Bupati Purbalingga Ditangkap, Pak Dirman Sindir Pejabat yang Bolak-Balik Dipanggil KPK

Selasa, 05 Juni 2018 - 14:28 WIB
Bupati Purbalingga Ditangkap,...
Bupati Purbalingga Ditangkap, Pak Dirman Sindir Pejabat yang Bolak-Balik Dipanggil KPK
A A A
JAKARTA - Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said merasa sedih dan prihatin dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Purbalingga, Tasdi oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Senin (4/6/2018) malam. "Saya sedih dan prihatin lagi-lagi nama Jawa Tengah tercederai, karena lagi-lagi yang kena OTT KPK kepala daerah dari Jawa Tengah," kata Pak Dirman di Jakarta dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (4/6/2018) malam.

Dia berharap, penangkapan kali ini adalah OTT terakhir di Jawa Tengah. Karenanya dia mengimbau, kepala daerah yang ada bekerja menjaga nama baik Jawa Tengah. "Mari jaga nama baik Jawa Tengah. Karena dengan kasus OTT terbaru ini berarti sudah 33 kepala daerah dari Jawa Tengah yang berurusan dengan KPK. Mari kita jaga bersama agar tidak tambah lagi," harapannya.

Lebih lanjut Pak Dirman berpesan kepada masyarakat Jawa Tengah umumnya, dan masyarakat di tujuh kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada agar memilih calon yang bersih, yang tidak memiliki potensi menjadi pasien KPK. "Pilih calon yang bersih dari kasus korupsi, yang tidak berpotensi berurusan dengan KPK," kata Pak Dirman.
(Baca juga: KPK Tangkap Tangan Bupati Purbalingga, Diduga Terkait Suap Proyek )(Baca juga: Kena OTT KPK, Bupati Purbalingga Langsung Dipecat PDIP )
Memilih calon yang bersih dari kasus korupsi sangat penting agar pimpinan daerah bisa berkonsentrasi membangun daerah untuk kepentingan rakyat banyak. Karena, jika berurusan dengan kasus korupsi setidaknya akan bolak balik dipanggil untuk memberi keterangan, baik di KPK maupun Kejaksaan.

"Kalau kepala daerahnya bolak balik dipanggil untuk memberi keterangan kasus korupsi akan mengganggu konsentrasi dalam melayani publik. Apalagi kalau dari sekedar saksi meningkat statusnya kemudian meningkat jadi tersangka bakal makin merugikan rakyat," ujarnya.
Mantan Menteri ESDM ini bertekad jika dipercaya rakyat memimpin Jateng tidak akan menambah daftar kepala daerah yang jadi pasien KPK. Dia juga akan terus mengajak para bupati dan wali kota di Jateng, juga aparatur pemerintahan provinsi agar bekerja menciptakan pemerintahan yang bersih. "Karena hanya pemerintahan yang bersih yang akan mensejahterakan rakyat," ujarnya.
(amm)
Berita Terkait
Catatan Akhir Tahun...
Catatan Akhir Tahun 2022, KPK: Lakukan 10 Kali OTT, Naik Dua Kali Lipat dari 2021
KPK Sita 4 Kendaraan...
KPK Sita 4 Kendaraan Bermotor Terkait Kasus Dugaan Suap Proyek Jalan di Kaltim
BREAKING NEWS: KPK Tetapkan...
BREAKING NEWS: KPK Tetapkan Rektor Unila Tersangka Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
KPK Kebut Bongkar Berbagai...
KPK Kebut Bongkar Berbagai Kasus Korupsi, Ini Daftarnya
KPK Tetapkan 6 Tersangka...
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap Importasi Barang di Bea Cukai
Dakwaan Nurdin Abdullah,...
Dakwaan Nurdin Abdullah, Terima Suap Gratifikasi Rp9 M dan SGD350.000
Berita Terkini
Kapolda Riau Namai Anak...
Kapolda Riau Namai Anak Gajah Tesso Nilo Nona Seroja, Simbol Harapan Baru Konservasi
26 menit yang lalu
Pramono Buka Peluang...
Pramono Buka Peluang Tambah Golongan Penerima Tarif Gratis Transportasi Umum
28 menit yang lalu
Polres Jakpus Ungkap...
Polres Jakpus Ungkap Kasus Dugaan Pemerasan Pengusaha Muda
28 menit yang lalu
Enggan Bebani Daerah...
Enggan Bebani Daerah Penyangga soal Subsidi Transjabodetabek, Pramono: Minimal Renovasi Halte
50 menit yang lalu
Bogor Kian Gemilang!...
Bogor Kian Gemilang! Pemkab Bogor Sukses Pertahankan Opini WTP dari BPK RI
2 jam yang lalu
Gempa M5,4 Guncang Sangihe...
Gempa M5,4 Guncang Sangihe Sulut Pagi Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
4 jam yang lalu
Infografis
10 Bendera Negara Paling...
10 Bendera Negara Paling Unik di Dunia, Ada yang Bergambar Naga
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved