPPS yang terindikasi tidak netral. Temuan itu, kata Danny seiring dengan lurahnya yang tidak netral.
"Misalnya, yang terjadi di Kelurahan Paralayang kemarin, ternyata lurahnya juga masuk dalam daftar aduan masyarakat," timpalnya.
Menurut Danny, 27 lurah ini tersebar di 15 kecamatan, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Panakkukang.
Menurut dia, ada beberapa penilaian yang menurutnya menjadi tolak ukur lurah tersebut dikatakan netral. Pertama, partisipasi masyarakat mengalami peningkatan
Kedua, pengaduan masyarakat menjadi tidak ada, dan ketiga para lurah merekam semua perhitungan suara dan indikasi terjadinya kecurangan diwilayahnya.
"Misalnya, kalau ada masalah terus dia (lurah) tidak rekam berarti saya bisa menuduh mereka sengaja melakukan ini. Artinya, mereka memang tidak netral," tuturnya.
Hal lain juga yang menjadi perhatian adalah adanya indikasi kecurangan dibeberapa wilayah. Dari laporan yang masuk, kata Danny, ada sembilan wajib pilih namun hanya mendapatkan satu undangan. Ada juga empat wajib pilih tapi ikut undangan orang lain didalamnya.
"Yang bouble ini, bukan jatuh di kelurahannya tapi jatuh di kelurahan lain. Jadi itu bisa dibilang indikasi adanya kesengajaan," ungkapnya.
Selain itu, dia juga mewanti-wanti kepada seluruh SKPD untuk tetap menjaga netralitas. Pasalnya dia menilai indikasi terjadinya kecurangan sangat besar sekali. Terlebih, kata Danny, panwaslu telah memutuskan ada beberapa SKPD yang dinilai tidak netral.
"Kan panwaslu sudah putuskan beberapa SKPD yang tidak netral, tapikan disembunyikan di laporan. Sudah ada laporannya sama saya, tunggu bulan Juli kita selesaikan," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Andi Bukti Djufri mengatakan bahwa salah satu arahan pimpinan dalam rapat koordinasi tersebut adalah bagaimana menjaga netralitas ASN, sehingga keinginan pemerintah kota untuk menjadikan pilkada damai bisa terwujud.
"Intinya adalah bagaimana pilkada tahun ini bisa berjalan damai, dan kita (ASN) juga diimbau untuk tetap netral," tandasnya.
"Sementara ada 27 lurah yang terindikasi tidak netral. Itu berdasarkan pengaduan masyarakat, baik melalui rekaman maupun pernyataan tertulis. Jadi, ada saksi dan ada bukti makanya langsung kita kasih SP1 dan SP2," ucap Danny, usai mengikuti rapat koordinasi pilkada damai bersama seluruh camat, lurah dan SKPD, di Gedung Balaikota, Jalan Ahmad Yani, Selasa (26/6/2018).
Danny bahkan hanya memberikan batas waktu hingga hari ini kepada lurah yang diduga terindikasi untuk melakukan klarifikasi. Namun jika sampai batas waktu yang ditentukan, 27 lurah tersebut belum bisa membuktikan dirinya tidak terlibat terancam dipecat.
Pasalnya, kata Danny, selain akan melaporkan ke temuan tersebut ke panwaslu, pihaknya juga akan melaporkan temuan itu Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Waktu yang kita berikan sampai besok (hari ini), kalau tidak ada perubahan hari Kamis (setelah pilkada) kita akan berikan SP3 dan kita akan nonjobkan. Segera akan kita laporkan, jadi bukan hanya melaporkan ke panwaslu, tapi ASNnya juga terancam, ini aturannya lengkap," tegasnya.
Danny meminta bentuk pembuktian para lurah tidak terlibat politik praktis bukan pada tataran dua arah, melainkan mengawal ketat pelaksanaan pilkada hari ini. Makanya itu, jika ditemukan ada indikasi kecurangan agar direkam sebagai bukti valid nantinya. Termasuk, jika ditemukan adanya praktik politik uang.
"Saya tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan klarifikasi. Tapi tidak dalam hal klarifikasi dua arah, melainkan klarifikasi di lapangan, dari tindakan yang dicurigai bahwa mereka tidak netral. Misalnya, kalau da yang bawakan uangnya RT/RW di kasih RT/RW kemudian menyebut untuk mencoblos paslon tertentu," jelasnya.
Dalam satu kecamatan bahkan ditemukan ada sekitar 40 KPPS yang terindikasi tidak netral. Temuan itu, kata Danny seiring dengan lurahnya yang tidak netral.
"Misalnya, yang terjadi di Kelurahan Paralayang kemarin, ternyata lurahnya juga masuk dalam daftar aduan masyarakat," timpalnya.
Menurut Danny, 27 lurah ini tersebar di 15 kecamatan, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Panakkukang.
Menurut dia, ada beberapa penilaian yang menurutnya menjadi tolak ukur lurah tersebut dikatakan netral. Pertama, partisipasi masyarakat mengalami peningkatan
Kedua, pengaduan masyarakat menjadi tidak ada, dan ketiga para lurah merekam semua perhitungan suara dan indikasi terjadinya kecurangan diwilayahnya.
"Misalnya, kalau ada masalah terus dia (lurah) tidak rekam berarti saya bisa menuduh mereka sengaja melakukan ini. Artinya, mereka memang tidak netral," tuturnya.
Hal lain juga yang menjadi perhatian adalah adanya indikasi kecurangan dibeberapa wilayah. Dari laporan yang masuk, kata Danny, ada sembilan wajib pilih namun hanya mendapatkan satu undangan. Ada juga empat wajib pilih tapi ikut undangan orang lain didalamnya.
"Yang bouble ini, bukan jatuh di kelurahannya tapi jatuh di kelurahan lain. Jadi itu bisa dibilang indikasi adanya kesengajaan," ungkapnya.
Selain itu, dia juga mewanti-wanti kepada seluruh SKPD untuk tetap menjaga netralitas. Pasalnya dia menilai indikasi terjadinya kecurangan sangat besar sekali. Terlebih, kata Danny, panwaslu telah memutuskan ada beberapa SKPD yang dinilai tidak netral.
"Kan panwaslu sudah putuskan beberapa SKPD yang tidak netral, tapikan disembunyikan di laporan. Sudah ada laporannya sama saya, tunggu bulan Juli kita selesaikan," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Andi Bukti Djufri mengatakan bahwa salah satu arahan pimpinan dalam rapat koordinasi tersebut adalah bagaimana menjaga netralitas ASN, sehingga keinginan pemerintah kota untuk menjadikan pilkada damai bisa terwujud.
"Intinya adalah bagaimana pilkada tahun ini bisa berjalan damai, dan kita (ASN) juga diimbau untuk tetap netral," tandasnya.
(sms)
