Bupati Purbalingga Ditangkap, Pak Dirman Sindir Pejabat yang Bolak-Balik Dipanggil KPK

JAKARTA - Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said merasa sedih dan prihatin dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Purbalingga, Tasdi oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Senin (4/6/2018) malam. "Saya sedih dan prihatin lagi-lagi nama Jawa Tengah tercederai, karena lagi-lagi yang kena OTT KPK kepala daerah dari Jawa Tengah," kata Pak Dirman di Jakarta dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (4/6/2018) malam.

Dia berharap, penangkapan kali ini adalah OTT terakhir di Jawa Tengah. Karenanya dia mengimbau, kepala daerah yang ada bekerja menjaga nama baik Jawa Tengah. "Mari jaga nama baik Jawa Tengah. Karena dengan kasus OTT terbaru ini berarti sudah 33 kepala daerah dari Jawa Tengah yang berurusan dengan KPK. Mari kita jaga bersama agar tidak tambah lagi," harapannya.

Lebih lanjut Pak Dirman berpesan kepada masyarakat Jawa Tengah umumnya, dan masyarakat di tujuh kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada agar memilih calon yang bersih, yang tidak memiliki potensi menjadi pasien KPK. "Pilih calon yang bersih dari kasus korupsi, yang tidak berpotensi berurusan dengan KPK," kata Pak Dirman.
(Baca Juga: KPK Tangkap Tangan Bupati Purbalingga, Diduga Terkait Suap ProyekBaca Juga: Kena OTT KPK, Bupati Purbalingga Langsung Dipecat PDIPMemilih calon yang bersih dari kasus korupsi sangat penting agar pimpinan daerah bisa berkonsentrasi membangun daerah untuk kepentingan rakyat banyak. Karena, jika berurusan dengan kasus korupsi setidaknya akan bolak balik dipanggil untuk memberi keterangan, baik di KPK maupun Kejaksaan.

"Kalau kepala daerahnya bolak balik dipanggil untuk memberi keterangan kasus korupsi akan mengganggu konsentrasi dalam melayani publik. Apalagi kalau dari sekedar saksi meningkat statusnya kemudian meningkat jadi tersangka bakal makin merugikan rakyat," ujarnya.
Mantan Menteri ESDM ini bertekad jika dipercaya rakyat memimpin Jateng tidak akan menambah daftar kepala daerah yang jadi pasien KPK. Dia juga akan terus mengajak para bupati dan wali kota di Jateng, juga aparatur pemerintahan provinsi agar bekerja menciptakan pemerintahan yang bersih. "Karena hanya pemerintahan yang bersih yang akan mensejahterakan rakyat," ujarnya.