Ketua RT dan RW di Surabaya Ikut-ikutan Minta THR

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih pusing dengan beban THR para PNS. Kini Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ikut-ikutan juga minta THR

Para ketua RW/RT menilai sudah bertahun-tahun menjadi pejabat sosial di Surabaya. Mereka juga merupakan ujung tombak dalam melayani masyarakat dan kerap menghabiskan waktu dan tenaganya demi melayani warganya.

“Tapi kami tidak pernah mendapatkan THR dari Pemkot Surabaya. Kalau pemberian THR dilakukan bisa jadi bentuk apresiasi," ujar Ketua RT 5/RW 2, Kelurahan/Kecamatan Gununganyar, Kemas A Chalim, Rabu (6/6/2018).

Dia melanjutkan, dengan melihat kemampuan APBD Surabaya mencapai Rp9 triliun lebih rasanya tidak ada salahnya mereka memberikan THR. (Baca: Risma Pusing Cari Alokasi Dana THR PNS)

"Selama saya menjabat ketua RT dua kali periode, belum pernah ada THR bagi kami,” ungkapnya.

Kemas juga menilai honor ketua RT/RW dari Pemkot Surabaya selama ini masih kecil, Rp350.000 untuk ketua RT dan Rp400.000 tiap bulan untuk ketua RW. Uang itupun habis dipakai untuk operasional bulanan baik di RT maupun di RW.

Lantas apa tanggapan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Dia menuturkan, pemkot tidak bisa menerima usulan pemberian THR kepada RT dan RW.

THR apapun bagi mereka tidak memungkinkan untuk dilakukan karena ada Peraturan Presiden (Perpres) yang menyatakan bahwa pemkot atau pemkab tidak diizinkan untuk memberikan bingkisan ketika Lebaran.

“Kami jelas menolak. Aturannya kan sudah ada, kalau itu dilakukan pemkot nanti bisa masuk gratifikasi. Tapi, kalau itu sifatnya adalah personal kan beda lagi ceritanya. Itu kembali pada keputusan masing-masing personal,” tambahnya.

Meski demikian, sebutnya pihaknya terus memperhatikan kebutuhan dari para ketua RT maupun Ketua RW selama ini. Untuk itu, kenaikan honor bagi para ketua RT/RW saat ini masih dikaji oleh Pemkot Surabaya.