UGM Panggil Dua Dosen Terpapar Antipancasila
Kamis, 07 Juni 2018 - 12:28 WIB
UGM Panggil Dua Dosen Terpapar Antipancasila
A
A
A
YOGYAKARTA - Universtias Gadjah Mada (UGM) memiliki komitmen kuat membersihkan lingkungan kampus dari paham radikalisme. Hari ini UGM akan memanggil dua dosen yang terindikasikan menolak Pancasila sebagai ideologi tunggal. "Kami akan segera memanggil mereka. Akan kita ajak berdiskusi, adu pemikiran untuk menyadarkan mereka kembali," kata Rektor UGM Panut Mulyono kepada wartawan.
Panut berencana memanggil dua dosen tersebut Kamis (7/6/2018). Informasi tentang adanya dua dosen yang "anti Pancasila" diperoleh dari Badan Inteljen Negara (BIN) serta informasi dari rekan dosen yang lain. Keduanya diindikasikan kuat menganut paham yang menolak Pancasila sebagai dasar negara.
Menurut Panut, metode diskusi ini dilakukan untuk menyadarkan keduanya serta untuk meluruskan pemahaman yang dimiliki keduanya. Jika metode ini tidak berhasil dan keduanya tetap pada pilihan untuk tidak mengakui Pancasila maka UGM akan mempertimbangkan untuk memberi sanksi.
"Dosen dan mahasiswa yang terpapar paham anti Pancasila karena tidak paham sejarah pendirian bangsa," katanya.
Panut menegaskan UGM tidak akan memberikan toleransi terhadap keberadaan paham anti Pancasila termasuk ormas yang telah dilarang oleh pemerintah. Guru besar ilmu energi di bidang optimasi sistem Teknik Kimia ini berpendapat, munculnya paham anti Pancasila ini kebanyakan didorong oleh pendapat bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin besar. Menurut mereka demokrasi Pancasila tidak mampu membawa kemakmuran.
"Menurut mereka, demokrasi Pancasila adalah hukum buatan manusia yang pasti akan menemui kegagalan. Berbeda dengan hukum yang bersumber langsung dari Tuhan. Mereka mencontohkan banyaknya negara barat yang runtuh karena pelaksanaan hukum manusia menjadikan negara tidak langgeng," katanya.
Panut berencana memanggil dua dosen tersebut Kamis (7/6/2018). Informasi tentang adanya dua dosen yang "anti Pancasila" diperoleh dari Badan Inteljen Negara (BIN) serta informasi dari rekan dosen yang lain. Keduanya diindikasikan kuat menganut paham yang menolak Pancasila sebagai dasar negara.
Menurut Panut, metode diskusi ini dilakukan untuk menyadarkan keduanya serta untuk meluruskan pemahaman yang dimiliki keduanya. Jika metode ini tidak berhasil dan keduanya tetap pada pilihan untuk tidak mengakui Pancasila maka UGM akan mempertimbangkan untuk memberi sanksi.
"Dosen dan mahasiswa yang terpapar paham anti Pancasila karena tidak paham sejarah pendirian bangsa," katanya.
Panut menegaskan UGM tidak akan memberikan toleransi terhadap keberadaan paham anti Pancasila termasuk ormas yang telah dilarang oleh pemerintah. Guru besar ilmu energi di bidang optimasi sistem Teknik Kimia ini berpendapat, munculnya paham anti Pancasila ini kebanyakan didorong oleh pendapat bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin besar. Menurut mereka demokrasi Pancasila tidak mampu membawa kemakmuran.
"Menurut mereka, demokrasi Pancasila adalah hukum buatan manusia yang pasti akan menemui kegagalan. Berbeda dengan hukum yang bersumber langsung dari Tuhan. Mereka mencontohkan banyaknya negara barat yang runtuh karena pelaksanaan hukum manusia menjadikan negara tidak langgeng," katanya.
(amm)
