Datangi KPU, Kumpulan Pemuda Ini Suarakan Ijazah Palsu Cabup
Jum'at, 08 Juni 2018 - 17:02 WIB
Datangi KPU, Kumpulan Pemuda Ini Suarakan Ijazah Palsu Cabup
A
A
A
JAKARTA - Pemuda Anti Ijazah Palsu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta. Dalam aksinya yang digelar kemarin, mereka menyuarakan dugaan kasus ijazah palsu calon Bupati Bogor nomor urut 3, Ade Ruhandi (Jaro Ade) yang berpasangan dengan Inggrid Kansil.
Koordinator Aksi, Raden menyampaikan tiga tuntutan kepada KPU Pusat. Di antaranya adalah meminta KPU Kabupaten Bogor mendiskualisifikasi Ade.
"Kedua mendesak Bawaslu Kabupaten Bogor untuk segera memberikan sanksi diskualifikasi kepada Ade Ruhandi. Ketiga mendesak KPU Kabupaten Bogor agar mengevaluasi ijazah Ade Ruhandi," kata Raden dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/6/2018).
Dia meminta, agar polisi turun tangan mengusut kasus ini. "Karena telah melanggar Pasal 263 KUHP ayat 2, jika terbukti maka ancamannya hukuman penjara selama 6 tahun," katanya.
Salah seorang peserta aksi, Dedi mempertanyakan verifikasi yang dilakukan KPU.
"Mengapa orang yang jelas-jelas memalsukan ijazah bisa lolos verifikasi KPU, ini harus ditelusuri dan diselesaikan sampai tuntas karena ini melanggar hukum dan merusak norma dan etika dunia pendidikan dan politik," Kata Dedi.
Sementara itu, Jaro Ade belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Saat SINDOnews mencoba mengkonfirmasi soal ijazah palsu itu ke telepon pribadi Jaro Ade, tidak ada jawaban. Begitu juga saat dikirimi pesan singkat.
Koordinator Aksi, Raden menyampaikan tiga tuntutan kepada KPU Pusat. Di antaranya adalah meminta KPU Kabupaten Bogor mendiskualisifikasi Ade.
"Kedua mendesak Bawaslu Kabupaten Bogor untuk segera memberikan sanksi diskualifikasi kepada Ade Ruhandi. Ketiga mendesak KPU Kabupaten Bogor agar mengevaluasi ijazah Ade Ruhandi," kata Raden dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/6/2018).
Dia meminta, agar polisi turun tangan mengusut kasus ini. "Karena telah melanggar Pasal 263 KUHP ayat 2, jika terbukti maka ancamannya hukuman penjara selama 6 tahun," katanya.
Salah seorang peserta aksi, Dedi mempertanyakan verifikasi yang dilakukan KPU.
"Mengapa orang yang jelas-jelas memalsukan ijazah bisa lolos verifikasi KPU, ini harus ditelusuri dan diselesaikan sampai tuntas karena ini melanggar hukum dan merusak norma dan etika dunia pendidikan dan politik," Kata Dedi.
Sementara itu, Jaro Ade belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Saat SINDOnews mencoba mengkonfirmasi soal ijazah palsu itu ke telepon pribadi Jaro Ade, tidak ada jawaban. Begitu juga saat dikirimi pesan singkat.
(sms)
